ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si

Advertisements

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah

Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.

DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK

STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014

REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015

PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH SESUAI UU 23 TAHUN 2014

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.

KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI

PENGANGGARAN SANITASI

PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

Memperkuat Otonomi Daerah, membangun Indonesia dari Daerah

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016

APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIMENSI NAWACITA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Oleh: Drs. SUGIYONO, M.Si Direktur SUPD II

EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(Pemerintahan Daerah)

MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH

RENCANA PEMBIAYAAN.

Otonomi Daerah.

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH

SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

OTONOMI DAERAH.

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).

BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Selvia Nurindah Sari JP081280

Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:

ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016

START TO PRESENTATION.

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.

KEBIJAKAN DAU DALAM APBN TA 2018

Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar

PERATURAN PEMERINTAH NO.38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Memperkuat Otonomi Daerah, membangun Indonesia dari Daerah Disampaikan dalam Seminar Nasional Otonomi Daerah LAN.

Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Transcript presentasi:

ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PENYELENGARAAN URUSAN MELIPUTI URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT ABSOLUT, KONKUREN & PEMERINTAHAN UMUM. PENYELENGGARAAN URUSAN SEBELUM DITETAPKAN MENJADI DOB, TERLEBIH DAHULU HARUS MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM DAMPAK EKOLOGIS (Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral ) TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATAS-BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI. PENGATURAN SANKSI BAGI KDH/WKDH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH SANKSI BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERUPA TEGURAN TERTULIS, TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN, MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN KHUSUS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN TETAP

PERANGKAT DAERAH PELAYANAN PUBLIK INOVASI DAERAH DIBENTUK TIPOLOGI DINAS ATAU BADAN DAERAH SESUAI DENGAN BESARANNYA AGAR TERBENTUK PERANGKAT DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN/SESUAI BEBAN KERJA. PEMBENTUKAN PERANGKAT DRH HARUS DIDASARKAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DRH DGN MEMPER-HATIKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN DRH (RIGHT SIZING) KELURAHAN SELAKU PERANGKAT KECAMATAN PEMDA KAB/KOTA MENGALOKASIKAN ANGGARAN DLM APBD KAB/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN SARPRAS & PEMBERDAYAAN MASY. DI KELURAHAN PERANGKAT DAERAH PEMDA WAJIB MEMBANGUN MANAJ PELAYANAN PUBLIK ANTARA LAIN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITUANGKAN DLM BENTUK MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT, BENTUK PTSP, PENYEDERHANAAN PERIZINAN, DLL PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INOVASI YAITU SEMUA BENTUK PEMBAHARUAN YG DILAKUKAN DLM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP YG TERTUANG DLM UU 23/2014 TTG PEMDA: PENINGKATAN EFISIENSI; PERBAIKAN EFEKTIVITAS; PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN; BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM; DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI. INOVASI DAERAH

PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN DAERAH DAPAT MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERUTAMA UNTUK MEMBERIKAN KEMANFAATAN EKONOMIS BAGI MASYARAKAT PEREKONOMIAN DAERAH MEKANISME FORMULA DAU YANG MENJADIKAN WILAYAH LAUTNYA SEBAGAI VARIABEL DLM PENGHITUNGAN DAU & MELALUI FORMULASI DAK YG MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DRH PROV. YG BERCIRI KEPULAUAN. PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENGALOKASIKAN DANA PERCEPATAN DI LUAR DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN