TATA CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN KANTOR REGIONAL XII.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
Advertisements

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
SK PEMBERHENTIAN PNS PEJABAT YBW MENETAPKAN Oleh
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Melakukan Pendaftaran Sekolah Oleh : Kepala Sekolah.
PEMBERHENTIAN PNS.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERKA BKN 26 TAHUN 2013 PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS YG MENCAPAI BUP YG AKAN DIBERHENTIKAN DLM PANGKAT PEMBINA TK I GOLRU IV/b KE BAWAH.
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
ADMINISTRASI PERSIAPAN PENSIUN Pegawai Negeri Sipil
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Tata Cara Pengisian Perilaku (SKP) Tahun 2016
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Panduan Pengusulan PP-PTS 2017
SOSIALISASI SISTEM PENILAIAN ANGKA KREDIT
KANREG I BKN YOGYAKARTA
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
Pembangunan OwnCloud System
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA / DUDA PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)
Administrasi Persiapan Pensiun
INPASSING Pranata Komputer.
Kutatap hari esok dengan penuh kebahagiaan
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PENSIUN TERPADU
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Panduan Pengusulan PP-PTS 2018
RISWAN, S.SOS. MM JAB. KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANREG I BKN YOGYAKARTA
PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018
Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

TATA CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN KANTOR REGIONAL XII

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS Surat Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Nomor D.III 26-30/v /99 tanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS berbasis PPO Less Paper 2

CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN Usul pertek pensiun diinput melalui SAPK Surat pengantar usulan di scan warna menjadi satu file pdf Dokumen usulan pertek masing-masing PNS di scan warna menjadi satu file pdf dengan tata urutan tertentu Rekomendasi menggunakan resolusi scanner maksimal 150 dpi Ukuran per. file maksimal 10 MB Dokumen diunggah melalui OwnCloud Pas foto PNS/ahli waris diupload melalui SAPK 3

CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN Setiap instansi wajib menginformasikan kepada Kanreg XII BKN apabila dokumen usulan baru telah selesai diupload pada OwnCloud dan siap untuk diproses dengan cara mengisi data di alamat pada Sheet Usul Baru dengan memasukkan data berupa Nama Instansi, Nomor Surat Usul, Tanggal Surat, Jumlah berkas, Tanggal Upload dan nama petugas yg menguploadhttp://bit.ly/PensiunOwncloud Jika melengkapi berkas yg BTL, maka setelah selesai upload dokumen mengisi data di alamat pada Sheet Melengkapi BTL dengan memasukkan Nama Instansi, Nomor & Tgl Surat Usul Pertama, Nomor & Tgl Surat Melengkapi BTL, Nama, NIP, Tgl Upload, dan dan nama petugas yg menguploadhttp://bit.ly/PensiunOwncloud 4

OWNCLOUD? Layanan cloud storage seperti google drive, dropbox Media penyimpanan online/sharing folder/pemakaian bersama folder antar pengguna yang telah diberi akses Instansi mengajukan permintaan username dan password kepada Kepala Kantor Regional XII BKN beserta alamat aktif untuk proses aktivasi akun owncloud Alamat URL: Sharing folder diberikan per Instansi 5

KEBUTUHAN PC Koneksi jaringan internet Perangkat Scanner Username dan password owncloud 6

OWNCLOUD? 7

8

TEKNIS PENGGUNAAN OWNCLOUD (1) Setiap instansi wajib mengupload seluruh dokumen pada folder sharing yang sudah disediakan dalam format pdf Setiap instansi membuat sub folder di dalam folder Instansi dengan nama folder sesuai nomor surat pengantar usulan pertek pensiun Nomor surat pengantar pada nama folder dengan karakter “/” diganti dengan tanda “-” Instansi tidak diperkenankan untuk mengupload file/dokumen diluar folder yang telah disediakan karena menyebabkan usulan pertek tidak dapat diproses 9

TEKNIS PENGGUNAAN OWNCLOUD (2) File scan surat pengantar yg telah di ttd diupload ke dalam folder surat pengantar dan diberi nama surat_pengantar.pdf File dokumen usulan pertek pensiun diupload ke dalam folder surat pengantar tsb Dokumen tersebut merupakan gabungan dokumen dengan tata urutan tertentu dengan format penamaan file : (NIP18digit).pdf 10

TEKNIS PENGGUNAAN OWNCLOUD (3) Untuk usulan yang BTL, kelengkapan file dokumen diupload dalam sub folder yang sama sesuai dengan usulan awal Dokumen yang diupload adalah gabungan dokumen awal dan dokumen kelengkapan dan diberi nama file : (NIP18digit)(spasi)melengkapi.pdf 11

TATA URUTAN DOKUMEN - BUP DPCP Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir *) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam 1 (satu) tahun terakhir *) *) Bagi yg memenuhi syarat diberikan KP Pengabdian 12

TATA URUTAN DOKUMEN - NON BUP DPCP Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Dokumen tambahan sesuai dengan masing-masing jenis pemberhentian – APS : surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS – Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah : Surat keterangan dari PPK yg menerangkan bahwa ybs tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi setelah berakhirnya pemberian ruang tunggu – Tidak cakap jasmani dan/atau rohani : Surat keterangan tim penguji kesehatan – Tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai CLTN : Surat keterangan dari PPK yg menerangkan bahwa ybs tdk melaporkan diri setelah selesai CLTN – dll. 13

TATA URUTAN DOKUMEN - Meninggal Dunia DPCP Surat keterangan kematian Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir *) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam 1 (satu) tahun terakhir *) *) Bagi yg memenuhi syarat diberikan KP Pengabdian 14

15