FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen

Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

PENYUSUNAN KODE ETIK APARATUR

PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja

PENGADAAN PEGAWAI Endah Setyowati.

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI

Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian

BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.

PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT

P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah

SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.

Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.

TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

SBG DASAR PELAKS. JKK DAN JKM

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

S E L A M A T D A T A N G.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)

Tata Cara Pemberian Cuti PNS :

BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.

DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)

MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS

Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen

TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi

Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen

TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.

PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.

PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)

Transcript presentasi:

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI

TUJUAN : MENGGALI INFORMASI, GAGASAN, PENDAPAT DARI PESERTA FGD MEMPEROLEH HASIL DISKUSI YANG BISA DIJADIKAN BAHAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS PENGERTIAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN TENAGA HONORER TAHUN 2005 NOMOR : 21 Tahun 2005 TANGGAL : 14 Nopember 2005 Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

FAKTA Jumlah tenaga honorer/Kontrak/Non PNS di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini tercatat berjumlah : 1.170 Orang Adanya SKPD yang masih ingin merekrut tenaga honorer yang baru, karena sangat memerlukan.

PERMASALAHAN : Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 8 Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

SURAT DARI MENDAGRI NO : 814 SURAT DARI MENDAGRI NO : 814.1/169/SJ TANGGAL 10 JANUARI 2013, PERIHAL : PENEGASAN LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER..

PP 49 TAHUN 2018 TENTANG PPPK BAB XIII LARANGAN Pasal 96 (1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. (3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai nonPNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.