Sharing Session: Perbaikan Revaluasi BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019 BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

Revaluasi Kementerian Keuangan Tahun 2017 JUMLAH SATKER : 922 Satuan Kerja KENAIKAN NILAI BMN 29,7 Triliun 105,7 Triliun 256 % 2017 2018 BMN Tidak Ditemukan : 569 NUP Telah Ditindaklanjuti : 383 NUP Saat Release Pemeriksaan BPK, masih ada 75 NUP yang belum selesai ditindaklanjuti senilai 10,7 Miliar

TEMUAN BPK Penilaian Kembali Sebesar Rp45.112.039.737.462, - tidak akurat Aset Dalam Sengketa Senilai 6.876.554.236.050,- Simpulan Awal Penilaian Kembali Sebesar Rp22.657.447.238.000, - tidak akurat (menurun Rp22.454.592.499.462,-) Aset Dalam Sengketa Senilai 622.825.371.000,- (menurun Rp6.253.728.865.050,-) Simpulan Akhir

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Temuan Penilaian Kembali BMN BPK telah menyampaikan Konsep LHP atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 kepada Menteri Keuangan melalui surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Nomor 341/S/XV/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Temuan BPK dalam Konsep antara lain: Mekanisme Pengendalian atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tidak Memadai Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.368.843.548.934.020 tidak akurat dan aset dalam sengketa senilai Rp68.415.585.828.524 berisiko dikuasai pihak lain S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019

Rekomendasi BPK Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN

Langkah-langkah Tindak Lanjut Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh DJKN berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan. Dalam melaksanakan reviu dan perbaikan data hasil inventarisasi agar dilakukan hal-hal sbb: Menelusuri kembali hasil inventarisasi dan memperbaiki pelaksanaan pencatatan BMN yang telah dilakukan Memastikan seluruh form pendataan telah sesuai dengan keadaan objek penilaian kembali di lapangan Memastikan seluruh data hasil inventarisasi pada aplikasi SIMAN telah sesuai dengan form pendataan Menginstruksikan satuan kerja untuk berkoordinasi dengan KPKNL setempat dan menyampaikan hasil reviu serta perbaikan data hasil inventarisasi ke KPKNL disertai dokumen pendukung Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan reviu dan perbaikan data hasil inventarisasi kepada Direktorat BMN

LANGKAH STRATEGIS yang DIAMBIL BIRO MANAJEMEN BMN dan PENGADAAN Inventarisasi Data Revaluasi BMN per NUP Tahun 2017 Identifikasi Temuan BPK atas Revaluasi Identifikasi Titik Kritis dalam form yang berpotensi menjadi temuan Clustering Wilayah berdasarkan by nilai BMN Bimbingan teknis kepada Satuan Kerja berdasarkan skala Prioritas

INVENTARISASI DATA AWAL REVALUASI 2019 merupakan PERBAIKAN atas REVAL 2017, maka perlu data reval 2017 sebagai acuan. Berdasarkan hasil penarikan data Revaluasi Kementerian KEUANGAN 2017, diperoleh data: No. JENIS BMN TOTAL Jumlah Nilai Wajar 1 Tanah 4,269 91,282,414,371,675 2 Bangunan 14,950 14,323,236,899,162 3 JJBA 637 192,095,013,000 19,856 105,797,746,283,837 INVENTARISASI 19.856 NUP DITARGETKAN SELESAI MAKSIMAL MARET 2019!!!!

Sebaran Perbaikan Revaluasi BMN KEMENKEU PER UNIT ESELON I

INVENTARISASI TEMUAN BPK Pada umumnya, Temuan BPK terkait inventarisasi adalah ketidaksesuaian data SIMAN dan form inventarisasi. Data temuan BPK menjadi acuan dalam menentukan form inventarisasi yang menjadi prioritas untuk diperbaiki

IDENTIFIKASI TITIK KRITIS PADA FORM YANG BERPOTENSI MENJADI TEMUAN Titik Kritis pada form antara lain: Luas Biro Manajemen BMN dan Pengadaan meminta satuan kerja agar melakukan pengukuran terhadap BMN yang tidak memiliki dokumen sumber dan dituangkan dalam Surat Keterangan/Pernyataan Tahun Renovasi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah mengidentifikasi data pengembangan/tahun renovasi tdalam 10 tahun terakhir (1997-2017) dari aplikasi SIMAK BMN untuk dikroscek dengan form pengisian Pagar dan Perkerasan Perkerasan dan Pagar (yang tidak tercatat sebagai NUP sendiri) agar dimasukkan ke dalam fasilitas bangunan. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah mengirim surat ke seluruh Eselon I terkait pengisian form, serta telah menyusun petunjuk pengisian yang dapat diakses secara online. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan juga telah membentuk forum diskusi yang terdiri: Unit Eselon I Direktorat BMN Direktorat PKNSI, guna memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan satuan kerja terkait Perbaikan Revaluasi

CLUSTERING WILAYAH JENIS BMN Jumlah Jakarta Non Jakarta Tanah 280 3991 Nilai Jakarta Non Jakarta Tanah 56.069.813.726.922 35.212.662.928.753 Bangunan 6.128.756.168.000 8.194.418.447.162 JJBA 7.822.141.000 184.272.872.000 TOTAL 62.206.392.035.922 43.591.354.247.915 JENIS BMN Jumlah Jakarta Non Jakarta Tanah 280 3991 Bangunan 1765 13183 JJBA 43 594 TOTAL 2088 17768

BIMBINGAN TEKNIS BERDASARKAN SKALA PRIORITAS Uji Coba/Pilotting Kegiatan Perbaikan Revaluasi BMN pada 2 Satuan Kerja, yaitu BPPK dan DJBC (7-8 Februari 2019) Kegiatan: Kondisi BMN Pemetaan Hasil Kegiatan : Identifikasi temuan/kesalahan dalam kegiatan inventarisasi 2017 Pemetaan kendala yang mungkin timbul dalam perbaikan revaluasi Bimbingan pengukuran bangunan kepada satuan kerja

BIMBINGAN TEKNIS BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PRIORITAS I Perbaikan Revaluasi BMN pada Satuan Kerja di Wilayah DKI Jakarta TARGET: 80 Satuan Kerja, 2084 NUP, Total Nilai Wajar: Rp62.206.392.035.922 (60% dari total nilai Objek Reval) Kegiatan dilakukan dalam 2 Tahap: Tahap I : Bimbingan Teknis Cara Pengisian Form Inventarisasi (25 Februari 2019) Tahap 2: Verifikasi Isian Form Inventarisasi (28 Februari 2019) Hasil Kegiatan : Pembentukan SK Tim Inventarisasi tingkat satuan kerja Pembentukan tiket revisi Revaluasi BMN pada aplikasi SIMAN Pengisian form pendataan revisi Revaluasi BMN yang diverifikasi oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Direktorat BMN, dan Inspektorat Jenderal

PRIORITAS II BIMBINGAN TEKNIS BERDASARKAN SKALA PRIORITAS Rencana Perbaikan Revaluasi BMN pada Satuan Kerja di Luar Wilayah DKI Jakarta No Lokasi Pengelola Jumlah BMN Nilai Reval 1 Surabaya KPKNL Surabaya 446 2,900,459,890,504 KPKNL Sidoarjo 427 1,693,983,332,000 KPKNL Denpasar 309 2,241,264,805,000 KPKNL Singaraja 88 179,493,061,000 KPKNL Mataram 171 425,057,270,000 KPKNL Jember 251 426,941,484,259 2 Bogor KPKNL Bogor 307 1,068,726,590,384 KPKNL Bekasi 76 400,081,367,255 KPKNL Tangerang II 239 3,998,110,962,000 KPKNL Serang 196 673,556,995,000 KPKNL Bandung 521 2,580,744,755,000 3 Medan KPKNL Medan 686 1,963,728,330,000 KPKNL Siantar 199 287,356,269,000 KPKNL Batam 868 1,052,425,902,999 KPKNL Aceh 556 KPKNL Kisaran 213 127,665,396,000 4 Surakarta KPKNL Semarang 790 2,598,956,931,500 KPKNL Yogyakarta 1,134,816,135,000 KPKNL Surakarta 185 691,998,200,480 5 Makassar KPKNL Makassar 603 2,387,645,101,134 KPKNL Pare Pare 165 103,144,136,000 KPKNL Palopo 115 102,788,426,000 TOTAL 7662 27,464,002,610,515.00

PRIORITAS III TARGET: 519 Satuan Kerja, 10.106 NUP, Total Nilai Wajar: Rp 16.161.025.184.400 Bimbingan terhadap satuan kerja luar Jakarta dengan nilai BMN lebih kecil/remote dilakukan melalui komunikasi dan bimbingan jarak jauh. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah membentuk PIC masing-masing satuan kerja guna melakukan monitoring pelaksanaan perbaikan reval.

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN SAAT BIMBINGAN TEKNIS Hal yang penting untuk diprioritaskan dalam pemeriksaan form inventarisasi: Perbaiki Temuan BPK (berdasarkan data temuan BPK) Perbaiki Temuan Itjen (berdasarkan data temuan Itjen) Perbaiki Tahun Renovasi (sebelumnya, data pengembangan telah ditarik dari SIMAK) Periksa Kondisi (diperiksa berdasarkan foto dan video) Perkerasan dan Pagar (diperiksa berdasarkan foto dan video)

Terima Kasih