OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013

Advertisements

Hubungan Antar Pemerintahan

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN

RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP

KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA

H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos

Universitas Negeri Semarang

KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY

Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.

Pertemuan 13 Otonomi Desa.

Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.

KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)

ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH

Pertemuan 13 Otonomi Desa.

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.

Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

INTERKONEKSI DATA SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN OMSPAN Biro Keuangan dan BMN, 2017.

EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA

Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR

STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA

BARANG/JASA PEMERINTAH

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BAHAN RAPAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2019 Karanganyar, 9 Agustus 2018 BIDANG ASET DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016

SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4

MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF

Kementerian Kesehatan

Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan

KEPALA BIRO ORGANISASI

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018

Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.

MATERI PENGENALAN SPSE V4.3

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016

Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.

PERSIAPAN KAJI ULANG RUP

Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.

Oleh: Ir. Edison Siagian, ME

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI

Seksi Bimbingan Teknis LPSE

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Pengelolaan website pemerintah daerah

MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Transcript presentasi:

OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA TA. 2018 DAN RENCANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA TA. 2019 PADA RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TA. 2018 OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI PAKET PBJ TA. 2018 PER 31 DESEMBER 2018 No. POKJA TOTAL PAKET PAGU (Rp) HPS HARGA KONTRAK SAVING/ PENGHEMATAN 1 KONSTRUKSI 93 117.144.055.998,00 117.062.808.368,00 115.776.670.910,00 1.367.385.088,00 2 KONSULTANSI 40 7.545.349.340,00 7.537.875.400,00 7.148.169.665,00 397.179.675,00 3 PENGADAAN BARANG 8 20.684.374.000,00 20.499.424.500,00 19.728.700.500,00 955.673.500,00 TOTAL 141 145.373.779.338,00 145.100.108.268,00 142.653.541.075,00 2.720.238.263,00

MENAYANGKAN RUP TA. 2019 DI WEBSITE SiRUP LKPP per 20 Januari 2019 PROGRES SiRUP SOPD TA. 2019 DATA SOPD YANG SUDAH MENAYANGKAN RUP TA. 2019 DI WEBSITE SiRUP LKPP per 20 Januari 2019 No. SOPD SUDAH INPUT DAN TAYANG RUP BELUM 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG √ 2 DINAS PARIWISATA 3 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 5 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 6 DINAS KETAHANAN PANGAN 7 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10 DINAS SOSIAL 11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tabel Lanjutan ↓ No. SOPD SUDAH INPUT DAN TAYANG RUP BELUM 12 DINAS KESEHATAN √ 13 DINAS PERHUBUNGAN 14 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 16 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 17 BADAN KEUANGAN DAERAH 18 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 19 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21 INSPEKTORAT 22 SEKRETARIAT DAERAH 23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 24 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

MENAYANGKAN RUP TA. 2019 DI WEBSITE SiRUP LKPP per 20 Januari 2019 DATA SOPD YANG BELUM MENAYANGKAN RUP TA. 2019 DI WEBSITE SiRUP LKPP per 20 Januari 2019 No. SOPD SUDAH INPUT DAN TAYANG RUP BELUM 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN √ 2 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4 KECAMATAN BATANG KAWA 5 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 6 KECAMATAN BULIK 7 KECAMATAN LAMANDAU 8 KECAMATAN DELANG 9 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 10 KECAMATAN BULIK TIMUR 11 KECAMATAN SEMATU JAYA 12 SEKRETARIAT DPRD

Kendala Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 Beberapa kendala yang dihadapi pada saat ini adalah : Aplikasi SPSE VERSI 4.3 baru diinstal pada bulan Desember 2018 sehingga penggunaan aplikasi ini belum maksimal karena adanya beberapa perubahan yang signifikan sehingga masih banyak yang perlu dipelajari. Perubahan tersebut salah satunya adalah membutuhkan lebih banyak peran PPKom OPD pada tahapan pembuatan paket pekerjaan yang akan ditenderkan. Anggota Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan OPD saat ini masih membutuhkan penyesuaian dalam penggunaan SPSE versi terbaru ini. Rendahnya kesadaran Admin SiRUP OPD untuk menayangkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di website SiRUP LKPP.

Rencana Kegiatan dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 Pengadaan Langsung dilaksanakan secara full elektronik menggunakan aplikasi SPSE Versi 4.3 mulai pada tanggal 1 Februari 2019. ULP melalui LPSE akan mengundang dan mendorong seluruh penyedia barang/jasa lokal untuk mendaftarkan perusahaannya ke LPSE serta melatih seluruh penyedia barang/jasa lokal sebagai langkah lebih lanjut guna mendukung pelaksanaan barang/jasa khususnya Pengadaan Langsung secara elektronik. Pengembangan aplikasi monitoring Pengadaan Langsung OPD. ULP beserta LPSE akan memfasilitasi PPK OPD dalam pembuatan/pengisian data paket-paket pengadaan pada aplikasi SPSE. Menghimbau kepada kepala OPD agar mengirimkan ASN di OPDnya masing-masing untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh LKPP untuk mengatasi kekurangan ASN yang bersertifikat, serta harapannya kedepan agar Pengguna Anggaran tidak lagi merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Mengingatkan kembali untuk target pengisian RUP OPD paling lambat tanggal 31 Januari 2019 sudah harus tayang.

TERIMA KASIH