BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS
Advertisements

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
Pengadaan Barang dan Jasa
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
PENGADAAN BARANG/JASA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA
TATA CARA SWAKELOLA.
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAKOR MONEV BULAN OKTOBER 2007
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA JALUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ITB
SPESIFIKASI TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG/JASA PEMERINTAH
PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM KERJA AUDIT (PKA), KERTAS KERJA AUDIT (KKA) DAN KERTAS DATA AUDIT (KDA) A. DASAR HUKUM Perpres No. 54 Tahun
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
MATERI 6 PERSIAPAN PBJ Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
Etika dan Problematika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
PERMASALAHAN PBJ DI PTN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
PERENCANAAN PENGADAAN
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
PERPRES NO. 16 TH PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.
Transcript presentasi:

BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto, SH, MM, QIA

PERMASALAHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Perencanaan PengadaanPersiapan PengadaanPersiapan PemilihanPelaksanaan PemilihanPelaksanaan KontrakSerah Terima Hasil Pekerjaan

PERENCANAAN PENGADAAN  Identifikasi Kebutuhan tidak sesuai kebutuhan riil  Sisa Anggaran  Jadwal pengadaan mendekati akhir tahun, pengadaan tidak form  Pemaketan pekerjaan  Pemecahan  Konsolidasi pengadaan Barang/Jasa  mereviu ulang KPA/PPK/Panitia  RUP tidak diumumkan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) ataupun revisi UU

PERSIAPAN PENGADAAN  Spesifikasi teknis dalam KAK tidak jelas  Lingkup pekerjaan tidak detail menyulitkan penyusunan syarat- syarat  Bukan produk dalam negeri  tidak SNI  HPS tidak didukung dengan referensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan  Rancangan kontrak disusun tidak sesuai kaidah (menguntungkan pihak penyedia)  Ketentuan jaminan pemeliharaan tidak dicantumkan sertifikat garansi tidak dipersyaratkan  Jumlah panitia tidak ganjil  PPK tidak mempunyai sertifikat pengadaan  Penetapan HPS tidak dilakukan paling lama 28 hari sebelum batas akhir pelaksanaan

PERSIAPAN PEMILIHAN  Penetapan metode pengadaan yang tidak sesuai  Penyusunan dokumen pengadaan yang mengarah ke penyedia tertentu  Penetapan jenis kontrak, seharusnya lumpsum dibuat harga satuan atau sebaliknya.  Konstruksi  Fullboard  Metode evaluasi

PELAKSANAAN PEMILIHAN  Pengadaan langsung yang nilai di bawah 200 juta tidak diadakan oleh pejabat pengadaan  Untuk pengadaan yang bersifat kompleks membutuhkan tim teknis tidak menyertakan tim teknis, sehingga aanwijzing tidak jelas  Verifikasi terhadap jaminan, tempat dan sarana yang dimiliki perusahaan tidak dilakukan (alamat beda)  Menghindari penggunaan e-catalog/e-purchasing, sehingga lebih,emggunakan bendera-bendera

PELAKSANAAN KONTRAK Pengawasan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan lemah sehingga ketidaksesuaian volume/spesifikasi baru diketahui pada akhir pekerjaan atau ketika dilakukan audit.

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  Pengecekan hasil pekerjaan tidak dilakukan secara cermat hasilnya tidak sesuai  Penandatanganan waktu serah terima tidak berdasarkan waktu riil  sebenarnya ada keterlambatan

TERIMA KASIH