DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Advertisements

Membangun negara dari desa
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Otonomi Daerah.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
ANALISIS SEKTOR PERTANIAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Pendidikan nonformal Nindhita Pangestika
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
Universitas Indo Global Mandiri
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PEREKONOMIAN INDONESIA
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Peran Dunia Usaha Mendorong Perekonomian Nasional Melalui Potensi Desa
Penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra di Kabupaten Buleleng
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Dr. RATNAWATI SUSANTO.,M.M.,M.Pd
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO.
Ketahanan Nasional & Identitas Nasional
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UGM
Pengembangan E-government
AKUNTABILITAS KINERJA
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
Assalamualaikum. My. Biodata Nama : Adinul Hanif Nim :
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU
UNIVERSITAS GADJAH MADA
KULIAH 13 Hubungan Masyarakat
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) LAMPUNG SELATAN TAHUN NASKAH AKADEMIK.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PEMERINTAH PROVINSI BALI SAMBUTAN SELAMAT DATANG DAN
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO Visi 2016 – 2021 : TERWUJUDNYA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG TERJANGKAU , BERMUTU DAN BERKARAKTER Misi : Meningkatkan Akses Pendidikan yang Meluas dan Terjangkau Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu 3. Mewujudkan Penguatan Tatakelola Pendidikan Tujuan : 1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 1.2 Penigkatan Akses Pendidikan Dasar 1.3 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran Karakter 3. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO VISI MISI BUNGO .::VISI Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kerangka pelaksanaan Pilkada ini, visi dapat juga diartikan sebagai pandangan lima tahun kedepan mengenai keadaan yang diinginkan untuk mewujudkan harapan masyarakat. Oleh karena itu, Visi Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 adalah “BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA". Secara konseptual, makna visi tersebut adalah sebagai berikut : MAJU : "Merupakan cerminan Kabupaten Bungo yang unggul dibidang pendidikan dan layanan kesehatan dengan ditunjang infrastruktur yang memadai dan perekonomian daerah yang tangguh". SEJATERA : "Merupakan cerminan masyarakat Kabupaten Bungo yang berkepribadian dan hidup layak berkecukupan, serta harmonis dalam kemajemukan". Visi tersebut merupakan manifestasi dari harapan masyarakat yang begitu besar, bahkan sejalan dengan semboyan daerah ini "LANGKAH SERENTAK LIMBAI ". Dalam seloka adat Kabupaten Bungo, visi tersebut mengandung makna sebagai berikut, "Masyarakat Kabupaten Bungo yang bSEAYUNerdiam di dalam negeri berpagar undang, rumah berpagar adat, tepian berpagar baso, haruslah tudung menudung bak daun sirih, jahit menjahit bak daun petai, ado samo dimakan, idak samo dicari". "Anak negeri seiyo sekato barulah bumi aman padi menjadi, rumput mudo kerbaunyo gemuk, baumo mendapat padi, menambang mendapat emeh (emas), buah-buahan segalo menjadi, baru basuo bak kato seluko adat ke ayik cemetik keno, ke darat durian gugur, lemang terbujur di atas dapur, anak negeri aman dan makmur". .::MISI Untuk mewujudkan Visi Bungo Maju dan Sejahtera, terdapat 5 Misi yang merupakan agenda pokok  dalam rangka perubahan kearah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya disebut 5 pilar pembangunan daerah. Lima pilar tersebut satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, sebagai berikut : 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada pelayanan publik. 4. Pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan serta penguatan otonomi desa. 5. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian , perkebunan dan lembaga ekonomi masyarakat.