PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
Advertisements

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SINERGITAS PERENCANAAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah.
Arahan Persiapan Penilaian Akuntabilitas Kinerja & Reformasi Birokrasi
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK Oleh : DEDDY DIAN ALI, SE, MM CAMAT PUCUK

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik REGULASI Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Misi Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Visi & Misi Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 KECAMATAN Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 - 2021 RPJMD TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021 TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” MISI 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN PUCUK Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa TUJUAN: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi SASARAN Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat

Tugas DAN FUNGSI TUGAS Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. FUNGSI Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; Pelaksanaan Urusan Keuangan ; Pelaksanaan Urusan Program ; Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

Sekema proses bisnis BAPPEDA/ BPKAD ANGGARAN INDEKS KEPUASAN SUPPLIER INPUT PROCESS OUTPUT CUSTUMER BAPPEDA/ BPKAD ANGGARAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Proses Bisnis KECAMATAN PUCUK TUJUAN PROSES Pengelolaan Kinerja Pengendalian Kepatuhan Internal PengendalianPengelolaan Resiko Proses Bisnis Manajemen 1. Meningkatya Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayan Publik di Kecamatan 2. Penyelenggaraan Pemerintah yang sesuai dengan Aturan/Prosedur Proses Bisnis Inti Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi Organisasi Peningkatan Kualitas SDM Ketersediaan Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan Perencanaan yang Baik Ketersediaan Anggaran Proses Bisnis Pendukung STAKEHOLDERS Bupati, DPRD BPK, Kementerian Pemprov, OPD, Masyarakat Hasil/Output Jumlah Jenis Pelayanan Manfaat/OutCome Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

Proses Bisnis Manajemen Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja Kecamatan selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja 1. Mengevaluasi kinerja terhadap Pelayanan Masyarakat yang tidak sesuai Prosedur yang ada. 2. Mengevaluasi Kinerja pemerintahan yang tidak menjalankan Sesuai Aturan / Prosedur. Pengendalian Keputusan Internal memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul ketika dalam pengelolaan Kinerja Pengendalian Pengelolaan Resiko Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Pengelolaan Kinerja

PROSES BISNIS INTI KECAMATAN PUCUK Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 KINERJA PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Manajemen Organisasi Pelayanan KEPUASAN MASYARAKAT Optimalisasi SOP Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Peningkatan SDM Pelayanan Peningkatan Sarana Prasarana PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN Pemahaman SDM tentang Jenis Pelayanan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pelayanan Sarana dan prasarana yang berstandarisasi Pelayanan Penggunaan Teknologi Untuk Pelayanan Update Program Pelayanan

PROSES BISNIS INTI KECAMATAN PUCUK KINERJA PELAYANAN PUBLIK Pembinaan dan koordinasi Pemerintahan yang baik Penguatan Lembaga dan Organisasi di Desa Peningkatan SDM Pemerintah Desa Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas SDM Pengisian Perangkat Desa Peningkatan Disiplin dan Kinerja Peningkatan Organisasi Peningkatan Peran Masyarakat Bimtek Sosialisasi Laporan Absensi Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 pembinaan

Cascading Kec. Pucuk KEPALA DAEARAH Tujuan : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Indikator : indeks reformasi birokrasi Sasaran : meningkatnya kinerja pelayanan publik Indikator : indeks kepuasan masyarakat (IKM) CAMAT Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indikator : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN PUCUK Indikator Hasil survey Kepuasan Masyarakat Prosentase capaian layanan publik kecamatan yang sesuai SOP Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik Indikator : Prosentase pertumbuhan Desa maju Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Desa yang baik Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja KASI (ESELON 4) Kegiatan : Pelayanan Administasi terpadu Kecamatan Indikator : Jumlah penduduk yang di layani Target : 20 Jenis Pelayanan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator : Jumlah Musyawarah perencanaan Pembangunan Target : 1 Kali STAF (PELAKSANA) Indikator : Jumlah Penduduk yang di layani Indikator : Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan