IMPLEMENTASI PERMENDAGRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

SISTEM PENCATATAN (Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
ISMI ASTUTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
NERACA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN Oleh : Bambang Wisnu Handoyo
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA
SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD)
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
AKTIVA TETAP DAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
PENILAIAN ASET BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI ASET TETAP (Perubahan Pergub 156 tahun 2013)
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM PENCATATAN (Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.)
Sistem Operasi dan Prosedur Pengelolaan Keuangan - Aset
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
DATA BARANG MILIK DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
AKUNTANSI ASET (Lanjutan)
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
PEJABAT PENGELOLA BMN.
Inspektorat Kabupaten Sleman
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS BARANG MILIK DAERAH
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Bab 16 sistem akuntansi aset tetap
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
For Good Local Governance
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)/ASET DI PEMKAB SLEMAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Mekanisme Penyusunan laporan kekayaan desa 2019
Doden FE Untag Banyuwangi
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
1 Pengelolaan aset Madrasah Oleh : Oleh : H.Fery Suhaimi, S.Sos, M.Si Kasubbag Hukum dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 19108 2016 SIMASET 19108

3 (TIGA) ALASAN UTAMA TRANSFORMASI 19108 2016 PerMendagri 17 2007 (Pengelolaan BMD) sudah kadaluwarsa Alasan integrasi - PP 71 2010 (Standart Akutansi Pemerintah) - PerMendagri 64 2013 (Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual) - PP 27 2014 (Pengelolaan BMD) - PerMendagri 19 2016 (Pedoman Pengelolaan BMD) - PerMendagri 108 2016 (Penggolongan dan Kodefikasi BMD) 3. PerMendagri 19108 2016 terintegrasi dan kodefikasinya lebih lebar Dasar integrasi : Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. PerMendagri 64 2013

PEMINDAHTANGAN DAN PELEPASAN SISTEM PENGELOLAAN BARANG PERENCANAAN PENATAUSAHAAN PEMINDAHTANGAN DAN PELEPASAN RKBMD RKPBMD PENGADAAN STATUS PENGGUNAAN PEMBUKUAN INVENTARISASI PELAPORAN PENJUALAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEMANFAATAN PENGAMANAN PENILAIAN PEMUSNAHAN PENGHAPUSAN Setelah ditetapkan Statusnya, dicatat bukukan Setelah dicatat Bukukan baru Bisa dilakukan pengelolaan Jika : Tidak Ada Piutang Hilang Rusak /Rusak Berat Tdk. ada manfaat ekonomi Bisa dilakukan pelepasan

RENCANA KEGIATAN BELANJA MODAL (RKPBMD) RENCANA KEGIATAN PEMELIHARAAN SIM KEU KODE REKENING (BAS) BEBAN PROG. KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KEBUTUHAN : PENGADAAN BARU PEMELIHARAAN PEMANFAATAN PEMINDAH TANGANAN PENGHAPUSAN (RKBMD) RENCANA KEGIATAN BELANJA MODAL (RKPBMD) RENCANA KEGIATAN PEMELIHARAAN STANDAR KEBUTUHAN STANDAR BARANG STANDAR KEBUTUHAN; dan/atau STANDAR HARGA SEMESTER I (RKBMD P) RENC.PERUBAHAN (RKPBMD P) RENC. PERUBAHAN PEMELIHARAAN PERGESERAN PERUBAHAN TAMBAH/KURANG SEMESTER II Keluaran / Hasil Akhir ANGKA CAPAIAN RIIL 1. Base Line Memenuhi kebutuhan dasar 2. New Idea Ada Kegiatan Baru

INTEGRASI PERENCANAAN BAPPEDA BIDANG ASET RENCANA PENGADAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PER T.A. KEBUTUHAN BARANG PEMELIHARAAN PEMANFAATAN PEMINDAHATANGAN PENGHAPUSAN ANGGARAN STANDAR HARGA RENC. KEGIATAN DAN BARANG DAN JML KEBUTUHAN BARANG DAN JML * HARGA STANDAR BARANG (BARANG) STANDAR KEBUTUHAN (JML) T Dokumen Pelaksanaan Anggaran Y INTEGRASI PERENCANAAN

