PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
HASIL SIDANG KOMISI VII
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Penerapan SAKIP Menuju PACITAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Rencana Strategis Tahun
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
MANAJEMEN KINERJA BPKAD BPKAD Kab. Tegal TeGaL.
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SATPOL PP PROVINSI RIAU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA Jl. Jl. A. Yani No. 3 Telp. (0286 ) 591081, 591218, Ps. 469 Fax. (0286) 594884 http://dppkad.banjarnegarakab.go.id Surat Elektronik bppkad@banjarnegarakab.go.id BANJARNEGARA 53415

PELAKSANAAN SAKIP IKU RPJMD Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja (PK) KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) PK eselon II PK eselon III PK eselon IV PK individu IKU Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) EVALUASI

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN IKU RENSTRA RENJA/RKT RKA/DPA CAPAIAN KINERJA

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA 2017 – 2022 DENGAN RENSTRA BPPKAD TAHUN 2017 – 2022 RPJMD TAHUN 2017 – 2022 VISI : Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efesien, Produktif, Transparan dan Akuntabel dengan Tenaga Profesional TUJUAN 1 : Terwujudnya Pelayanan Prima SASARAN : Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah RENSTRA TAHUN 2017 - 2022 TUJUAN 2 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel dan Transparan SASARAN : Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah TUJUAN 3 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendorong Kemandirian Keuangan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BPpKAD KABUPATEN Banjarnegara TAHUN 2017 – 2022 PROGRAM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah TUJUAN 2 : SASARAN : Program Penataan,Penguasaan, Pemeilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Aset Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel dan Transparan. Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Bupati SASARAN : Meningkatkan Kinerja Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah secara tertib, Akuntabel dan Transparan SASARAN : Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Indikator Kinerja : Ketepatan Waktu Penetapan APBD Penyerapan APBD Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepala BPPKAD

Kepala Bidang (Eselon 3) Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja : ►Penetapan APBD Tepat Waktu ►Prosentase Penerbitan SP2D ►Tingkat Penyerapan DAK dan Bankeu Provinsi ►Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Program : Program Penataan,Penguasaan, Pemeilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Aset Indikator Kinerja : ►Prosentase Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat. Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah Indikator Kinerja : ►Prosentase Satker yang telah mengimplementasi kan SIMDA BMD.

Kepala Bidang (Eselon 3) Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja : ►Prosentase Pegawai yang mengikuti Diklat / Bintek. Program : Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Indikator Kinerja : ►Tersusunnya Dokumen Raperda/Perbup Keuangan Daerah. Program : Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Indikator Kinerja : ►Terwujudnya WEB BPPKAD

Kepala Seksi (Eselon 4) Kegiatan : Penyusunan APBD Indikator Kinerja : ►Jumlah Dokumen Penetapan Perda APBD Kegiatan : Pensertifikatan Tanah Indikator Kinerja : ►Tewujudnya Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kegiatan : Asuransi Aset Daerah Indikator Kinerja : ►Jumlah dan Jenis Asuransi 10 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan

Kepala Seksi (Eselon 4) Kegiatan : Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan Daerah Indikator Kinerja : ►Jumlah Pengelola Keuangan yang mengikuti Diklat / Bintek. Kegiatan : Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah Indikator Kinerja : ►Tersusunnya Dokumen Raperda / Perbub Keuangan Daerah. Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Indikator Kinerja : ►Terwujudnya SIM BPPKAD 2 Kegiatan

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Bupati SASARAN : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna Mendorong Kemandirian Keuangan Keuangan Daerah. SASARAN : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Indikator Kinerja : - Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kepala BPPKAD

Kepala Bidang (Eselon 3) Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja : ►Prosentase Pertumbuhan PAD Kepala Bidang (Eselon 3) Kepala Seksi (Eselon 4) Kegiatan : Optimalisasi Pendapatan Daerah Indikator Kinerja : Jumlah PAD 9 Kegiatan

RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA TAHUN 2017 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1 Meningkatkan Kinerja PengelolaanPendapatan, Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah secara tertib, Akuntabel dan Transparan Kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Penyerapan APBD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah. Tepat waktu 89,56% NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1 Meningkatkan Kinerja PengelolaanPendapatan, Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah secara tertib, Akuntabel dan Transparan Kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Penyerapan APBD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah. Tepat waktu 92,52%

