PENINGKATAN KUALITAS DAPODIK UNTUK PENDIDIKAN YANG AKUNTABEL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
Dapodik 2013 Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas By : Asyarudin Andhin, MT.
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
Standard Operational Procedure (SOP) Data Siswa (NISN)
INTEGRASI PENDATAAN DAPODIKMEN DAN DATA UN
UPDATING DATA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO JLN. VETERAN NO. 54, TELP.
Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2015
Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
PANDUAN TEKNIS Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2016 Melalui Aplikasi Dapodik DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
DAPODIK SD SMP SLB SD SMP SLB SMA SMK APLIKASI PENDATAAN KEMDIKBUD
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dapodikdas versi 4.00 Direktorat jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Direktorat Jenderal GTK -
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
DENGAN SEGALA PERMASALAHANNYA
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (APLIKASI)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
POS Pendataan Dapodikdasmen
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
MEKANISME PENDATAAN EMIS
Sosialisasi Penguatan Data Pendidikan Madrasah (EMIS) Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Padalarang, 11 Oktober 2016 KEBIJAKAN.
SOSIALISASI SNMPTN 2018 Gorontalo, 17 Januari 2018.
KEBIJAKAN PENDATAAN DATA POKOK SEKOLAH DASAR TAHUN 2013
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
2018 PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
POS Pendataan Dapodikdasmen
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN 2017 LPMP BANTEN, 2018.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 versi dapodikdasmen_official.
SATUAN PENDIDIKAN PENGELOLAAN DATA
Manajemen Dapodikdasmen 2018
Kebijakan implementasi
POS Pendataan Dapodikdasmen
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
DAPODIKDASMEN Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan.
Jl. Pahlawan No. 100 Telp/Fax ,
IMPLEMENTASI PPDB ONLINE PROV. JATENG Sasaran & Lokasi  Sasaran pelaksanaan PPDB OnLine direncanakan sebanyak 593 (lima ratus sembilan puluh tiga)
2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
KEBIJAKAN Verifikasi dan Validasi Data Pokok Pendidikan
EVALUASI DATA EMIS MADRASAH GENAP 2018/2019
Bimbingan Teknis Penyegaran Fasillitator Nasional Pemetaan Mutu 2019 Jakarta, Juni 2019 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
Transcript presentasi:

PENINGKATAN KUALITAS DAPODIK UNTUK PENDIDIKAN YANG AKUNTABEL DRAF Paparan Sesditjen Dikdasmen Rakor Otimalisasi Pendayagunaan Data Terintegrasi Untuk Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan 14 Maret 2019 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Isi Paparan KONDISI DAN CAPAIAN DAPODIK 01 KONDISI DAN CAPAIAN DAPODIK 02 TANTANGAN PENINGKATAN KUALITAS DATA 03 STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA 2

1 KONDISI DAN CAPAIAN DAPODIK

Data Pokok Pendidikan JENJANG SEKOLAH SISWA PTK ROMBEL R. KELAS SD November 2018 JENJANG SEKOLAH SISWA PTK ROMBEL R. KELAS SD 147.911 25.134.650 1.776.001 1.121.042 1.060.783 SMP 39.237 9.940.427 817.909 348.887 357.563 SMA 13.564 4.827.744 398.828 163.307 162.504 SMK 13.905 4.985.864 381.585 181.836 165.056 SLB 2.237 133.834 30.690 29.906 20.063 Jumlah 216.854 45.022.519 3.405.013 1.844.978 1.765.969 4

Kenaikan dan Penurunan Data Peserta Didik (PD) Jumlah PD kelas akhir Total PD Kuadran I Kuadran II Kuadran 0 PD kelas akhir NAIK Total PD NAIK Total PD TURUN Kuadran III Kuadran IV PD kelas akhir TURUN PD kelas akhir TETAP Total PD TETAP selisih data cukup signifikan antara tanggal 30 Okt versus 19 Nov 2018 Kuadran Jumlah Sekolah % 117.221 55% I 5.110 2% II 53.173 25% III 33.593 15% IV 5.520 3% JML 214.617 100% 5

