PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH FKBM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
SOP PENGAJUAN PEKERJAAN YANG AKAN DI SWAKELOLA DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN SWAKELOLA DI KEMENKO KESRA Presented by: Fiki Ikrom Ibrahim Marbella,
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
Keuangan Universitas Padjadjaran
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Inspektorat Kabupaten Sleman
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
PENGADAAN BARANG/JASA
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Laporan Pemeriksaan Keuangan Projek
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH FKBM HOTEL MILENIUM JAKARTA 30 APRIL 2018

BIO DATA NAMA : DRS. BAHARI MULAWARMAN., M.Ak.,QIA. TMP/TGL LAHIR : T. KARANG/22 SEPTEMBER 1965 NIP : 196509221991031002 JAB/PANGKAT-GOL : AUDITOR MADYA-PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) UNIT KERJA : INSPEKTORAT I – ITJEN KEMENDIKBUD ALAMAT KTR : JL. J. SUDIRMAN – SENAYAN – JAKARTA. ALAMAT RMH : ASEMBARIS RAYA, JL. G KAVLING RT.05/014 No.15, KEBON BARU, TEBET, JAKSEL. TLP KTR - HP : 021-5733718 – 082124862555. E-mail : bahari.mulawarman@gmail.com

PERAN ITJEN SEBAGAI AUDIT INTERNAL DALAM AUDIT DANA BANPEM FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 1. PENGAWASAN : ASSURANCE PELAKSANAAN DANA BANTUAN 2. PEMBINAAN : CONSULTING

TUJUAN WORKSHOP PEMAHAMAN YANG SAMA TERHADAP RAB DAN JUKNIS KEPATUHAN KETENTUAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN APBN KEWAJIBAN MERTANGGUNGJAWABKAN DANA (BUKTI PENGELUARAN DAN LAPORAN)

DASAR HUKUM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANPEM PETUNJUK TEKNIS FKBM 2. SURAT PERJANJIAN (MOU dan RAB) 3. KETENTUAN TERKAIT PENGELOLAAN APBN (JUKNIS BAB III, HURUF B, POINT b.2.

KETENTUAN TERKAIT DALAM Pengelolaan Keuangan Negara A. STANDAR BIAYA MASUKAN 2018 (No.49/PMK/2017) B. PMK TENTANG PERJADIN NO. 133/PMK.5/2012 C. PERDIRJEN PERBENDAHARAAN PER-22/PB/2013 D. Perpres Pengadaan Barang/jasa : PERPRES PENGADAAN BARANG DAN JASAPERPRES NO. 16/2018

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANPEM PEMENUHAN KRITERIA BUKTI PENGELUARAN SISTEM PENCATATAN

2. Renovasi tempat kegiatan milik komunitas budaya. RUANG LINGKUP Pembelian alat-alat penunjang kegiatan pelestarian budaya (alat musik, alat pahat, alat tenun, alat membatik, kostum, dll.), dan atau 2. Renovasi tempat kegiatan milik komunitas budaya. Komunitas budaya dapat mengalokasikan dana manajemen maksimal 1% dari total dana bantuan yang diterima Komunitas budaya dapat mengalokasikan dana manajemen maksimal 1% dari total dana bantuan yang diterima

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Perubahan RAB harus dilaporkan dan disetujui; Kode inventarisasi FKBM (barang yang dibeli atau bangunan yang direnovasI; Menyampaikan Laporan Penyelesian Pekerjaan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Berita Acara Serah Terima.

LANJUTAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB 5. Metode swakelola; 6. Kombud WAJIB menjamin Terlaks. Keg sesuai dg proposal; 7. Pelaks. maks 90 (sembilan puluh) HK  masuk ke rek; 8. Sisa Dana DAPAT dimanfaatkan kembali persetujuan; 9. TEMUAN kerugian negara atas hasil audit, WAJIB disetorkan ke Rek KN Bank BRI nomor 122001000024300 a.n. Dit.KT.

LANJUTAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB 10. menyimpan dokumen proposal, surat perjanjian, dan laporan pelaks FKBM selama 5 (lima) tahun; 11. LAPOR jika komunitas budaya pindah alamat; 12. Memiliki bangunan MILIK sendiri ATAU SEWA Tidak Pindah 3 (tiga) thn dengan surat pernyataan; 13. SIAP diaudit oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ITJEN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)

KETENTUAN PENGGUNAAN DANA Wajib Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB (lampiran MoU); Volume dan kualitas Mencerminkan kewajaran sesuai alokasi dana dalam RAB Transparan Dapat dipertanggungjawabkan Didukung bukti-bukti transaksi yang sah.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Seluruh pembiayaan harus didukung dengan bukti pengeluaran dana. Bukti pengeluaran berupa: kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/faktur/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran. Seluruh pengeluaran harus mengikuti aturan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (SBM, PMK, dan keteterangan terkait dalam pengelolaan pertanggungjawaban)  

LANJUTAN 4. PEMENUHAN KRITERIA : mampu mengekspresikan budaya; memiliki kegiatan budaya yang khas dan dilaksanakan secara rutin; Berbentuk organisasi formal;  5. Memiliki kegiatan mencerminkan TEMA; 6. Komunitas budaya dikelola secara publik;  7. Belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah FKBM sebelumnya. LARANGAN :SUMBANGAN, HADIAH, MEMINJAMKAN, INVESTASI.  

PENGUJIAN DI LAPANGAN KESESUAIAN KRITERIA DAN KONDISI JUKNIS - MOU & KET.TERKAIT FAKTA DI LAPANGAN MASALAH/TEMUAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANPEM

TEMUAN MENONJOL HASIL AUDIT HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI DENGAN JUKNIS : A. PEKER REHAB/RENOV PEMB. GED BARU. B. PERUBAHAN RAB TDK DIDUKUNG DG REVISI/PERSETUJUAN C. PENGEL BRG INVENTARIS/KEPEMILIKAN/KODEFIKASI BRG D. PELAKS PEKERJ MELEBIHI BATAS WAKTU. 2. KELEBIHAN PEMBAYARAN : KEKURANGAN VOLUME PENGADAAN ATAU TIDAK LENGKAP, HASIL PENGADAAN TIDAK SESUAI DENGAN RAB, TIDAK SESUAI DG SPESIFIKASI TEKNIS/GAMBAR DAMPAK  SETOR KE REK KAS NEGARA

LANJUTAN TEMUAN HASIL AUDIT 3. KELEMAHAN DALAM MENYUSUN BUKTI PENGELUARAN : BELUM DIPERTAGGJWBKAN/TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI2, KUITANSI TDK SESUAI DENGAN FAKTA, TDK RINCI DAN DUPLIKASI - SETOR KE REK KAS NEGARA 4. HASIL PENGADAAN BELUM DIMANFAATKAN 5. KELEMAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN (KETIDAKSESUAIN ANTARA RAB DAN REALISASI) DAN PENGIRIMAN LAP TDK TEPAT WAKTU

SANKSI 1. TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 2. PENYIMPANGAN  APARAT PENEGAK HUKUM 3. DAFTAR HITAM  DITJEN KEBUDAYAAN (USUL)

PEMAHAMAN SP-MoU DAN RAB PELIBATAN PERAN DAN FUNGSI TIM PELAKSANA LANGKAH ANTISIPASI KAJI DAN PAHAMI JUKNIS PEMAHAMAN SP-MoU DAN RAB PELIBATAN PERAN DAN FUNGSI TIM PELAKSANA LEGALITAS PERUBAHAN RAB (JIKA ADA) PENGENDALIAN SECARA BERJENJANG

DAMPAK

SEMOGA BERMANFAAT SELAMAT BEKERJA 7/12/2019