PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Presented by Kelompok IV
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi Eko Rahayu
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
 Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan /program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
4 4 SELAMAT DATANG PESERTA PENGUATAN SAKIP KABUPATEN ROKAN HULU PENGUATAN SAKIP KABUPATEN ROKAN HULU.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018 ASDEP MANAJEMEN STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN JAKARTA, 17 SEPTEMBER 2018

OUTLINE STRATEGIC SITUATION ANALYSIS STRATEGY FORMULATION STRATEGY IMPLEMENTATION

STRATEGIC SITUATION ANALYSIS

LATAR BELAKANG Perubahan struktur organisasi Kementerian Pariwisata Amanat Permen PPN 5/2014 Perubahan struktur organisasi harus diikuti dengan perubahan Renstra Rekomendasi Menpan RB untuk dapat meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Perlu revitalisasi Renstra Kementerian Pariwisata Penyesuaian indikator kinerja Pendelegasian indikator kinerja Menteri keseluruh jabatan struktural dan fungsional

mengubah IKU menjadi CASCADING dan ALIGNMENT BSC SMART LATAR BELAKANG PECIFIC SMART EASURABLE CHIEVABLE EALISTIC IME BOUND BENCHMARKING Kementerian Kelautan dan Perikanan SAKIP A IKU s.d. Es IV Role Model

1. 2. ALASAN MENGGUNAKAN BSC Mampu mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif (keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, serta proses bisnis internal) dan menitikberatkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat intangible 2. Membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dimana semua perspektif tersebut terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat

OUTPUT 1. Penetapan Daftar Inisiatif Strategis dari masing-masing Satker Eselon II berdasarkan RKA-KL 2018 2. Rumusan/Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja berdasarkan IKU berbasis BSC

DASAR Kepmenpar No. Km.126/Um.001/Mp/2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 15 ayat (2), bahwa Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, pada Lampiran II butir E, disebutkan bahwa….. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Hasil Evaluasi Akip Kementerian Pariwisata Tahun 2017

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2014-2017 B* 2014 BB 2015 2016 2017 A 2018 75,86 72,08 73,97 75,20 80,01 0,66 3,12 -1,89 4,15 SOLID SPEED SMART Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Pariwisata s.d. 2017 = nilai 75,86 atau predikat BB Kementerian Pariwisata makin menunjukkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Perlu dilakukan lompatan signifikan untuk mencapai nilai 80,01 atau predikat A (MEMUASKAN) Catatan : Berdasarkan Surat Menteri PAN&RB Nomor B/3986/M.PANRB/12/2015 Bobot Pengukuran Kinerja sebelumnya 20%, mulai tahun 2015 bobot Pengukuran Kinerja menjadi 25%.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2014-2017 KOMPONEN PENILAIAN BOBOT 2014 2015 2016 2017 Perencanaan Kinerja 30 26,13 21,57 23,23 23,24 Pengukuran Kinerja 25 14,08 17,60 18,11 18,26 Pelaporan Kinerja 15 12,04 12,42 12,46 Evaluasi Kinerja 10 7,05 6,28 6,69 6,94 Capaian Kinerja 20 14,67 14,21 14,71 14,96 Nilai Hasil Evaluasi 100 73,97 72,08 75,20 75,86 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B BB Sumber: Kumpulan Surat Men PAN dan RB atas Hasil Evaluasi AKIP Kemenpar 2014-2017 Sumber : Permenpan RB nomor 12 tahun 2015

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2014-2017 KOMPONEN PENILAIAN BOBOT 2014 2015 2016 2017 Perencanaan Kinerja 30 26,13 21,57 23,23 23,24 Pengukuran Kinerja 25 14,08 17,60 18,11 18,26 Pelaporan Kinerja 15 12,04 12,42 12,46 Evaluasi Kinerja 10 7,05 6,28 6,69 6,94 Capaian Kinerja 20 14,67 14,21 14,71 14,96 Nilai Hasil Evaluasi 100 73,97 72,08 75,20 75,86 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B BB Tahun 2014 14,08 Tahun 2015 17,60 Tahun 2016 18,11 Tahun 2017 18,26 Tahun 2018 ? dibutuhkan 6,74 menuju bobot 25 3,52 0,51 0,15 Sumber: Kumpulan Surat Men PAN dan RB atas Hasil Evaluasi AKIP Kemenpar 2014-2017

KOMPONEN PENILAIAN SAKIP No Komponen Bobot Sub Komponen 1 Perencanaan Kinerja 30% Rencana Strategis (10%) Pemenuhan Renstra (2%) Kualitas Renstra (5%) Implementasi Renstra (3%) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) Pemenuhan RKT (20%) Kualitas RKT (10%) Implementasi RKT (6%) 2. Pengukuran Kinerja 25% Pemenuhan Pengukuran (5%) Kualitas Pengukuran (12,5%) Implementasi Pelaporan (7,5%) 3. Pelaporan Kinerja 15% Pemenuhan Pelaporan (3%) Kualitas Pelaporan (7,5%) Pemanfaatan Pelaporan (4,5%) 4. Evaluasi Internal 10% Pemenuhan Evaluasi (2%) Kualitas Evaluasi (5%) Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) 5. Capaian Kinerja 20% Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) Kinerja Tahun Berjalan (benchmark) (5%) TOTAL 100% Sumber : Permenpan RB nomor 12 tahun 2015