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendorong Kemandirian Keuangan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 10,30% NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendorong Kemandirian Keuangan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 9,02%

Akuntabilitas kinerja tahun 2017 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 1. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang Profesionall Persentase hak kepemilikan tanah Pemda 37,13% 29,51% 388 bidang dng catatan : setelah dilaksanakan sensus barang daerah tahun 2017 jml tanah Pemda yg bersertifikat 388 bidang ( 379 sertifikat lama dan 9 bidang sertifikat baru di tahun 2017). Total tanah Pemda 1.315 bidang. 79,48%

Akuntabilitas kinerja tahun 2017 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2. 3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Prosentase Penyerapan APBD. Opini Laporan Keuangan Daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 88,00 % WTP 12,77 % PAD (APBD Perub ) = 277.400.917.500,- PENDAPATAN = 2.172.223.792.000,- 92,52 % NA 13,72 % 105,14 % Proses 107,44 %

Realisasi angaran tahun 2017 PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI BIAYA ANGGARAN REALISASI % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.635.157.000 17.111.582.593 97.03% Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur 16.920.016.014 13.793.885.740 81.52% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 293.200.000 246.562.525 84,09% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 110.000.000 107.315.465 97,56% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.709.804.000 7.698.042.885 88,38% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Tanah 263.230.000 204.892.140 77,84% Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 72.470.000 38.072.329 52,54%

Realisasi angaran tahun 2017 PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI BIAYA ANGGARAN REALISASI % Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 76.000.000 71.389.586 93,93 Program Peningkatan Disiplin Aaparatur 1.091.360.000 11.918.211 1,09 JUMLAH 45.171.237.014 39.283.661.476 86,97%

PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel dan Transparan rpjmd Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Renstra opd Ketepatan Waktu Penetapan APBD Penyerapan APBD Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penetapan APBD Tepat Waktu Target 100 % Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu Penyusunan Laporan Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD sesuai SAP Prosentase Dokumen Pelaporan yang tersusun Target 100% Penjaringan dan Penelitian RKA Penyusunan APBD Pengelolaan TPTGR Asistensi Implementasi SIMDA Pembinaan Pengeluaran Keuangan Daerah Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Bidang Anggaran Rp. 1.400.550.000 Bidang Aset Rp. 50.000.000,- Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perebndaharaan Rp. 860.000.000 Penjaringan Data Penyusunan laporan Pertanggungjawaban APBD Pengelolaan data Penerimaan dan Pengeluaran Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Akuntansi Rp. 420.000.000,- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bidang Akuntansi Rp. 50.000.000,-

Terwujudnya Pelayanan Prima Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Daerah yang Memadai Target 100 % Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Mabelair Pengadaan Alat Berat Bidang Aset Rp. 2.411.705.000,-

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna Mendorong Kemandiraian Keuangan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Prosentase Pertumbuhan PAD Target 1,26 % Prosentase Pertumbuhan PBB dan BPHTB Target 7,39 % Prosentase Satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD Target 31,85 % Prosentase Tanah Pemda yang Bersertifikat Target 30,27 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Prosentase Pertumbuhan PAD Target 1,26 % Prosentase Pertumbuhan PBB dan BPHTB Target 7,39 % Prosentase Satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD Target 31,85 % Prosentase Tanah Pemda yang Bersertifikat Target 30,27 % Optimalisasi PAD Lainnya Penyusunan Data Potensi Pendapatan Pengelolaan Sistem Pendapatan Penelitian Potensi PAD Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Lainnya Pengelolaan Benda Berharga Pemeriksaan Pajak Bidang PDL Rp. 855.000.000,- Pengelolaan Data Base PBB Pendataan PBB Intensifikasi PBB dan BPBTB Bidang PBB dan BPHTB Rp. 1.429.560.000 Asuransi Aset Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Inventarisasi Aset Daerah Penyediaan Sarana Prasarana Pengamanan Aset Pendampingan Penyusunan Laporan BMD. Bidang Aset Rp. 1.700.000.000 Pensertifikasian Tanah Lelang Tanah Bidang Aset Rp. 176.000.000