PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
Advertisements

NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
MATERI 7 YAYASAN.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
U SIA DEWASA DAN KECAKAPAN HUKUM SEORANG ISTRI By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 16 Oktober /15/
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SUNSET POLICY.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan.
PENGAWASAN.
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
Kesiapan Aparatur Kemenag Menghadapi Pengawasan Internal dan eksternal
JENIS – JENIS PERIKATAN
STAFFING DALAM PENDIDIKAN
Perbuatan Hukum Administrasi Negara Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara Pertemuan 8-9.
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
By. Fauzul fakultas hukum upn “veteran” jawa timur 13 mei 2013
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Pengawasan.
By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
HUKUM LINGKUNGAN DAN PELAKSANAANNYA
INSTRUMEN PEMERINTAH Ilmu Pemerintahan
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PENGAWASAN.
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Acara Peradilan Pidana Anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
PENGAWASAN Hasim As’ari.
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
Universitas Esa Unggul
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
hukum administrasi (negara)
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
UTANG PAJAK.
Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.
TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK.
POKOK BAHASAN: PENGERTIAN INSTRUMEN PEMERINTAH
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Bila Anda Mencintai Hutan
Konsep Pemidanaan Anak Dalam RKUHP
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
PENGAWASAN PERTEMUAN 5.
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (HAN)
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN)
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
PENGAWASAN.
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
INSTRUMEN PEMERINTAH (ii)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
 Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol,  Hukum adalah aspek.
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Transcript presentasi:

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN) By. Fauzul Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim 10 November2015 10/14/2019

SANKSI POKOK BAHASAN PENGAWA-SAN PENEGAK-AN HAN Pengertian penegakan HAN Ruang lingkup penegakan HAN Pengawasan Sanksi. 10/14/2019

Inti Pembahasan 10/14/2019

PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM a/ proses dilakukany upay tuk tegakny norma2 hk scar nyata sbg pdoman prilaku dlm lalu lints ato hub2 hk dlm khidupn bermasyarkt n bernegara. Tuk menjamn kepastian tegakny hk, jk dperlukn aparatur penegk hk diperkennkn tuk menggunakn daya paksa. 10/14/2019

DITINJAU DARI SUBJEK HUKUM Ditinjau dri subjekny, pnegakn hk dibedakan atas 2 macam: Pnegakn hk yg dilakukn o/ subjek yg luas. Artiny upaya pnegakn hk mlibatkn smua subjek hk dlm stiap perbuatn hk. Siap sj yg menjlnkan aturan normatf n tdk mlakukn suatu yg mlanggr hk brart ia tlah mnegakkn aturn hk. Penegakn hk dlm arti sempit: a/ prose tuk menjamin tegakny hk n diperkenankn menggunakan daya paksa agar path pd hk. 10/14/2019

DITINJAU DARI OBJEK HUKUM Ditinjau dri segi objekny, pnegakn hk dibedakan atas 2 macam: Dalm arti luas, pnegakn hk dri objekny menckup nilai2 keadilan yg terkandung di dlmny bunyi aturan formal dlm keadilan hdp bermasyarkt. Dlm arti sempit, pnegkan hk menckup pnegakn praturn formal dan tertuls. Maka dlm perkataan law inforcement terkandng makn the rule of law yg mnegaskn hakikt pemerinthan suatu ngara hk modern dilakukn o/ hk bukn org. 10/14/2019

Jd pnegakn hk a/ upaya yg dlakukn tuk menjdikn hk baik dlm arti formi (sempit) n materiil (luas) sbg pedoman prilaku dlm tiap perbuatn hk, baik para subjek hk maupn aparatur pnegak hk yg bertugs sesuai UU tuk berlakuny norm hk dlm masyrkt. 10/14/2019

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pengertian: a/ suatu upay yg dlakukn tuk menjdikn hk adminstrasi negara dpt mngatur hak n kwajiban dri aparatur negara tuk mngatur hub negara dg masyarkt yg mempunyi tujuan bersama yg tertentu 10/14/2019

FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM Institusi aparatur negara berpern sbg sarana n prasaran pendukung mekanisme kerja kelembagan Budaya kerja yg terkait aparatny, termasuk kesejahteraan aparat. Prangkat aturan yg mendukung kinerj kelembagan yg mngatur materi hk administrasi negar sbg standart kerj. 10/14/2019

Instansi pemerinth yg diharpkan menjadi lokomotif bg pembenahn pngaturn n pnegakn hk sistem administras negara a/: Lembaga Administrasi Negara (LAN) sbg instansi yg mngembngkn fungsi central oversight body dbidang pengembangn adminstrasi negar Badan Pembinaan Hk Nasional sbg instansi yg mngembangkn fungsi central oversight body dbidang pngembangn hk n praturan prundang-undangn 10/14/2019

PENGAWASAN Pengertian Pngawasan a/ proses pengamatn pelaksanaan sluruh kegiatan organisasi tuk menjamin agar smua pekerjaan yg sdg dilaksanakan berjalan sesuai dg rencana yg tlh ditentukn (Sondang P.Siagian) Pengertian Pngawasan a/ sgala usaha ato kegiatan tuk mengetahui n menilai kenyataan yg sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas ato kegiatan, apakah sesuai dg yg semestinya ato tidak (Suyamto). 10/14/2019

