SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Advertisements

Oleh : Hilmy Muhammadiyah Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Agama
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
SOSIALISASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) PADA PEMERINTAH DAERAH DIY 29 FEBRUARI 2016.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
Organisasi Perangkat Daeah yang terkait
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan
NOAGENDA I Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Hasil Evaluasi KemenpanRB 2016 Rencana Kerja (Rencana Aksi) Tim Reformasi Birokrasi.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Oleh: INSPEKTUR JENDERAL JAKARTA, 1 FEBRUARI 2018
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Sarjana Terapan (D-IV) Pekerjaan Sosial Program Studi Jumlah mahasiswa Jumlah alumni ( ) Sarjana Terapan (D-IV) Pekerjaan.
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
Oleh : Dr H Haswandi, S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M. Dirbinganis Badilum
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMANTAUAN KEHADIRAN PEGAWAI
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.
Oleh : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI SOSIALISASI “MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM” (PERMENPAN-RB NO 52 TAHUN 2014 ) DI LINGKUNGAN PUSDIK.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
1 2 Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA MAHKAMAH AGUNG Santika Hotel – Bekasi 25 – 26 November 2015.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
HASIL PENILAIAN & EVALUASI
Tujuan Pembangunan Zona Integritas
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
Transcript presentasi:

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembentukan Zona Integritas menuju WBK/WBBM KOMPONEN PENILAIAN A. PROSES I. MANAJEMEN PERUBAHAN II. PENATAAN TATA LAKSANA III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS V. PENGUATAN PENGAWASAN VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B. HASIL I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Tim Kerja 2. Dokumen Rencana Pembanguna Zona Integritas 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

3. Keterbukaan Informasi Publik II. PENATAAN TATA LAKSANA Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 2. e-office 3. Keterbukaan Informasi Publik

V. PENGUATAN PENGAWASAN 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan SPIP 3. Pengaduan Masyarakat 4. Whistle-Blowing System 5. Penanganan Benturan Kepentingan

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Standar Pelayanan Kebijakan Sosialisasi Maklumat 2. Budaya Pelayanan Prima Slogan/Moto Kemudahan Akses 3. Penilaian Kepuasan thd Pelayanan Priodikal Survey Publikasi Hasil Survey Tindak Lanjut Hasil Survey

B. HASIL I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) Survey Persepsi Korupsi telah dilakukan oleh Eksternal (IPSPI dan LPM) 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut, adalah temuan Nihil. II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

TERIMA KASIH