Penghasilan dan Tunjangan Kades, Perangkat serta Tunjangan BPD.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
Advertisements

SOSIALISASI SK BUPATI NO 183/383/409
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Ketua : Ibu Neneng Sekretaris : Ibu Astri Bendahara : Ibu Dewi.
KOPERASI CIVITAS AKADEMIKA UNTIRTA
BEASISWA DAN PERUMAHAN HOUSING BENEFIT BPJS KETENAGAKERJAAN
PENGALOKASIAN ADD DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MODEL PENGELOLAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN PASCA PROGRAM
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA BERDASARKAN
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Implementasi Kebijakan Remunerasi Universitas Negeri Malang
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
CONTOH CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21
Bagaimana Gaji PNS Indonesia ?
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.
Oleh : Khoirul Anwar, S.STP, M.Si.
KEBIJAKAN TENTANG PERANGKAT DESA
Desa.id.
Pengertian beberapa istilah
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pelaksana Teknis Pengelolaan
STTLP-256-IX-2016-SPKT RES OI (Kanit SPKT C Aiptu Iwan Heri) Rusadah
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
Sistem Jaminan Sosial Nasional
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
Sistem Informasi Monitoring Administrasi Keuangan Di Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Cimahi Oleh : Ripqi Sofyan ( ) PROGRAM STUDI.
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD PASCA LAHIRNYA UU NO. 6/2014) Oleh: Ir
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
OLEH : INSPEKTORAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS UTARA.
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN KESEHATAN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
DESA A.ILHAM JULIAWAN ARHAM.  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA  PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
PEMBENTUKAN POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) OLEH: Ali Fauzan. MH TIM POSDAYA STAI BREBES.
PEMBULATAN DAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA.
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
Proses Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan dan TKK melalui BPR Baturaja dapat dilakukan dengan 2 pola yaitu antara lain : 1.Pembayaran.
MATERI RAPAT PEMBAHASAN APBDES DESA ILOHELUMA TAHUN ANGGARAN 2019.
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

Penghasilan dan Tunjangan Kades, Perangkat serta Tunjangan BPD

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KADES & PERANGKAT NOUNSUR PENGHASILAN TUNJANGAN (APBEDA) JUMLAH KESEHATAN KCLK KEMATIAN 1 Kepala Desa 3,300,000 99,000 7,920 9, ,820 2 Sekdes 2,310,000 69,300 5,544 6,930 81,774 3 Kasi/Kaur 1,980,000 59,400 4,752 5,940 70,092 4 Kadus 1,650,000 51,000 3,960 4,950 59,910 5 Bendahara 1,650,000 51,000 3,960 4,950 59,910

TAKE HOME PAY PENGHASILAN NOUNSUR PENGHASILAN IURAN BPJS KESEHATAN T H P 1Kepala Desa 3,300,000 66,000 3,234,000 2Sekdes 2,310,000 46,200 2,263,800 3Kasi/Kaur 1,980,000 39,600 1,940,400 4Kadus 1,650,000 34,000 1,616,000 5Bendahara 1,650,000 34,000 1,616,000

SETORAN KE BPJS KESEHATAN NOUNSUR PENGHASILAN IURAN KESEHATAN TUNJANGAN KESEHATAN DISETOR 1Kepala Desa 3,300,000 66,000 99, ,000 2Sekdes 2,310,000 46,200 69, ,500 3Kasi/Kaur 1,980,000 39,600 59,400 99,000 4Kadus 1,650,000 34,000 51,000 85,000 5Bendahara 1,650,000 34,000 51,000 85,000

Tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan  Kesehatan: 3 % dari SILTAP (APBDEsa)+ 2 % dipotong dr SILTAP  Ketenagakerjaan : 0,54 % dari dari SILTAP (APBDesa) Contoh : Kades : Dari APBDESA :3% x Rp ,54 %x Rp Dari potongan : 2% x Rp (Rp Rp ) + Rp = (Rp ) + Rp

Tunjangan LAINNYA yg diatur dalam Perkades  TPP utk kades dan perangkat;  Tunjangan kedudukan (min 22,5% dari penghasilan kades) dg ketentuan : Wakil dan Sekretaris 70% dan anggota 50% dr Kades  Tunjangan Kinerja BPD dari PAD  Staf Administasi Sekretariat BPD : 25 % dari Kadus

Terima kasih