KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
PEMBINAAN INTEGERITAS SDM APARATUR
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
Penjelasan Indikator Profesionalitas ASN
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Nyi Raden Anita Trikusumawati
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Badan Kepegawaian Negara
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DJASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2017 Fasilitator: Novi Savarianti Fahrani, SH, MH.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019 Oleh : Plh. Kasubbid Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN BKD Provinsi Jawa Timur

ISU AKTUAL Pelaksanaan Rekrutmen ASN formasi 2019 melalui formasi CPNS Umum dan ormasi P3K dengan komposisi 70% dan 30%. Usul pada tahun 2019 sebanyak 2.185 yang akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bid. Pelayanan dasar pada unit kerja di daerah terpendicil, tertinggal dan terluar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian 360° dengan mempertimbangkan bobot penilaian sebagai berikut: Atasan, Rekan, dan Bawahan. Assesmen bagi Pejabat Pengawas dan Uji kompetensi bagi Jabatan Pelaksana yang akan pindah kelas jabatan sesuai peta dan formasi kebutuhan; Usul kenaikan pangkat di periode oktober 2019 sesuai surat edaran tgl 18 Juni 2019; Kenaikan pangkat pilihan melalui penyesuaian ijasah wajib sesuai formasi kebutuhan dan peta jabatan pada masing-masing unit kerja.

SELAYANG PANDANG INDEKS PROFESIONALITAS ASN Indeks Profesionalitas ASN  (IP ASN) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas pegawai ASN. Pegawai dianggap semakin profesional apabila tingkat kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, semakin dekat kompensasi yang diterima seseorang baik secara internal maupun eksternal dengan pegawai lainnya pada kompleksitas pekerjaan dan resiko yang setara dan semakin rendahnya tingkat pelanggaran disiplin. Tahun 2017 BKN sudah menyusun IP ASN dengan menyasar level struktural saja.

DASAR HUKUM INDEKS PROFESIONALITAS ASN UU No. 5 Tahun 2014 tentang UU ASN PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Rencana Kerja Pemerintah & Renstra BKN Tahun 2015 – 2019 Peraturan BKN No.8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

TUJUAN MANFAAT Diperolehnya PETA/Profil Tingkat Profesionalitas ASN TUJUAN & MANFAAT IP ASN TUJUAN MANFAAT Diperolehnya PETA/Profil Tingkat Profesionalitas ASN ASN Pemerintah Masyarakat MengUKUR, MeNILAI & MengEVALUASI Tingkat Profesionalitas ASN

KETERSEDIAAN DATA IP ASN (harus diupdate) Data Kompetensi (Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan teknik, Pelatihan Administratif) Data Kinerja (Data SKP di e-Master) Data Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) Data Disiplin Pegawai Data KINERJA (SKP) Data KUALIFIKASI (Pendidikan) Data DISIPLIN Pegawai Data KOMPETENSI (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional Diklat Teknis, Seminar, Workshop, dsb) Data REMUNERASI (Gaji & Tunjangan) INDEKS PROFESIONALITAS ASN

SKEMA PENGUKURAN IP ASN

>> SKEMA PENGISIAN IP ASN PENDIDIKAN Pilih pendidikan Formal terakhir yang telah di capai

>> SKEMA PENGISIAN IP ASN 2. KOMPETENSI Pilih Pendidikan Formal terakhir yang telah di capai

>> SKEMA PENGISIAN IP ASN 3. PENILAIAN KINERJA DALAM 1 TAHUN TERAKHIR Pilih Pendidikan Formal terakhir yang telah di capai.

>> SKEMA PENGISIAN 4. HUKUMAN DISIPLIN TERAKHIR Isi Hukuman Disiplin (5 tahun terakhir). Isi “Tidak atau Pernah” saudara terkena hukuman disiplin

FORMULA IP ASN JUMLAH TOTAL HASIL PERKALIAN: (Bobot Dimensi/ SubDimensi) x Skor (masing-masing jawaban Dimensi/Sub Dimensi)

FORMULA IP ASN

KATEGORI TINGKAT PROFESIONALITAS ASN

OUTCOME Terdapat standar bagi Insansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)).

OUTCOME-2 Tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data; Mengetahui tingkat pencapaian profesionalitas suatu organisasi untuk memberi ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan kualitas ASN; Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesionalitas ASN dalam organisasi di masa depan.

Sistem Informasi ASN ( e-Master) DATA Identitas pribadi ASN Pangkat-Jabatan Pendidikan (Formal dan Non Formal) Kinerja Pensiun , dll LENGKAP UPDATE VALID dan AKURAT

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang khususnya pada Pasal 127 dan 128; Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi Publik (Lembaran Negara Republik tentang Keterbukaan tahun 2008 Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan tentang Pelayanan 2009 Nomor Publik 112, tahun xcc Lembaran Negara Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 2003 tentang Wewenang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraa Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 23;

Kelengkapan Data Kepegawaian 24 ITEM 97.93 % Rata-rata Laporan Progress Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jumlah ASN 51185 Sumber : Data E-Master Juli 2019

DATA PENUNJANG Remunerasi 2019 Nama NIP Pangkat Pendidikan Jenis Jabatan Jabatan (JS, JFT, JFU) Posisi Unit Kerja Kelas Jabatan Uraian Jabatan

Kelengkapan Data Kepegawaian Sumber : Data e-Master Agustus 2019 Data Remunerasi Kekurangan Jabatan Struktural S K P 2017 95.93% 100% Jabatan Fungsional 98.62% S K P 2018 88.51% Jabatan Pelaksana 99.88% Sumber : Data e-Master Agustus 2019

Update Data Kepegawaian Perhatian! : Data CPNS terbaru harus update & valid 100% 1964 CPNS 2018 SUMBER DATA: e-MASTER 2019

PNS YANG MUTASI MASUK PEMPROV JATIM Sumber : Data e-Master Agustus 2019 TEMUAN ! : PNS Yang MUTASI MASUK Ke Pemprov Jatim WAJIB untuk SEGERA mengUPDATE DATA !!

Update Data Kepegawaian Perhatian !: Warna Background Foto untuk Jabatan Fungsional seharusnya Abu-Abu Sumber : Data E-Master Mei 2019

Update Data Kepegawaian Perhatian !: File BA Pelantikan dan File Surat Pernyataan Pelantikan harus di UPLOAD

Update Data Kepegawaian Perhatian ! dalam mengisi Jabatan Fungsional (GURU): harus lengkap mulai dari Ahli Pertama, dst…

Validasi Data Kepegawaian Perhatian: File yang diupload seharusnya SK Jabatan Pelaksana bukan file lainnya Sumber : Data e-Master 2019

Validasi Data Kepegawaian Perhatian !: Bukan SK Pengangkatan Fungsional Sumber : Data e-Master Mei 2019

Validasi Data Kepegawaian Perhatian !: Dilarang mengupload berkas menyusul Sumber : Data e-Master Juli 2019

Selalu update dengan dinamika data ASN Tugas Fasilitator Statistik Data ASN yang Valid Mendorong dan memotivasi ASN mengupdate Data Masing masing di e-Master Meningkatkan Capaian Progress Data hingga 100% Rekap Data PNS Menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas data PNS Selalu update dengan dinamika data ASN 99 % -

Harapan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data ASN menjadi lebih baik, valid serta dapat dipertanggung jawabkan. Data Kepegawaian dapat dimanfaatkan untuk : Pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan Pembinaan karier kepegawaian Pelayanan Kepegawaian ASN (Pangkat, Mutasi, Kediklatan, Remunerasi, Pensiun)