INTEGRASI TATA USAHA, TATA KELOLA DAN PELEPASAN DPA PENGADAAN BIDANG ASET PERBEN. KAS ANGGARAN REALISASI TATA USAHA TATA KELOLA PELEPASAN KEBUTUHAN BARU PEMELIHARAAN PELAPORAN PEMINDAHTANGANAN PEMANFAATAN PENGHAPUSAN PEMBUKUAN PEMINDAH TANGANAN AKUTANSI REKONSIALI JML. BARANG : 1. ASET TETAP 2. ASET LAINNYA HARGA PEROLEHAN : PEMBELIAN NERACA ASET INTEGRASI TATA USAHA, TATA KELOLA DAN PELEPASAN

SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN AKUTANSI PERMENDAGRI 17 2007 Y digunakan ??? T ASET TETAP ASET LAINNYA ANGSURAN (PIUTANG) PENJUALAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PIUTANG PEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN ASET INFRASTRUKTUR (JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI) ASET TETAP LAINNYA ASET DALAM PENGERJAAN KELENGKAPAN PELAPORAN KELENGKAPAN PELAPORAN REKAPITULASI ASET TETAP BUKU INDUK KARTU INVENTARISASI BARANG (KIB) KARTU INVENTARISASI RUANG (KIR) MUTASI ASET TETAP DEPRESIASI KARTU PENJUALAN, TGR DAN PEMANFAATAN BUKU PIUTANG MUTASI ASET LAINNYA MUTASI ASET TAK BERWUJUD AMORTISASI DEPRESIASI

SISTEM PENATAUSAHAAN PERMENDAGRI 108 2016 PERSEDIAAN : BARANG PAKAI HABIS BARANG TAK HABIS PAKAI BARANG BEKAS DI PAKAI TANAH : TANAH PERALATAN DAN MESIN ALAT BESAR ALAT ANGKUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR ALAT PERTANIAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN ALAT LABORATORIUM ALAT PERSENJATAAN KOMPUTER ALAT EKSPLORASI ALAT PENGEBORAN ALAT PRODUKSI , PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ALAT BANTU EKSPLORASI ALAT KESELAMATAN KERJA ALAT PERAGA PERALATAN PROSES/PRODUKSI RAMBU - RAMBU PERALATAN OLAH RAGA

SISTEM PENATAUSAHAAN PERMENDAGRI 108 2016 GEDUNG DAN BANGUNAN : BANGUNAN GEDUNG MONUMEN BANGUNAN MENARA TUGU TITIK KONTROL/PASTI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN I MESIN AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI JALAN DAN JEMBATAN BANGUNAN AIR I NSTALASI JARINGAN ASET TETAP LAINNYA BAHAN PERPUSTAKAAN BARANG BERCORAK KESENI AN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA HEWAN BIOTA PERAIRAN TANAMAN BARANG KOLEKSI NON BUDAYA ASET TETAP DALAM RENOVASI ASET LAIN-LAIN ASET KEMITRAAN PIHAK KE (3) TIGA ASET TIDAK BERWUJUD AKUMULASI AMORTISASI (ASET TIDAK BERWUJUD)

KODEFIKASI BARANG PERMENDAGRI 108 2016 KODE LOKASI : Status Kepemilikan Barang Intr/Ektra komptabel Kode Provinsi Kode Kabupaten X . Pengguna Barang/Pengelola Barang Kuasa Pengguna Barang Sub Kuasa Pengguna Barang KODE BARANG : Akun Kelompok Jenis X X X X X X X X X X X X . . . . . . Objek Rincian Objek Sub Rincian Objek Sub Sub Rincian Objek