Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur
Paparan Laporan Pendahuluan
Sasaran Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRB-BK
FGD Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Transportasi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ASPEK FINANCIAL DALAM KELAYAKAN USAHA
Perencanaan Transportasi Jangka Panjang
LATAR BELAKANG & PENGERTIAN
KULIAH KE-2 ASPEK-ASPEK ANALISA PROYEK
06 PERANAN MANUSIA DALAM TRANSPORTASI
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Rekayasa Transportasi Universitas Mercu Buana Jakarta
Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Umum
RUJUKAN TESIS : (SOEWARSO KOESOEMOBROTO) EVALUASI KELAYAKAN INVESTASI ANGKUTAN BUS UMUM JURUSAN PURI ANJASMORO (PRPP) – UNDIP – KLIPANG KOTA SEMARANG ANALISIS.
Pemerintah Zero Investment dan Zero Performance Risk
STRATEGI OPTIMALISASI ASET
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
EKONOMI PUBLIK.
RENCANA PENGEMBANGAN LIGHT RAPID TRANSIT (LRT) DI DKI JAKARTA
Pendahuluan 1. Pengertian Studi Kelayakan
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PERANAN MANUSIA DALAM TRANSPORTASI
13 SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN ANGKUTAN PENUMPANG ANGKUTAN BARANG
Investasi Sektor Publik
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
PENINGKATAN KINERJA TKSK
TRANSPORTASI MAKRO.
Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Umum
TRANSPORTASI PERKOTAAN
PERILAKU DAN DINAMIKA PROYEK
Komparasi regulasi PPP Indonesia vs Israel
DASAR-DASAR REKAYASA TRANSPORTASI KIS_237
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
STUDI KELAYAKAN BISNIS
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
ASPEK FINANCIAL DALAM KELAYAKAN USAHA
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI PROVINSI JAWA TENGAH
EKONOMI TRANSPORTASI (CIV -205)
SISTEM TRANSPORTASI & MODA KERETA API Kurnia Ramadhan Rangkuti Roni Juanda Sianturi Zion Sophos Patuan Sianipar.
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
FASILITAS PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Fasilitas/Dukungan Pemerintah Untuk Proyek KPBU
KONSEP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS TERPADU DI DIY
Potensi Sumber Pembiayaan untuk Implementasi KPBU-AP oleh Pemerintah Daerah Bandung, 5 April 2019.
PAPARAN DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH
KONSEP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS TERPADU DI DIY
A. Profil Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (1/3) Kabupaten Bandung PJPK Gubernur Jawa Barat Sektor Persampahan.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
DAMPAK EKONOMI PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API LINTAS UTARA JAWA
Transcript presentasi:

Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung) A. Profil Proyek Perkeretaapian Perkotaan/LRT Bandung Raya (Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar (1/3) Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung) PJPK Gubernur Jawa Barat Sektor Transportasi Estimasi Investasi IDR 4.4 Triliun Indikasi Skema Investasi KPBU Status Proyek OBC Informasi Kontak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Latar Belakang Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi di Wilayah Metropolitan Bandung Raya mempengaruhi pergerakan (mobilitas). Hal tersebut berimbas kepada meningkatnya permintaan akan penggunaan jasa angkutan umum massal yang nyaman dan cepat. Kondisi saat ini menunjukan pergerakan yang cukup besar menuju Kota Bandung, beberapa jalan mempunyai V/C Ratio 1 Deskripsi Proyek Manfaat Proyek Struktur Proyek Jalur sepanjang 16.550 km terdiri dari 15 stasiun menghubungkan Stasiun Kereta Cepat di Tegalluar ke Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung; Indikasi masa kerjasama 30 tahun Indikasi besaran biaya Capex IDR 4.4 Triliun Indikasi besaran biaya O&M IDR 500 Milyar (rata-rata selama masa konsesi 30 tahun Indikasi tarif IDR 9000 / pnp (5 tahun pertama) Potensi penumpang 25.000 / hari Pekerjaan konstruksi 2-3 tahun Manfaat ekonomis terdiri dari penghematan biaya operasi, penghematan waktu, pengurangan biaya kecelakaan. Nilai waktu perjalanan rata-rata menjadi 1.858/orang/jam Dampak positif dari proyek memberikan layanan transportasi yang handal, tepat waktu dan mengurangi beban penggunakan jalan Masa Konsesi 30 Tahun Prastudi Kelayakan Desember 2018 Pelelangan Dimulai Nov 2019 Perjanjian Kerjasama Februari 2020 Konstruksi Dimulai April 2020 Proyek Beroperasi April 2022

Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung) Perkeretaapian Perkotaan/LRT Bandung Raya (Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar (2/3) Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung) ASPEK FINANSIAL PROYEK KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH RISIKO PROYEK Rasio Utang terhadap Modal 70 (utang): 30 (modal) Tingkat Diskonto 10,01% (WACC) Financial IRR & Economic IRR 13,03% Sumber Pendapatan Tarif pengguna Pengembalian Investasi user charge, non fare box, TOD Indikasi VfM Meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi anggaran pemerintah Status Proyek di RPJMD Tercantum Persetujuan Prinsip DPRD untuk anggaran proyek Belum Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Sedang Kemandirian Daerah Tinggi Opini Laporan Keuangan dari BPK WTP Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemda Pengalaman Proyek Serupa oleh Pemda TPPAS Legok Nangka SPAM Jatigede Risiko Pendanaan Financial Closing memerlukan waktu yang lebih lama dari rencana Risiko Desain & Konstruksi Kiera kontraktor yang tidak sesuai standar Integrase stasiun dengan PT KCIC Integrasi stasiun di Leuwipanjang Integrasi proyek flyover di bbrp lokasi Risiko Operasional Singkronisasi operasional dengan kereta cepat Peningkatan headway kereta Risiko Politik & Regulasi Persetujuan DPRD Perubahan proses dan regulasi perijinan Risiko Lainnya Terlambatnya pengadaan lahan Target penyelesaian tidak sama dengan proyek kereta cepat INDIKASI DUKUNGAN / JAMINAN PEMERINTAH Dukungan Pemerintah Ya / Tidak Dukungan fiscal (VGF, PDF) Subsidi tarif Pengadaan lahan Jaminan Pemerintah Resiko lahan Resiko politik & regulasi Resiko tarif dan penyesuaian Status Lahan 70 % pemerintah pusat 20 % masyarakat 10 % pemda Status AMDAL Penyusunan 2019

Indikasi Lingkup Pekerjaan Perkeretaapian Perkotaan/LRT Bandung Raya (Leuwipanjang-Gedebage-Tegalluar (3/3) Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung) No Indikasi Lingkup Pekerjaan PJPK Badan Usaha Dukungan Pemerintah 1 Pengadaan lahan 2 Operasional atau pelayanan 3 Pembangunan prasarana 4 Pengadaan sarana 5 Pemeliharaan sarana dan prasarana 6 Regulasi pendukung 7 VGF 8 Subsidi atau penyesuaian tarif 9 Perijinan