STRATEGY FORMULATION

INISIATIF STRATEGIS Inisiatif adalah langkah kegiatan atau urutan tindakan yang disusun secara berkesinambungan untuk digunakan sebagai tahapan pencapaian sasaran kerja yang telah ditetapkan. Manfaat Pegwai dapat mengetahui: Apa yang harus dilakukan Prioritas kegiatan Kapan harus melakukan kegiatan Inisiatif Strategis adalah sekumpulan proyek dan program berdurasi waktu tertentu, di luar kegiatan rutin, yang harus dilaksanakan agar target kinerja tercapai atau bahkan terlampaui.

TIPS MENYUSUN INISIATIF STRATEGIS Inisiatif strategis merupakan merupakan upaya yang dilakukan dalam mempercepat pencapaian IKU, bukan kegiatan rutin yang biasa dilakukan. Inisiatif strategis dapat dijadikan dasar untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Inisiatif strategis bersifat lead, artinya tingkat keberhasilan berada di bawah kendali manajemen. Satu IKU dan target boleh memiliki satu atau banyak inisiatif strategis. Penanggung jawab inisiatif strategis bisa berasal dari unit kerja yang berbeda dengan penanggung jawab IKU dan target.

MONITORING DAN EVALUASI Perencanaan Kinerja Capaian Kinerja Implementasi Monitoring Evaluasi

PRINSIP PENGUKURAN KINERJA DILAKUKAN SECARA PERIODIK DILAKUKAN DARI BAWAH KE ATAS (MIS: LEVEL ESELON I KE MENTERI) PENCAPAIAN KINERJA ATASAN MERUPAKAN AKUMULASI KONTRIBUSI/ADOPSI LANGSUNG DARI PENCAPAIAN KINERJA DI BAWAHNYA

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Pengukuran Kinerja dilakukan secara konsisten dan komprehensif, minimal setiap triwulan/semester dan tahunan sesuai tipe IKU Pengukuran Kinerja adalah untuk menentukan tingkat kemajuan capaian kinerja dalam tahun berjalan dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah kegiatan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan. Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus. Pengukuran dan evaluasi kinerja dimaksud sekaligus menjadi bagian dari Strategy Evaluation and Control (SEC)

SYARAT PENGUKURAN KINERJA Terdapat Perjanjian Kinerja; Terdapat rincian Target Indikator Kinerja; Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja; Manual pengukuran dan pengumpulan data IKU; Dukungan sistem informasi (e-Performance); Pengukuran Capaian Kinerja pada setiap IKU

Kinerja sedang- sedang saja PENILAIAN KINERJA Kinerja sedang- sedang saja Kinerja baik Kinerja buruk Sebagian besar hasil / sasaran tercapai Sebagian besar hasil / sasaran tidak tercapai Sebagian besar inisiatif strategis tidak dilakukan Sebagian besar inisiatif strategis dilakukan

STRATEGY IMPLEMENTATION

KONSISTENSI PIMPINAN Pejabat yang mengikuti proses pengukuran sampai dengan melakukan evaluasi kinerja adalah semua pemilik IKU, karena pengukuran dilakukan mulai tingkat eselon IV, III, dst.... atas kinerja individu yang menjadi bagian dari kinerja atasan masing-masing secara berjenjang.

TAHAPAN PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Langkah 1 : Knowledge sharing pengukuran kinerja Langkah 2 : Perumusan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja Kemenpar Langkah 3 : Pendampingan pengukuran kinerja Langkah 4 : Pendampingan evaluasi kinerja Langkah 5 : Feedback hasil pengukuran dan evaluasi kinerja

OUTPUT DARI SETIAP TAHAPAN No Pekerjaan Hasil yang dharapkan 1 Langkah 1 : Knowledge sharing pengukuran kinerja Bahan knowledge sharing dan template pengukuran dan evaluasi kinerja (konsep dan best practices) 2 Langkah 2 : Perumusan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja Kemenpar Kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja Kementerian Pariwisata sesuai kebutuhan 3 Langkah 3 : Pendampingan pengukuran kinerja Laporan hasil pendampingan pengukuran kinerja 4 Langkah 4 : Pendampingan evaluasi kinerja Laporan hasil pendampingan evaluasi kinerja 5 Langkah 5 : Feedback hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Rekomendasi konsultan berdasarkan pendampingan yang dilakukan Laporan hasil Monev kinerja (untuk konsumsi internal dan publik) Business performance report

OUTPUT KEGIATAN PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA TINGKAT ESELON I Laporan hasil pengukuran kinerja masing-masing pemilik IKU Hasil Evaluasi atas Implementasi Kinerja Rekomendasi untuk memberikan feedback atas pelaksanaan kegiatan

OUTPUT KEGIATAN PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN Tourism Business Performance Report Hasil Evaluasi atas Implementasi Kinerja Rekomendasi untuk memberikan feedback atas strategi yang diterapkan

THANK YOU