TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH.,M.Si
Budi Abi Dharma Thantra
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Menuju Broadband Lingkungan
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
Pemeringkatan e-Government Indonesia
KEPALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
SEKOLAH RinTIK PENINGKATAN MUTU LULUSAN PENINGKATAN MUTU PBM
Oleh: Vebri Dores, S.Kom. Bagian PDE Setda Kerinci
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
Topik – Topik Lanjutan Sistem Informasi 06-PFM Johanes Kevin Lumadi Deny Setiawan Machliza Devi Sasmita Silvia Line
KU1071 Pengenalan Teknologi Informasi - A
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Yogyakarta, 3 April 2014 KOMUNITAS ICT EQEP Yogyakarta, 3 April 2014.
Website sebagai sarana penyampaian informasi
PENERAPAN e-PROCUREMENT
LAPORAN OPERASIONALISASI
Oleh : Kepala BTKIP KAL-TENG
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014
PANDUAN.
“Potensi TIK Pemkab Maros”
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
Sistem Informasi di Sektor Publik Muhammad Firdaus.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis
BEST PRACTICE PENERAPAN e-GOVERMENT DI KOTA CIMAHI
Kebijakan Umum Pengelolaan Website di Lingkungan Kementerian Agama RI
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE melalui eGovernment oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika jakarta, 10 agustus 2012 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
Regulasi Pengembangan E-Government
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Paparan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Surakarta
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
PENGEMBANGAN JOGJA CYBER PROVINCE DI PEMERINTAH DAERAH PROV DIY
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
E-government Pertemuan I
Penerapan SI di DITPSMK (Direktorat Pembinaan SMK)
Implementi E- Govasernment di Indonesia
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Laporan Antara.
Pengembangan E-government
E-Government Reformasi Birokrasi
INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
E-Government Reformasi Birokrasi
INFRASTRUKTUK TIK DALAM PRA MUSRENBANGDESKEL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
Kebijakan Statistik Sektoral
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
Pengelolaan website pemerintah daerah
Oleh : Drs. Maulana Amir MS, M.Si Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Disampaikan.
Transcript presentasi:

TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMERINTAH Oleh: M. Sholikul Huda Peltu Kasubag Pengembangan TI Bagian PDE Setda Kerinci

PERKENALAN Nama : M. Sholikul Huda TTL : Jepara, 9 April 1977 Pendidikan: Diploma Akuntansi - UNY (1997) Sarjana Filsafat – UGM (2002) FIX Course – Singapore eXchange (2005) PWD-POLOKDA – Unand (2010) Kompetensi TI: Netwoking / Infrastruktur Unix based Operating System PHP, CSS, JavaScript dan HTML DRUPAL Developer and site builder expertise KONTAK Email : tinohuda@gmail.com Twitter : @tinohuda Google+ : https://plus.google.com/108348186722777183718

Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 28 F, Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bab 13 pasal 54, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bab 14 pasal 64, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Bupati Kerinci / Perda No xx Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah Pengembangan TI Kabupaten Kerinci

Acuan Pengembangan TIK SE Nomor: 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian Pemenfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah, SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Sources Software Visi dan Misi Kabupaten Kerinci: “KERINCI SEJAHTERA, DAMAI DAN AGAMIS BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN”

TUPOKSI SUBAG Pengembangan TI Penyusunan rencana dan program di bidang Teknologi Informasi; Pengumpulan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pengolahan dan penyajian data secara elektronik beserta aplikasinya; Pelaksanaan pengembangan, pengendalian, pemeliharaan dan pemberian advis teknis terhadap pengadaan dan perawatan komputer serta jaringan komputer; Pelaksanaan pengelolaan website dan e-mail, aplikasi program, perawatan datanya serta perluasan pemakaian dari operasi sistem; Pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan pemakaian media teknologi informatika di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pengintegrasian berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah daerah / Telematika; Pembinaan bimbingan teknis dibidang teknologi informasi serta pembangunan, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah / Telematika di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah / Telematika dengan instansi terkait; Pelaksanaan pengkajian teknologi informasi dan pengembangan kegiatan komputerisasi; Pengelolaan Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah (JARKOMPUSDA); Pelaksanaan urusan informasi sandi dan telekomunikasi; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Conventional Government Native Digital Migrant Digital 1950-an 1990-an Future Open Government Conventional Government

