SIMPLIFIKASI & DEREGULASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN
LABEL PANGAN ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (
Sosialisasi Pendaftaran Pangan Olahan
REGULASI TEKNIS BERBASIS STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRODUK PANGAN JAKARTA, 8 JUNI 2011 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA.
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Bank Sentral : Lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk Mengeluarkan alat pembayaran yang sah, Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Materi Kuliah Obat Tradisional Oleh Dra. Amyelli
Focal Point Produk Hukum
DI BIDANG OBAT TRADISIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN POM PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
KEBIJAKAN IMPOR PANGAN
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
STANDAR PROFESI TTK.
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.
SERTIFIKASI PRODUK PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Peraturan Perundang-undangan
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Disusun oleh: I Dewa Putu Leo Parlin
Bank Sentral : Lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk Mengeluarkan alat pembayaran yang sah, Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
Amdal Komisi Penilai Amdal
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN
SOSIALISASI APLIKASI MONITORING INDUSTRI FARMASI (E-Was Obat)
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
PERMENKES NO.33 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN
PENETAPAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DAN KIMIA DALAM MAKANAN
Risalandi Nugroho Santoso ( )
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEMINAR ILMIAH DAN FORUM DISEMINASI HASIL RISET PUSAT RISET OBAT DAN MAKANAN Abdul Haris Rauf Ratih Wulandari Jakarta, 23 – 24 Mei 2017.
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
REGULASI OBAT TRADISIONAL. Obat Tradisional merupakan salah satu produk budaya bangsa Indonesia. Kecendrungan penggunaan obat bahan alam oleh masyarakat.
ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
KOMPONEN GIZI SUSU FORMULA
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
Transcript presentasi:

SIMPLIFIKASI & DEREGULASI PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARMONISASI 2019 PERBPOM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK PERBPOM NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN MENCABUT: PERKA BPOM NOMOR HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012 PERKA BPOM NOMOR 40 TAHUN 2013 MENCABUT: PERKA BPOM NOMOR 4-25 TAHUN 2013 PERKA BPOM NOMOR 36-38 TAHUN 2013 PERKA BPOM NOMOR 4 TAHUN 2014 SIMPLIFIKASI & DEREGULASI PERBPOM NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN PEMENUHAN PERSYARATAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK TERHADAP FASILITAS PEMBUATAN OBAT IMPOR PERBPOM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT MENGUBAH PERKA BPOM NOMOR 24 TAHUN 2017 DALAM RANGKA KEMUDAHAN INVESTASI Sumber: jdih.pom.go.id

SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SOP MAKRO SUBSITE jdih.pom.go.id Revisi 6 (enam) SOP Makro POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPOM

PENGUATAN REGULASI RPP TENTANG PENGAMANAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGUATAN REGULASI RUU TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN RPP TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN Penyampaian RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Presiden RI melalui Surat Ketua DPR RI Nomor LG /11923/DPR RI/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 Harmonisasi RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan di Kemensetneg RPP TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN RPP TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN Harmonisasi RPP tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di Kemensetneg Harmonisasi RPP tentang Label dan Iklan Pangan di Kemenkum HAM