LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
Membangun negara dari desa
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Program Desa/Kelurahan Tangguh
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DIY TAHUN 2010
GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
Kerangka Strategis Mendikbud
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Bahan tayang 3-4 Mei.
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
AKUNTABILITAS KINERJA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
FORUM KONSULTASI PUBLIK
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012

Visi-Misi RPJMD Visi “Tegal gotong royong yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa” Misi 1 Meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa Misi 2 Memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah yang didukung pengelolaan berkelanjutan seluruh sumber daya alam Misi 3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat & akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, demi terwujudnya budaya hidup sehat Misi 4 Meningkatkan budaya belajar yang didukung oleh fasilitas pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Misi 5 Mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat dengan penguatan peranan wanita, keluhuran nilai-nilai keluarga yang dilandasi kearifan lokal Misi 6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung pelaksanaan good governance

Tahapan RPJMD Inisiasi Operasional Konsolidasi 2010 2011 2012 2013 2014 Tahap I Tahap II Tahap IV Tahap V Inisiasi Tahap III Dinamisasi Konsolidasi Penuntasan Operasional

Arah Kebijakan RPJMD Penguatan Landasan Inovatif Pembangunan SDM Pemulihan dan Perlindungan Peningkatan Daya Saing Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah Ekonomi Kerakyatan Good Governance Kesejahteraan Sosial Kerjasama Daerah Pendidikan Kesehatan Data/Informasi “Tegal gotong royong yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa” Visi Kab. Tegal

Evaluasi RPJMD Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan daerah Mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk mengakselerasi pembangunan daerah

Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Mengirimkan permintaan data kepada SKPD. Menganalisis data secara intern oleh tim teknis. Pembahasan rencana FGD. Melaksanakan FGD dengan SKPD. Kompilasi data, analisa data, cross-check, pelengkapan data. Pembahasan draft laporan Evaluasi RPJMD dengan tim teknis. Pemaparan hasil evaluasi.

Evaluasi Makro RPJMD Ekonomi Kerakyatan: sudah berada dalam jalur yang benar; perlu usaha untuk menjadikan kawasan perkotaan menjadi lebih manusiawi dan berpihak pada masyarakat dan bukan hanya membangun secara fisik. Pendidikan: sudah baik. Angka lama sekolah masih menjadi hal yang perlu mendapat prioritas, karena hanya 6,84 tahun. Peningkatan minat baca dan pengoptimalan perpustakaan daerah membutuhkan komitmen yang kuat. Kesehatan: sudah baik. Jumlah sarpras sudah memenuhi standar layanan, tapi dari sisi persebaran dan kualitas layanan masih perlu untuk ditingkatkan.

Evaluasi Makro RPJMD Good Governance: secara umum berjalan sesuai rencana. Hanya saja, pemetaan pejabat struktural masih belum berjalan dengan baik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah banyaknya SIM di Kabupaten Tegal yang tidak terintegrasi. Data/Informasi: masih sangat kurang, padahal pemenuhan target prioritas ini seharusnya dilaksanakan pada awal implementasi RPJMD. Kesejahteraan Sosial: masih kurang, padahal dapat menjadi pedoman untuk berperilaku. Pencapaian di bidang keagamaan dan tanggap bencana sudah relatif bagus. Kerjasama Daerah: kurang. Dialog dengan swasta masih sangat kurang, dan dialog dengan luar negeri bahkan tidak pernah dilaksanakan.

Capaian Kinerja Prioritas 1. Ekonomi Kerakyatan INDIKATOR KINERJA TERCAPAI AKAN TERCAPAI PERLU USAHA KERAS 1 Terbangunnya fasilitas perdagangan 2 Meningkatnya penanaman modal 3 Terwujudnya reformasi kebijakan bisnis 4 Tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun usaha 5 Terwujudnya sistem insentif 6 Terwujudnya pembenahan sistem produksi 7 Tumbuhnya inisiasi klaster industri kreatif 8 Meningkatnya perolehan HKI 9 Terpulihkannya kerusakan ekosistem pesisir 10 Terpulihkannya kerusakan DAS 11 Terpulihkannya kerusakan hutan 12 Meningkatnya kapasitas ekonomi masy miskin

Capaian Kinerja Prioritas 2. Pendidikan NO INDIKATOR KINERJA TERCAPAI AKAN TERCAPAI PERLU USAHA KERAS 1 Tumbuhnya budaya Litbang masyarakat 2 Tercapainya kualitas pendidikan

Capaian Kinerja Prioritas 3. Kesehatan NO INDIKATOR KINERJA TERCAPAI AKAN TERCAPAI PERLU USAHA KERAS 1 Tercapainya kualitas kesehatan

Capaian Kinerja Prioritas 4. Good Governance NO INDIKATOR KINERJA TERCAPAI AKAN TERCAPAI PERLU USAHA KERAS 1 Terwujudnya penguatan desa 2 Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintah daerah 3 Terlaksananya inisiasi e-Gov (hukum) 4 Meningkatnya kesadaran berwarganegara

Capaian Kinerja Prioritas 5. Data/Informasi NO INDIKATOR KINERJA TERCAPAI AKAN TERCAPAI PERLU USAHA KERAS 1 Terbangunnya sistem informasi kependudukan 2 Terbangunnya sistem informasi tata ruang 3 Terbangun sistem data tata ruang spasial berbasis TIK 4 Terbangunnya sistem informasi daya dukung wilayah 5 Terbangunnya infrastruktur TIK 6 Terbangunnya sistem komunikasi data 7 Terlaksananya TIK kependidikan 8 Meningkatnya aktivitas Litbang Pemerintah 9 Tumbuhnya budaya Litbang masyarakat 10 Berkembangnya pengetahuan tradisional

Capaian Kinerja Prioritas 6. Kesejahteraan Sosial NO INDIKATOR KINERJA TERCAPAI AKAN TERCAPAI PERLU USAHA KERAS 1 Terwujudnya perlindungan terhadap ancaman dari luar lingkup keluarga 2 Terwujudnya perlindungan terhadap KDRT 3 Terwujudnya perkuatan moral agama 4 Tertanganinya bencana alam

Capaian Kinerja Prioritas 7. Kerjasama Daerah NO INDIKATOR KINERJA TERCAPAI AKAN TERCAPAI PERLU USAHA KERAS 1 Terwujudnya kerjasama antar daerah

TERIMA KASIH