A. Profil Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (1/3) Kabupaten Bandung PJPK Gubernur Jawa Barat Sektor Persampahan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

Paparan Konsultan GCB pada Rapat 8 Maret 2011 Pengelolaan Pasar Kahayan (USDRP)
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Obligasi Daerah Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan.
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KELENGKAPAN DAN PROSES AMDAL
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
DISTRIBUSI AIR LIMBAH KOTA BANDUNG
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
STRATEGI OPTIMALISASI ASET
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
Universitas Indo Global Mandiri
Mata Kuliah MANAJEMEN DATA
SPAM REGIONAL purbamas
LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN (REGIONAL DAN KABUPATEN/KOTA)
Jenis dan Penyusunan Kontrak
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PEMBAHASAN PROGRES DAN KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
Komparasi regulasi PPP Indonesia vs Israel
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
KEBIJAKAN RTH REVITASLISASI PERMASALAHAN HUTAN MALABAR MALANG
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
PENJAJAKAN MINAT PASAR Market Sounding
Kementerian PPN/ Bappenas
TANGGAPAN TEMATIK UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Kementerian PPN/ Bappenas
FASILITAS PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Fasilitas/Dukungan Pemerintah Untuk Proyek KPBU
Pelaksanaan Penjaminan dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Proyek Kerjasama Pemda dengan Badan Usaha Jakarta, 7 April 2017 Sinthya Roesly Direktur.
KONSEP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS TERPADU DI DIY
Potensi Sumber Pembiayaan untuk Implementasi KPBU-AP oleh Pemerintah Daerah Bandung, 5 April 2019.
PAPARAN DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH
Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung)
KONSEP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS TERPADU DI DIY
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

A. Profil Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (1/3) Kabupaten Bandung PJPK Gubernur Jawa Barat Sektor Persampahan Estimasi Investasi IDR 2,8 Trilliun Indikasi Skema Investasi KPBU Status Proyek OBC Informasi Kontak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dedi Kuswandi (082126919390) Latar Belakang Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terutama di Wilayah Perkotaan. Kebutuhan kerjasama pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dan pihak swasta Deskripsi Proyek Manfaat Proyek Struktur Proyek Sumber sampah 6 Kabupaten/Kota Kapasitas pengolahan sampah 1.845 ton/hari Karakteristik sampah tercampur dengan kadar air yang tinggi Menghasilkan listrik 20 MW/hari Keterbatasan sumber air maksimum 40 L/det Residu yang dihasilkan maksimum 15% Lahan tersedia untuk area pengolahan 20 Ha Tipping fee yang disepakati IDR 386.000/ton Model KPBU: Built operate transfer (BOT) Teknologi terbuka Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Memberdayakan potensi masyarakat di sekitar lokasi proyek Masa Konsesi 20 Tahun Prastudi Kelayakan Maret 2018 Pelelangan Dimulai April 2019 Perjanjian Kerjasama November 2019 Konstruksi Dimulai Desember 2020 Proyek Beroperasi Desember 2022

Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (2/3) Kabupaten Bandung ASPEK FINANSIAL PROYEK KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH RISIKO PROYEK Rasio Utang terhadap Modal 70 : 30 Tingkat Diskonto 15,26% (WACC) Financial IRR & Economic IRR EIRR: 21,2% FIRR: 15% Sumber Pendapatan Tipping fee dan PJBL Pengembalian Investasi User charge Indikasi VfM Mendapatkan teknologi pengolahan sampah dengan nilai tambah sampai dengan akhir masa konsensi Status Proyek di RPJMD Tercantum Persetujuan Prinsip DPRD untuk anggaran proyek Sudah diatur dalam Perda 1/2016 tentang Pengelolaan Sampah Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Sedang Kemandirian Daerah Tinggi Opini Laporan Keuangan dari BPK WTP Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemda Pengalaman Proyek Serupa oleh Pemda TPPAS Regional Lulut Nambo SPAM Regional Risiko Pendanaan Alokasi BLPS dalam DAK Non Fisik sulit untuk tahun jamak Risiko Desain dan Konstruksi Kinerja EPC terlambat dari jadwal Kondisi area pengolahan tidak rata (berbukit) Risiko Operasional Komitmen PLN untuk melaksanakan PJBL Pemberian CSR Risiko Politik dan Regulasi Persetujuan DPRD untuk besarab tipping fee Perubahan kebijakan pimpinan Risiko Lainnya Pemberdayaan masyarakat sebagai pekerja proyek harus konsisten INDIKASI DUKUNGAN / JAMINAN PEMERINTAH Dukungan Pemerintah Ya / Tidak Pengadaan lahan Pembangunan infrastruktur dan bangunan penunjang Bantuan langsung pelayanan sampah (BLPS) Jaminan Pemerintah Sudah mendapatkan confirm to proceed (CTP) dari PT PII, dalam proses usulan penjaminan Status Lahan Milik Pemda Status AMDAL Dalam proses addendum AMDAL

Indikasi Lingkup Pekerjaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (3/3) Kabupaten Bandung No Indikasi Lingkup Pekerjaan PJPK Badan Usaha Dukungan Pemerintah 1 Pengadaan lahan 2 Operasional dan pemeliharaan 3 Pembangunan prasarana 4 Pengadaan sarana 5 Regulasi pendukung 6 Bantuan langsung pelayanan sampah (BLPS) 7 Project development facility (PDF) 8 Perijinan 9 Addendum Amdal 10 Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) 11 Penyesuaian tarif