EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Penyajian Kinerja Instansi
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi Eko Rahayu
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Nilai dan rekomendasi sakip
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Logical Framework Penyusunan RPJMD
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PARADIGMA BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
EVALUASI implementasi SAKIP
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
AKUNTABILITAS KINERJA
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
MANAJEMEN SISTEM AKIP Disampaikan oleh :
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012 SISTEM A K I P SK LAN 239/2003 PERMENPAN 29/2010 EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012 PERMENPAN 20/2013

PENUGASAN Evaluasi SKPD Juklak Evaluasi Butir 1.4. Penugasan (hal.3) Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Unit Kerja (SKPD) di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit pengawasan internal (Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota), atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan apabila pada instansi tersebut tidak ada unit pengawasan internal.

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD dng KDH SEKILAS Sistem AKIP Pemerintahan Daerah RPJMD Renstra SKPD RKT (ref.Renja) RKT (ref.RKPD) KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD dng KDH Dibahas bersama DPRD IKU TAPKIN Laporan Kinerja (LAKIP;LKPJ;LPPD) & Keuangan Dibahas bersama DPRD DPA APBD

Strategi pencapaian Tujuan/Sasaran SK LAN 239/IX/6/8/2003 KOMPONEN Sistem AKIP Indikator Kinerja merupakan Unsur Utama Akuntabilitas Kinerja Pernyataan VISI Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pernyataan MISI Tujuan Strategis Outcome Indikator Kinerja HASIL Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek dari tujuan. (sesuatu kondisi apa yg ingin dicapai) Kebijakan Program Strategi pencapaian Tujuan/Sasaran (UPAYA) Input, Output, Outcome Kegiatan Indikator Kinerja

EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012 PERMENPAN 20/2013 Menuju Penerapan Manajemen Kinerja yang Lebih Baik berbenah…

Evaluator & Evaluatee harus memahami Tujuan Evaluasi, yaitu: berbenah… dengan berkaca pada HASIL EVALUASI Evaluator & Evaluatee harus memahami Tujuan Evaluasi, yaitu: TUJUAN EVALUASI Memperoleh informasi Implementasi Sistem AKIP; Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan Memonitor TL Rekomendasi hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian sistem Manajemen Kinerja Bobot/Perimbangan Penilaian Penilaian Capaian Kinerja (prestasi kerja) 20% Penilaian sistem Manajemen Kinerja 80%

Lembar Kriteria Evaluasi Hal-hal yang dinilai: Bobot Aspek perencanaan 35% Pengukuran Kinerja 20% Pelaporan Kinerja 15% Evaluasi Kinerja 10% Capaian Kinerja (prestasi kerja) 20% Jumlah Nilai Akhir 100% 80%

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aspek yang dinilai (Tingkat PEMDA/SKPD) : No Aspek yang dinilai Bobot Komponen rinci 1 Perencanaan Kinerja 35% Rencana Strategis 12,5%, Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5%. 2 Pengukuran Kinerja 20% Pemenuhan 4%; Kualitas 10%; dan Implementasi 6% 3 Pelaporan Kinerja 15% Pemenuhan 3%; Penyajian Informasi Kinerja 8%; dan Pemanfaatan Informasi Kinerja 4%. 4 Evaluasi Kinerja 10% Pemenuhan 2%; Kualitas Evaluasi 5%; dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi 3%. 5 Capaian Kinerja Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%; Kinerja Tahun Berjalan (benchmark) 5%; dan Kinerja Lainnya 5%; Total 100%

Nilai Angka, KATEGORI, & Interpretasi No Nilai Angka KATEGORI Interpretasi dan karakteristik Instansi 1 >85-100 AA Memuaskan 2 >75-85 A Sangat Baik 3 >65-75 B Baik, perlu sedikit perbaikan. 4 >50-65 CC Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. 5 >30-50 C Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. 6 0-30 D Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

METODOLOGI Teknik “CRITERIA REFERRENCED SURVEY” Menggunakan TEMPLATE Menilai secara bertahap, langkah demi langkah setiap komponen, dan selanjutnya menilai secara keseluruhan, dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan (LKE). Kriteria tsb, adalah:

Penilaian atas Masing-masing Kriteria dengan 2 Metode, yaitu: Y (Ya) dengan Nilai 1, atau T (Tidak) dengan Nilai 0, dan A/B/C/D/E, yaitu sebagai berikut: Jawaban Kriteria Nilai A Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 95% s/d 100% ) 1 B Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 80% s/d 95% ) 0,75 C Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 80%) 0,50 D Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%) 0,25 E Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau s.d 20% )

LEMBAR KERJA EVALUASI 1. TEMPLATE LKE 2. TEMPLATE KKE 3. LEMBAR KRITERIA EVALUASI 4. KERANGKA LOGIS KE TEMPLATE EXEL

TIM ASISTENSI BPKP JAWA TIMUR TERIMA KASIH TIM ASISTENSI BPKP JAWA TIMUR bagusnsembodo@gmail.com 0856 48281212 0821 3245 1818 ciptarambarep@yahoo.com 081 235 14304