TUJUAN PENGAWASAN Mengetahui jalannya pekerjaan apa lancar ato tdk. Memperbaiki kesalahan yg dibuat o/ pegawai n mengusahakan pencegahan agar tdk terulang kembali kesalahan yg sama ato timbulnya kesalahan baru. Mengetahui penggunaan budget yg tlh ditetapkan dlm rencana awal (planning) terarah kpd sasaranny n sesuai dg yg direncanakan. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dg program (fase/tingkat pelaksanaan). Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dg yg tlh ditetapkan dlm perencanaan. 10/14/2019

FUNGSI PENGAWASAN Eksplanasi, pngawasan menghimpun informasi yg dpt menjelaskan mengapa hasil2 kebijakan publik n program yg dicanangkan berbeda. Akuntansi, pngawasan menghasilkan informasi yg bermanfaat tuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yg terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Pemeriksaan, pngawasan membantu menentukan apa sumberdaya n pelayanan yg dimaksudkan tuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang tlh sampai kpd mereka dan Kepatuhan, pngawasan bermanfaat tuk menentukan apa tindakan dari para administrator program, staf n pelaku lain sesuai dg standar n prosedur yg dibuat o/ legislator, instansi pemerintah n ato lembaga profesional. 10/14/2019

JENIS PENGAWASAN Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid) 10/14/2019

P. Preventif a/ pengawasan sbelum kegiatan dilaksanakn P. Intern a/ pengawasan yg dilakukan o/ org dari badan/unit/instansi di dlm lingkungan unit tsb. Dilakukan dg cara pengawasan atasan langsung ato pengawasan melekat (built in control) P. Ekstern a/ pengawasan yg dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tsb. UUD 1945 pasal 23E: “Untuk memeriksa pngelolaan n tanggung jawab ttg keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas n mandiri P. Preventif a/ pengawasan sbelum kegiatan dilaksanakn P. Represif a/ pengawasan stelah kegiatan dilaksanakn 10/14/2019

P. Aktif (dekat) Merupakan jenis pengawasan yg dilaksanakan di tempat kegiatan yg bersangkutan P. Pasif Mlakukan penelitian n pngujian thd surat2 pertanggung jawaban yg disertai dg bukti2 penerimaan n pengeluaran 10/14/2019

Pngawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) a/ pemeriksaan pengeluarkan apakah tlh sesuai dg peraturan, tdk kadaluwarsa n hak itu terbukti kebenarannya. Pngawasan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid) a/ pemeriksaan thd pengeluaran apakah tlh memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tsb diperlukan n beban biaya yg serendah mungkin 10/14/2019

SIFAT PENGAWASAN Politik Yuridis Adminmistratif Fungsional Masyarakat Ekonomis Moril dan susila 10/14/2019

SANKSI Sanksi mrupakan bagian penutup yg penting dlm HAN. Artinya tdk ada gunany memasukkan kewajiban ato larangn manakala aturan tingkah laku tdk dpt dipaksakan o/ TUN. Pern penting pemberian sanksi dlm HAN tuk memenuhi hukum pidana Bentuk sanksi HAN antara lain: Paksaan pemerintah Penarikan kembali keputusan yg menguntungkan Pengenaan denda administrasi Pengenaan uang paksa o/ pemerintah (dwangsom) 10/14/2019

Penarikan kembali keputusan yg menguntungkan (izin pembayarn,subsidi) Paksaan pemerintah a/ tndakan yg nyata dari penguasa tuk mengakhiri suatu keadan yg dilarang o/ kaidah hk administrasi ato (bila msh) mlakukan apa yg seharusnya ditinggalkan o/ para warga krn bertentangan dg UU. Sanksi ini sifatnya langsung. Sanksi lainnya berperan scara tdk langsung. Penarikan kembali keputusan yg menguntungkan (izin pembayarn,subsidi) Penarikan kembali keputusan yg menguntungkan tdk slal perlu ddasarkn pd suat UU. Hal ini termsk jk keputsan tsb berlk tuk waktu yg tdk tertent n mnurt sift ny, dpt daikhiri ato ditarik kembali izinny Pengenaan denda n uang paksa hrs didasarkan pd perundang2an yg tegas. 10/14/2019

PERBEDAAN PENGENAAN SANKSI HAN HK. PIDANA Ditujukan thd perbuatan pelanggaran Agar perbuatan pelanggaran tsb dihentikan Diterapkn o/ pejabat TUN tanpa hrs mlalui prosedur peradilan Ditujukan thd pelanggar dg memberi hukuman berupa nestapa Sifatny reparatoir, artinya memulihkan pd keadaan semula Dijatuhkan o/ hakim dlm proses peradilan 10/14/2019

Daftar pustaka Plilipus M Hadjon, dkk, 1997, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Poerbopranoto, Koentjoro. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Bina Cipta S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press. 10/14/2019

TERIMA KASIH jazakallah sekian 10/14/2019