TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

Pengelolaan Cuti PNS Pemerintah Kota Salatiga
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBERHENTIAN PNS.
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Menurut PERATURAN PEMERINTAH RI No 10 Tahun 1983
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
BADAN HUKUM KOPERASI.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.1/2011
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MODUL II KEBIJAKAN UPAH & GAJI Upah (UU no. 13 thn 2003)
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PEMBERHENTIAN (PENSIUN)
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
SBG DASAR PELAKS. JKK DAN JKM
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
BIRO KEPEGAWAIAN – SEKRETARIAT JENDEERAL
PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Tata Cara Pemberian Cuti PNS :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 93/PMK.01/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA PMK NOMOR 214/PMK.01/2011.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
Sekretariat BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
MANAJEMEN ASN BKPSDMD KAB. BREBES PLT. KEPALA BKPSDMD KAB. BREBES
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
Kesejahteraan Pegawai
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Rapat Koordinasi Sistem Informasi Manajemen Absensi Elektronik SAE
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAFTAR URUT KEPANGKATAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEWAJIBAN, LARANGAN & HAK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 Tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bab XII, Pasal 309 sd 341 Tentang : CUTI PNS dan PERKA BKN Nomor 24 Tahun.
Transcript presentasi:

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DASAR HUKUM Pasal 341 PP 11/2017 PENGERTIAN - Cuti - Tim Penguji Kesehatan WEWENANG Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

Jenis Cuti Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Melahirkan Cuti karena Alasan Penting Cuti Bersama Cuti di Luar Tanggungan Negara

Cuti Tahunan > PNS dan calon PNS > telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus menerus > Lamanya 12 hari kerja > tidak digunakan dalam tahun ybs → paling lama 18 hari kerja > tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut → paling lama 24 hari kerja > yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya → paling lama 12 hari kalender > dapat ditangguhkan → paling lama 1 tahun → kepentingan dinas mendesak >sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan → dihitung penuh dalam tahun berikutnya PNS

Cuti Besar telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun ybs dapat ditangguhkan paling lama 3 bulan kurang dari 3 bulan

Cuti Sakit Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit 1 hari → surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung + surat keterangan dokter > 1 hari s.d 14 hari → permintaan secara tertulis kepada PYBMC + surat keterangan dokter > 14 hari → permintaan secara tertulis kepada PYBMC + surat keterangan dokter pemerintah > paling lama 1 tahun dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan → > Tim Penguji Kesehatan > tidak sembuh dalam jangka waktu tsb → diuji kembali kesehatannya > belum sembuh dari penyakitnya → diberhentikan dengan hormat dari jabatannya + UANG TUNGGU > gugur kandungan → paling lama 1 ½ bulan > mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya→ sembuh

Untuk kelahiran anak pertama s.d ketiga pada saat menjadi PNS Untuk kelahiran anak keempat dst., kepada PNS diberikan CB Cuti Melahirkan permintaan cuti tsb tidak dapat ditangguhkan; mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan lamanya sama dengan lamanya cuti melahirkan Cuti Besar untuk kelahiran anak keempat dst. 3 bulan kurang dari 3 bulan Lamanya

ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS ybs harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau melangsungkan perkawinan. PNS berhak atas CAP, apabila: PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT. PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs. CAP juga dapat diberikan bagi: tidak dapat menunggu keputusan dari PPK pejabat yang tertinggi di tempat PNS ybs bekerja harus segera diberitahukan kepada PPK Pemberian izin sementara Cuti Karena Alasan Penting paling lama 1 bulan

Cuti Bersama Presiden tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama Keppres

Cuti di Luar Tanggungan Negara telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak a.l : a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri; c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur. - CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN - paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya - Permintaan/permohonan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak - PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN PNS ybs diberhentikan dari jabatannya & jabatan tsb harus diisi, tidak menerima penghasilan PNS & tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Contoh: Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti

Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Karena Alasan Penting Cuti Bersama Dapat Dipanggil kembali Cuti Sakit Cuti Melahirkan Cuti Karena Alasan Penting CPNS KETENTUAN LAIN TERKAIT CUTI

Cuti PPPK Pasal 76 - Pasal 93 PP 49/2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Cuti TahunanSakitMelahirkanBersama Telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus menerus. Lamanya 12 hari kerja. Guru dan dosen yang mendapat liburan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. PPPK yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit. PPPK yang sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit maks. 1 bulan dgn mengajukan permintaan secara tertulis dan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. PPPK yang mengalami keguguran berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PPPK berhak atas cuti melahirkan paling lama 3 bulan. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan; PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunan ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang diberikan. Cuti tahunan dapat diberikan paling lama 6 (enam) hari dengan mengecualikan masa kerja dalam hal: a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia; b. Mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau c. Melangsungkan perkawinan pertama. PPPK yang menjalankan cuti sakit dan cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan PPPK yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak, namun jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPPK yang bersangkutan.

INSTANSI PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS YANG MELAKSANAKAN CUTI Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai TPP tidak diberikan antara lain kepada PNS yang menjalani CLTN dan Cuti Besar; PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Peraturan Gubernur Nomor 49/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 5/2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TPP juga dapat diberikan kepada Pegawai Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Permen ESDM 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian ESDM pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali CLTN; KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Permenhub PM 41/2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenhub  cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin tidak dipotong;  CAP paling lama 5 hari kerja tidak dipotong, apabila melewati ketentuan dipotong 2% per hari; LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Peraturan LIPI 8/2018 tentang Perubahan Atas Perka LIPI 10/2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI Pegawai yang tidak masuk kerja, tidak dikenakan pemotongan Tunkin apabila: cuti bersalin, cuti sakit, CAP, cuti tahunan, cuti besar; BADAN NARKOTIKA NASIONAL Peraturan BNN 6/2018 tentang Perubahan Perka BNN 19/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai BNN Cuti tidak dikenakan pengurangan Tunkin Cuti tahunan, Cuti Sakit, Cuti karena alasan penting, Cuti bersalin/melahirkan; dan Cuti bersama. Cuti Besar Dihapus;

Terima Kasih Direktorat Peraturan Perundang-undangan ( )