Penjelasan teknis Reviu

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Pendahuluan Audit Sektor Publik
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
Review & Implementasi Audit Kinerja
PEMANTAUAN TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN (TL LHP) BPK DAN APIP
Kementerian Perumahan Rakyat
Inspektorat Jendral Depdiknas dengan Inspektorat
SOSIALISASI BOS 20I5 Materi Sistem Pengawasan & Pengendalian
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
REVIU LK PTN SUHARTONO.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
SOP PENGAJUAN PEKERJAAN YANG AKAN DI SWAKELOLA DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN SWAKELOLA DI KEMENKO KESRA Presented by: Fiki Ikrom Ibrahim Marbella,
Oleh : Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI DATA E-AUDIT
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Keuangan Universitas Padjadjaran
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Rembuk Nasional Pendidikan 2009 Sawangan, 25 Februari 2009
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
PADA SEKRETARIAT JENDERAL
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
GELAR PENGAWASAN DAERAH (LARWASDA) Tahun Anggaran 2017
KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
AUDIT SEKTOR PUBLIK.
Pembiayaan Pembangunan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

Penjelasan teknis Reviu atas Hasil Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian oleh : plt. Inspektur I

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Peraturan BPK tentang Pemantauan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Piagam Audit Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

Tujuan dan Sasaran Tujuan : Melaksanakan rekomendasi BPK kepada Itjen dan Diten Risbang; dan Memastikan bahwa Temuan Pemeriksaan BPK atas Dana Penelitian telah ditindaklanjuti seluruhnya. Sasaran : Melakukan pengujian terhadap Dana Penelitian yang benar-benar wajib untuk dilakukan penyetoran ke kas negara; Melakukan pemantauan progress penyetoran temuan ke kas negara.

Ruang Lingkup dan Metodologi Monitoring mencakup seluruh Temuan Pemeriksaan BPK atas Dana Penelitian Tahun 2017. Metodologi : Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan desk reviu dan verifikasi atas bukti-bukti tindak lanjut, dan menilai kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti untuk dapat dijadikan bahan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Rekap Temuan yang Berkaitan dengan Penelitian LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017

Rekap Temuan yang Berkaitan dengan Penelitian LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017

Rekap Temuan yang Berkaitan dengan Penelitian LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017

TERIMA KASIH INSPEKTORAT JENDERAL Integritas, Profesional, Sejahtera