PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Akreditasi institusi.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Gd. Balaikota Blok G Lantai 19 Telp. 021-3822628, 021-3822326 Facs. 021-3822025 Email birokesos2009@gmail.com birokesos@Jakarta.go.id

Visi Misi VISI Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua Tujuan & Sasaran Strategi & Program MISI Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas Indikator Program

Visi Misi TUJUAN Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan Tujuan & Sasaran Strategi & Program SASARAN Terwujudnya koordinasi pelaksanaan kebijakan kesehatan, sosial, dan pemberdayaan yang efisien Indikator Program

Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Visi Misi STRATEGI Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan sosial, kesehatan dan pemberdayaan yang efisien Tujuan & Sasaran Strategi & Program PROGRAM Program Koordinasi Kebijakan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Indikator Program

Visi Misi Tujuan & Sasaran INDIKATOR PROGRAM Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan sosial, kesehatan dan pemberdayaan yang efisien Strategi & Program Indikator Program

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pergub 250 Tahun 2016 Fungsi Melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan membina administrasi penyelenggaraan urusan : Kesehatan Sosial Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Lingkup tugas : Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Masalah Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran; pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran; penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan kesehatan, Sosial, pember-dayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan perlidungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan kesehatan, Sosial, pember- dayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan perlidungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Penyusunan pemantauan dan evaluasi kebijakan makro sistem kesejahteraan sosial daerah.

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Kepala Bagian Sosial Kepala Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Kepala Sub Bagian Perlindungan Sosial Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan Kepala Bagian Kesehatan Kepala Sub Bagian Pengendalian Masalah Kesehatan Kepala Sub Bagian Pelayanan Kesehatan Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Kepala Bagian Pemberdayaan Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tata Usaha struktur organisasi

Rancangan RPJMD 2018-2022 Program : Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, serta pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pembahasan kebijakan dan penyusunan peraturan Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Kegiatan

Permasalahan dan Sasaran Strategis (RPJMD 2018-2022) Amanat RPJMD Uraian Indikator Permasalahan RPJMD Bidang Kesos - Balita gizi buruk meningkat - Jumlah sarana sosial berkurang - Jumlah KDRT meningkat Kinerja Sasaran RPJMD Bidang Kesos - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak - Indeks pembangunan gender - Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah - Total fertility rate - Tingkat kemiskinan

KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH (Bidang Kesra) Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Pencegahan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas Pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial Pergub 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Kepgub No. 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Ingub Tentang Optimalisasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Perluasan akses pendidikan melalui KJP Plus Rehabilitasi pembangunan gedung sekolah Revitalisasi SMK (Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi Peningkatan kualitas pendidik dan tendik Pembentukan BLUD Pendidikan Perluasan akses KJMU Peningkatan kesejahteran pendidinkan madrasah dan sekolah swasta Pendidikan PAUD Festival Olahraga sepanjang tahun Pembangunan Stadiun Olahraga bbertaraf inernasional Revitalisasi Pusat Dokumentasi HB Jassin

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 5 (lima) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs : Goals 1 – Menghapus Kemiskinan Goals 2 – Mengakhiri Kelaparan Goals 3 – Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan Goals 5 – Kesetaraan Gender Goals 10 – Mengurangi Ketimpangan

REALISASI ANGGARAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2016-2019 2016 2017 2018 2019* (s.d. 31 Jul 2019) Anggaran 811.110.086 750.099.606 777.907.285 1.063.895.445 Realisasi 553.861.995 682.435.010 724.835.825 667.866.295 Persentase Penyerapan 68,28 % 90.97% 93,18% 62,77%

JUMLAH KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN Program : Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Indikator : Jumlah Kebijakan Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan yang disusun Target : 13 Kebijakan * sampai dengan Juni

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA REKAPITULASI PROGRAM BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 NO KEGIATAN ANGGARAN A Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (12 Kegiatan) 576.625.000 B Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor (8 Kegiatan) 487.270.445 TOTAL 1.063.895.445

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TERIMA KASIH Demikian Paparan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum, Wr. Wb BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA