PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
Tertib Administrasi Kepegawaian
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD TUJUAN Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN PNS BERPRESTASI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DAN JABATAN FUNGSIONAL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA SUBBAG TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROKAN HULU.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA
PENGOLAHAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN ELEKTRONIK BKD PROVINSI JAWA TENGAH
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
Kutatap hari esok dengan penuh kebahagiaan
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
Si-GTK.
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
ISU AKTUAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN.
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
Pengisian Data File Kepegawaian (Annex Data)
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
STANDARD DOKUMEN KEPEGAWAIAN CPNS 2019
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 Tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bab XII, Pasal 309 sd 341 Tentang : CUTI PNS dan PERKA BKN Nomor 24 Tahun.
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
Transcript presentasi:

PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA Subbidang Penghargaan BKD Provinsi DKI Jakarta

Penghargaan Satyalancana Karya Satya Penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dengan penuh pengabdian dalam masa paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Dasar hukum: UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Bentuk penghargaan: Masa Kerja PNS Piagam Penghargaan Medali 10 tahun Piagam Medali Perunggu 20 tahun Medali Perak 30 tahun Medali emas

Maksud dan Tujuan Maksud : Tujuan : Untuk memberikan motivasi kepada PNS Meningkatkan pengabdian dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan : Menghargai jasa setiap orang yang telah mendarmabaktikan diri pada Pemprov DKI Jakarta Dapat Terintegrasi antara SKPD/UKPD terhadap pihak Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Militer Presiden dalam proses Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karya Satya

ALUR PENGHARGAAN BKD PROVINSI DKI JAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI USULAN DARI UKPD DAN SUDIN WILAYAH PEMDA PROV. DKI JAKARTA SKPD DAN SUBAN BKD WILAYAH KOTA PROV. DKI JAKARTA BKD PROVINSI DKI JAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN PENYERAHAN TANDA KEHORMATAN SLKS KEPADA KEMENDAGRI PENYERAHAN TANDA KEHORMATAN SLKS KEPADA BKD PROVINSI DKI JAKARTA

Persyaratan Administrasi Berkas Pengajuan Penghargaan Persyaratan Penghargaan Presiden (dalam bentuk PDF): Surat Usulan / pengantar dari unit Fotokopi SK CPNS Fotokopi SK jabatan terakhir dan Kenaikan pangkat terakhir Konversi NIP BKN (Jika Ada Perubahan pada NIP) Surat keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat dibuat Persyaratan Penghargaan Gubernur : Surat Usulan / pengantar dari unit Fotokopi SK CPNS Fotokopi SK PNS Fotokopi SK jabatan terakhir dan kenaikan pangkat terakhir Fotokopi SK perpindahan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (kalau ada) Surat keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin Daftar Riwayat Hidup (DRH) di tandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat atasan langsung dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat dibuat

Penghargaan Satyalancana Karya Satya Batas waktu penerimaan usulan : Periode Penerimaan Usulan dari UKPD ke Suban Kepegawaian Wilayah Kota Penerimaan Usulan dari SKPD ke BKD Penerimaan Usulan dari BKD ke Kementerian Dalam Negeri RI Periode I (Mei) Oktober November Desember Periode II (Agustus) Januari Februari Maret Periode III (November) April Mei Juni

Penghargaan Satyalancana Karya Satya PNS yang pernah terkena hukuman disiplin, masa kerja dihitung sejak selesainya hukuman disiplin tersebut. PNS yang pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN), masa cuti tidak dihitung sebagai masa kerja. Cara penghitungan masa hukuman disiplin sedang dan berat serta CTLN sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2010.

Penghargaan Masa Kerja Gubernur Dasar hukum: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Mempunyai Masa Kerja 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun atau Lebih pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bentuk penghargaan: Periode Masa Kerja Penerimaan Usulan dari UKPD/SKPD Pemberian Penghargaan Periode I Pria Januari s.d April Tanggal 22 Juni (HUT Kota Jakarta) Periode II Wanita Juli s.d Oktober Tanggal 22 Desember (Hari Ibu)

TUGAS UKPD DAN SKPD MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SI-PENGHARGAAN Tugas Pegawai - Pegawai dapat mengunggah pesrsyaratan usulan penghargaan pada aplikasi si-Penghargaan Tugas PIC UKPD - PIC UKPD menyampaikan listing daftar nama-nama usulan pegawai pada daftar nominatif yg terdapat dalam aplikasi Si- Penghargaan - PIC yang telah di tunjuk oleh UKPD dapat memverifikasi usulan pegawai yang akan mendapatkan penghargaan masa kerja melalui aplikasi si-Penghargaan Tugas SKPD dan Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi - PIC pada SKPD dan Suku Badan Kepegawaian Kota dapat memverifikasi usulan penghargaan masa kerja pada UKPD wilayah masing-masing dan di usulkan kepada BKD Provinsi DKI Jakarta.

Sekian dan Terimakasih