--- Total peserta didik --- Jumlah peserta didik kelas akhir SD SMP Kuadran II 23,42% Kuadran I 3,95% Kuadran I 1,09% Kuadran II 26,53% 10,70% Kuadran III 0,20% Kuadran IV 23,73% Kuadran III 6,92% Kuadran IV Negeri Swasta Negeri Swasta SMA SMK Kuadran I 8,20% Kuadran II 28,12% Kuadran I 6,00% Kuadran II 31,02% 34,04% Kuadran III 8,07% Kuadran IV 27,44% Kuadran III 10,24% Kuadran IV Negeri Swasta Negeri Swasta 6

Kenaikan dan Penurunan Data Peserta Didim (PD) Kuadran SD SMP SMA SMK Jumlah % Kuadran 0 95.532 65% 15.257 39% 3.432 25% 3.000 22% 117.221 55% Kuadran I 1.608 1% 1.548 4% 814 6% 1.140 8% 5.110 2% Kuadran II 34.647 23% 10.409 26% 4.207 31% 3.910 28% 53.173 Kuadran III 15.829 11% 9.309 24% 3.722 4.733 34% 33.593 16% Kuadran IV 295 0,2% 2.714 7% 1.389 10% 1.122 5.520 3% 147.911 100% 39.237 13.564 13.905 214.617 7

Hasil Uji Petik Kenaikan dan Penurunan Peserta Didik (PD) + BERTAMBAH - BERKURANG 1 TERLAMBAT INPUT SETELAH CUT OFF 30 OKT PD TINGKAT AKHIR TELAH LULUS MASIH TERCATAT PD terlambat dimutasi, Persetujuan penambahan oleh disdik terlambat, Input menunggu NISN dari jenjang sebelumnya PD dikeluarkan dengan keterangan “Lulus” setelah cut-off date BOS 2 DATA BERGANDA MUTASI Penggunaan ulang prefill yang sudah usang, Satu akun digunakan oleh lebih dari satu orang PD dikeluarkan dengan keterangan “Mutasi” setelah cut-off date BOS 3 PD TITIPAN DIKELUARKAN PD berasal dari sekolah yang tidak memiliki NPSN (siswa titipan) , PD berasal dari satuan pendidikan terdampak bencana alam PD tidak melangkapi berkas sampai waktu yang ditetapkan sekolah (korban bencana alam) 4 SISWA KELAS AKHIR DIPINDAHKAN KE KELAS SEBELUMNYA MENGUNDURKAN DIRI PD kelas 9 dipindahkan ke kelas 7 dan 8 (tingkat SMP) atau PD kelas 12 dipindahkan ke kelas 11 dan 10 (tingkat SMA dan SMK) Peserta berhenti bersekolah dengan keterangan: Putus Sekolah, Bekerja, Menikah, Hilang, Lainnya 5 PD TIDAK ADA DI SEKOLAH Pendaftar PPDB yang tidak melakukan registrasi ulang diinputkan sebagai peserta didik di Aplikasi Dapodik 8

Daftar Temuan BAN-SM Sekolah Tutup Disinyalir Terima BOS di 20 provinsi tutup Hasil Verifikasi 52 Sekolah DKI Jakarta 50 SDN Regrouping 1 SMPS tutup 1 SMP aktif Hasil Verifikasi 52 Sekolah Jawa Timur 16 SDN Regrouping 20 Sekolah tutup 61 Sekolah aktif 9

2 TANTANGAN PENINGKATAN KUALITAS DATA

Kriteria Data Yang Baik Cepat Lengkap Mutaakhir Akurat Akuntabel 1 2 3 4 5 Memerlukan waktu cukup singkat Dapodik telah menggunakan sistem Aplikasi untuk mengumpulkan data pendidikan Seluruh komponen data ada di dapodik Kelengkapan data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK) 94.93% Data yang dikirimkan adalah kondisi terkini Sekolah telah melakukan sinkronisasi pengiriman data smst ganjil 2018/2019 99.43% Data yang kirimkan adalah data apa adanya dari sekolah Akurasi data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK) 89,75% Kondisi Data dapat dipertanggung jawabkan Digunakan untuk pemberian: BOS, PIP, Tunjangan Guru 11

Dukungan Dapodik Untuk Program Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Aneka Tunjangan Guru UN 2019 Ujian Nasional Akreditasi Sekolah

Tugas dan Peran Sekolah Dinas Pendidikan Setditjen Dikdasmen Unit Kerja PDSPK Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik; Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan. Sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis untuk satuan pendidikan Melakukan pengelolaan manajemen pendataan Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/ kota Memanfaatkan data Dapodik dalam program pembangunan pendidikan Mengoordinasikan pengumpulan semua Dapodik dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Ditjen Dikdasmen Membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien Sosialisasi pendataan Layanan Helpdesk Menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya. Melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan; Melakukan koordinasi dengan sekretariat Eselon I terkait Mengkontribusikan output sistem transaksional ke dalam Dapodik. Merancang basis data pendidikan relasional Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan (Referensi) Pusat integrasi data Tugas dan Peran berdasarkan Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik

3 STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA

Strategi Peningkatan Kualitas Data Pengembangan Aplikasi Dapodik disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan, antara lain: a. Perbaikan dan pembaharuan Aplikasi b. Pengembangan Aplikasi Validasi 2. Melakukan uji petik langsung ke sekolah 3. Data Dapodik digunakan syarat untuk program prioritas lain al. BOS, PIP, Tunjangan 4. Pembinaan operator dapodik 5. Melakukan cleansing secara berkala 6. Membangun kerjasama penggunaan data Dapodik dengan pihak terkait

Perbaikan dan Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c [Perbaikan] Perubahan data pribadi pada GTK hanya dapat dilakukan oleh individu GTK yang bersangkutan [Perbaikan] Perbaikan validasi pengecekan mata pelajaran yang tidak terdapat di struktur kurikulum [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat pemilihan mata pelajaran pada pembelajaran [Perbaikan] Menonaktifkan tombol proses kelulusan bersama pada jenjang SMA dan SMK [Perbaikan] Menonaktifkan tombol Luluskan PD Tingkat Akhir pada menu Rombongan Belajar [Perbaikan] Menonaktifkan tombol Batalkan Registrasi pada menu Peserta Didik Keluar [Perbaikan] Penguncian tombol Tambah Siswa Kelas 1 SD hanya dapat dimapping pada rombel tingkat 1 saja [Perbaikan] Penguncian perubahan variabel jenis_kelamin, tempat_lahir dan NIK pada formulir GTK [Perbaikan] Penguncian perubahan variabel jenis_kelamin dan tempat_lahir pada formulir Peserta Didik [Perbaikan] Mengosongkan isian default pada saat penambahan rombongan belajar [Perbaikan] Menginvalidkan semua referensi yang terkait GTK jika referensi sudah dinonaktifkan dari pusat [Perbaikan] Perubahan validasi variabel NIK, NISN, lintang dan bujur wajib diisi bagi Peserta Didik Kelas 3, 6, 9, 12, dan 13. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat tambah peserta didik untuk SILN [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat update pembaruan sinkronisasi

Perbaikan dan Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c 15. [Perbaikan] Perbaikan menu rombongan belajar untuk mengakomodasi program SKS 16. [Perbaikan] Perbaikan alur pengisian peserta didik yang mengikuti program SKS 17. [Perbaikan] Penguncian jam mengajar per minggu sesuai kurikulum yang berlaku 18. [Perbaikan] Perbaikan dan penyempurnaan pencegahan proses sinkronisasi jika terdeteksi menggunakan prefill yang telah berhasil sinkronisasi sebelumnya 19. [Perbaikan] Perbaikan dan penyempurnaan pada saat registrasi baik online ataupun offline dengan penambahan persentase status bar 20. [Perbaikan] Perbaikan dan penyempurnaan web service lokal 21. [Pembaruan] Penambahan Menu Nilai UKK (Uji Kompetensi Keahlian) khusus untuk bentuk pendidikan SMK 22. [Pembaruan] Penyesuaian terhadap penambahan bentuk pendidikan baru yaitu SMAK 23. [Pembaruan] Penambahan filtering bagi peserta didik hanya bisa naik kelas satu tingkat di atasnya 24. [Pembaruan] Penambahan pemicu pembatalan perubahan tingkat pendidikan, kurikulum dan program keahlian (untuk jenjang SMA dan SMK) jika rombongan belajar tersebut sudah terisi anggota rombel dan pembelajaran 25. [Pembaruan] Penambahan filter pada saat mapping anggota rombel, peserta didik tidak bisa turun kelas dan loncat kelas 26. [Pembaruan] Penambahan validasi untuk Penyelenggara Pondok Pesantren 27. [Pembaruan] Penambahan validasi bagi peserta didik tingkat akhir pada jenjang SMK harus sudah pernah mengikuti Prakerin Siswa 28. [Pembaruan] Penambahan validasi bagi peserta didik tingkat akhir harus memiliki NIS/NIPD

Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Kelengkapan data Peserta Didik secara bertahap Nomor Induk Kependudukan NISN Titik koordinat tempat tinggal Peserta Didik Wajib diisi untuk tingkat kelas 3, 6, 9, 12, dan 13 pada periode pendataan semester 2 tahun ajaran 2018/2019

Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan 1. Validasi pada Aplikasi Dapodikdasmen Catatan: Pemeriksaan kelengkapan dan kewajaran data Pencegahan pengiriman data pada aplikasi apabila terdeteksi terdapat data invalid Dinas Pendidikan 2. Verifikasi data tidak wajar ke Satuan Pendidikan Contoh: sekolah belum kirim data, data peserta didik ganda, Sekolah negeri status menolak BOS, dsb. Ditjen Dikdasmen 3. Deteksi data tidak wajar Catatan: Data dikirimkan pada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi ke satuan pendidikan 4. Uji Petik Verifikasi Data

Fitur Menu Validasi Dapodikdasmen Aplikasi Validasi Dapodik memiliki beberapa menu utama di antaranya adalah : Beranda Manajemen Pengguna Progress Validasi Pencarian Data Pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 11

Data Validasi Peserta Didik

Surat Edaran Kualitas Data (NOMOR 0993/D/PR/2019) Disdis memantau progress pengiriman data sebelum batas waktu akhir pendataan (cut off) BOS. Disdik melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dat a. Jika sekolah yang sudah tidak beroperasi dan tidak melakukan sink ronisasi Dapodik selama 3 Semester berturut-turut akan dilakukan penghapusan secara otomatis (softdelete) dari sistem Dapodik Untuk mendukung kualitas data, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dap at melakukan pelatihan, bimbingan teknis, solsialisasi dan layana n teknis Aplikasi Dapodikdasmen, sekaligus memastikan keberadaan sek olah aktif beroperasi

Surat Edaran Kualitas Data (NOMOR 0993/D/PR/2019) 4. Apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yang dapat merugikan negara, sekolah dan/ atau peserta didik, oknum yang bersangkutan akan diberikan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwe nang. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peruandang-undangan (pember hentian, penurunan pangkat, mutasi). Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunak an agar dikembalikan ke Kas Negara Penerapan proses hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS. Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpanga n atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS, tim BOS Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan sekolah) u ntuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah. Pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yan g bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, apabila t erbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh k euntungan pribadi, kelompok dan/atau golongan. Sanksi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Surat Edaran Kualitas Data (NOMOR 0993/D/PR/2019) 5. Dalam hal sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki siswa kurang dari 60 (enam puluh), dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terd ekat. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka sekolah dimaksud ti dak dapat menerima dana BOS reguler. Hal ini dikecualikan untuk Satap SMP, SLB, sekolah berada pada daerah 3T Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat ditampung di sekolah lain Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang telah memiliki izin oper asional minimal 3 (tiga) tahun serta membebaskan iuran bagi seluruh pesert a didik. 6. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menegah, mulai Tahun An ggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi satuan pendidikan yang suda h terakreditasi.

TERIMA KASIH 25

Timeline Dapodik Pembayaran BOS Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES Cut off BOS Cut off BOS Input data Smst Ganjil Input data Smst Genap