BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKSTERN KOORDINASI INTERN.
Advertisements

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Oleh : Hilmy Muhammadiyah Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Agama
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
PENUNTUTAN Dr.setyo utomo,sh.,m.hum
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
Lampiran 1 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
PENGADILAN NEGERI SERANG
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
AKUNTABILITAS KINERJA
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
EVALUASI LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU POLTEKKES KEMENKES
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAHUN 2015-2019 BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018

SASARAN STRATEGIS DAN IKU JAMBIN BIRO PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS DAN IKU JAMBIN 1 PROSES KELUARAN HASIL Penguatan Akuntabilitas Kinerja Cascading Down (Turunan): Sasaran Strategis dan IKU, Pusat ke Kejati, Kejari dan Cabjari Surat Jambin tentang Penetapan Sasaran strategis dan IKU, Lampiran Perjanjian Kinerja Kejati, Kejari dan Cabjari Penyusunan Renstra, Renja, PK, dan LKj daerah lebih kredibel; Nilai Akuntabilitas Kinerja Naik Nilai Akuntabilitas Kinerja 2017:62,11 (“B”) 2 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Unit Kerja ZI menuju WBK/ WBBM Membangun 16 Kejari Percontohan Membangun Jampidsus, Badiklat Biropeg, Dir D, Dir Narkotika, Dir Pertimb Hukum, Kejati Jatim, Jawa Tengah, Banten, dan Kejati Bali Mengusulkan Jampidsus, Kejati Jatim, Kejari JakBar, Kejari Cikarang, Kejari Sleman untuk sample Penilaian Indeks RB Ada unit kerja lulus WBK/WBBM; Unit Kerja eselon I dan II Kejagung, serta Kejati diusulkan ke Kemenpan untuk WBK/WBBM Nilai indeks RB naik Nilai Indeks RB 2017: 71,08 (“BB”)

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA NASIONAL RENSTRA/RENJA/PK KEJAKSAAN AGUNG JAMBIN JAMINTEL JAMPIDUM JAMPIDSUS JAMDATUN JAMWAS BADIKLAT PROVINSI KEJAKSAAN TINGGI ASBIN ASINTEL ASPIDUM ASPIDSUS ASDATUN ASWAS KTU KEJAKSAAN NEGERI KAB/KOTA SUBAG BIN SIE INTEL SEI PIDUM SIE PIDSUS SIE DATUN SIE BB PEMERIKSA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEC

PERJANJIAN KINERJA JAKSA AGUNG KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBIN JAMINTEL JAMPIDUM JAMPIDSUS JAMDATUN JAMWAS BADIKLAT SESJAM SESJAM SESJAM SESJAM SESJAM SESJAM SES BDN KABIRO/PST DIR/PST DIR DIR DIR INSPEKTUR KAPST KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASBIN ASINTEL ASPIDUM ASPIDSUS ASDATUN ASWAS KTU KASUBBAG KASIE KASIE KASIE KASIE PEMERIKSA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KASUBAG BIN KASIE INTEL KASEI PIDUM KASIE PIDSUS KASIE DATUN KASIE BB PEMERIKSA KAUR KASUBSIE KASUBSIE KASUBSIE KASUBSIE KASUBSIE CABANG KEJAKSAAN NEGERI URUSAN SUBSIE

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (PER TAHUN) SESUAI IKU YANG DITETAPKAN DALAM RENSTRA (NASIONAL) KEJATI DISESUAIKAN WILAYAH HUKUMNYA KEJARI DISESUAIKAN WILAYAH HUKUMNYA CABJARI DISESUAIKAN WILAYAH HUKUMNYA SESUAI FORMULASI TARGET ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi .……*. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ….…*. FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA: Jumlah penerimaan kas negara dari pengembalian kerugian negara (UP atau Denda atau perampasan barang bukti aset hasil tindak pidana) dari jalur pidana dan perdata dibagi jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100%.  Rumus:  *) pada tahun berjalan Rumus ini digunakan untuk menghitung capain kinerja. Catatan: Untuk kerugian negara yang disetor sebagai PNBP Kejaksaan dalam akun Uang Pengganti, denda, dan perampasan aset hasil tindak pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, denda dan perampasan aset hasil tindak pidana dalam perkara TPPU, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai serta putusan gugatan perdata karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia padahal secara pasti telah timbul kerugian keuangan negara. Data di Kejaksaan Tinggi di tambah data di kejaksaan negeri di wilayah hukum kejaksaan tinggi Indikator “persentase” artinya untuk in put yang jumlahnya tidak dapat dipastikan, misalnya pengembalian kerugian keuangan Negara setiap tahunnya tidak dapat dipastikan jumlahnya. Jumlah penerimaan negara dalam eksekusi*) Jumlah kerugian negara dalam Putusan inkracht *) X 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PENJELASAN Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi .……*. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ….…*. …..% (RP) FORMULASI PENGUKURAN TARGET: Sesuai target dalam renstra, atau Apabila target dalm renstra tidak realistis, maka hitung target dng rumus, sbb Jumlah penerimaan kas negara dari pengembalian kerugian negara (UP atau Denda atau perampasan barang bukti aset hasil tindak pidana) dari jalur pidana dan perdata dibagi jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100%.  Rumus:  *) pada tahun sebelumnya Contoh: Untuk target perjanjian kinerja tahun 2018, maka gunakan data tahun 2017. Pada tahun 2017: Pengembalian kerugian Negara secara keseluruhan yang berhasil disetor sebagai PNBP adalah Rp. 500.000.000,- sedangkan jumlah kerugian KN dalam seluruh amar putusan pada tahun 2017 adalah Rp. 1.000.000.000,- Jumlah penerimaan negara dalam eksekusi*) Jumlah kerugian negara dalam Putusan inkracht *) X 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA: PENETAPAN SASARAN STRATEGIS, IKU, LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PENJELASAN 500.000.000 1.000.000.000 50% = X 100% = 50% masukan menjadi target tahun 2018, dan Rp. 500.000.000 masukan menjadi nilai rupiah. MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Pada tahun 2018: Pengembalian kerugian Negara secara keseluruhan yang berhasil disetor sebagai PNBP adalah Rp. 750.000.000,- sedangkan jumlah kerugian KN dalam seluruh amar putusan pada tahun 2018 adalah Rp. 1.500.000.000,- 750.000.000 1.500.000.000 100% = x Rumus capaian indikator kinerja utama 100 50 Target 2018 =

SEKIAN DAN TERIMA KASIH BAGIAN REFORMASI BIROKRASI SEKIAN DAN TERIMA KASIH