DIMENSI PeGI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR APLIKASI PERENCANAAN

RINCIAN DIMENSI e-GOV KEBIJAKAN APLIKASI PERENCANAAN INFRSTRUKTUR Proses Kebijakan Visi dan Misi berkaitan dengan TIK Strategi Penerapan Kebijakan Pedoman Peraturan Keputusan Skala Prioritas Manajemen Resiko/Evaluasi TIK PERENCANAAN Adanya Sistem perencanaan TIK (RPJMD, RENSTRA) Adanya master plan implementasi TIK Dukungan Anggaran (Maintenance /inovasi program dan kegiatan). INFRSTRUKTUR Data Center Jaringan Data Keamanan Fasilitas Pendukung Disaster Recovery Pemeliharaan TIK Inventaris Peralatan TIK APLIKASI Situs (website) Pelayanan Publik Administrasi dan Manajemen Umum Administrasi Legislasi Administrasi Pembangunan Administrasi Keuangan Administrasi Kepegawaian Dokumentasi & Inventarisasi Aplikasi Interoperabilitas Aplikasi KELEMBAGAAN Struktur Organisasi yang Efektif Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Kerja yang Lengkap dan Terdokumentasi SDM dalam Jumlah dan Tingkat Kompetensi yang Sesuai Pengembangan SDM TIK

FOKUS KE APLIKASI Situs (website) Aplikasi Fungsional: Pelayanan Publik Aplikasi Fungsional: Administrasi dan Manajemen Umum Aplikasi Fungsional: Administrasi Legislasi Aplikasi Fungsional: Administrasi Pembangunan Aplikasi Fungsional: Administrasi Keuangan Aplikasi Fungsional: Administrasi Kepegawaian Dokumentasi Inventarisasi Aplikasi TIK Interoperabilitas Aplikasi

Moving Forwards 2011 2012 2010 2013 2014 Persiapan Pelatihan / Pengayaan/Identifikasi Pembanbgunan Infrastruktur Perancangan Road Map/Infrastruktur 2011 2012 2010 2013 2014 Open Gov Main Domain Sub Domain Database Center LPSE Pelatihan LPSE untuk Panitia dan Rekanan Kuesioner TIK SMS Center Proxy Wireless Room Server UPIK Tower Backbone Connection NOC Pengembangan Aplikasi Surya Disposisi Online Server Farm Telpon VoIP Radio Internet Internet TV Cloud

Bentuk Pemanfaatan Org. Perangkat Dinas (OPD) Kecamatan Kelurahan BID Org. Perangkat Dinas (OPD) Kecamatan Kelurahan Layanan Informasi Umum (Website, DB Center, BES) Layanan Umum (Perizinan, Tenaga Kerja) PEMKAB KERINCI SMS Center dan UPIK Layanan e-Pustaka, E-Document, JDIH Layanan e-Learning, PSB* online *Penerimaan Siswa Baru Layanan Masyarakat (LPSE*, Komoditi Pertanian) *Layanan Pengadaan Secara Elektronik Layanan Kependudukan (Mall, Rumah Sakit, Hotel, dll)

Interaksi Pemerintah Masyarakat ? MASYARAKAT KERINCI PEMKAB KERINCI Pengaduan Informasi Keluhan Pertanyaan Pujian dll Jawaban Penjelasan Ayo kita praktekan…..

Si UPIK Nomor UPIK 0856 90 20 200 http://upik.kerincikab.go.id Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Interaksi antara Masyarakat dan Pemkab Kerinci Nomor UPIK 0856 90 20 200 http://upik.kerincikab.go.id

Terimakasih http://upik.kerincikab.go.id 0856 90 20 200