assalamu’alaikum wr. wb

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
assalamu’alaikum wr. wb
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
assalamu’alaikum wr. wb
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
14/04/2014 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU.
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROSES PELELANGAN Pertemuan 8
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MEDAN 07 APRIL 2005.
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Pemerintah Kota Prabumulih
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTASI
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Pertemuan 8 Manajemen Logistik Farmasi
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
E-Kontrak non e-tendering
Manajemen kontruksi.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

assalamu’alaikum wr. wb KEWIRAUSAHAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH JOHANNES PARLINDUNGAN, ST., MT. PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

PEMAHAMAN DASAR PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KEGIATAN UTK MEMPEROLEH BARANG/JASA OLEH LEMBAGA / INSTANSI PEMERINTAHAN YG PROSESNYA DIMULAI DARI PERENCANAAN SAMPAI DIHASILKANNYA OUTPUT SESUAI PERJANJIAN (KONTRAK). BARANG BARANG / PERALATAN / PERLENGKAPAN / MATERIAL YG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK YANG BERGUNA BAGI PENGGUNA BARANG Mis : material bangunan, alat tulis kantor, kendaraan, komputer, dll. JASA KEGIATAN PRODUKSI YG HASILNYA MERUPAKAN BARANG MODAL DAN DAPAT DIPERGUNAKAN OLEH PENGGUNA JASA ATAU MASYARAKAT SEC. LANGSUNG. Mis : jasa konsultasi tata ruang, jasa konstruksi, dll.

KENAPA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH ???? PUBLIC GOODS KEBIJAKAN PUBLIK INFRASTRUKTUR DAN APARATUR DANA NEGARA / MASYARAKAT KONTRAKTUAL PROSES PENGADAANNYA HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PRINSIP – PRINSIP : EFEKTIF EFISIEN TRANSPARAN TERBUKA BERSAING ADIL / TIDAK DISKRIMINATIF AKUNTABEL ETIKA : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab Tidak saling mempengaruhi Menerima segala keputusan sec bertanggungjawab Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan uang negara Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Tidak menawarkan, menerima, memberi atau menjanjikan imbalan

STAKEHOLDER PENGGUNA BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH ULP (UNIT LAYANAN PENGADAAN) STAKEHOLDER PENYEDIA BARANG/JASA SWASTA BADAN USAHA / PERSEORANGAN PENGGUNA BARANG/JASA PIHAK I PENYEDIA ANGGARAN PEMILIK PROYEK ULP PELAKSANA LELANG PENYEDIA BARANG/JASA PIHAK II PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA KONSULTANSI / JASA KONSTRUKSI

STRUKTUR PEJABAT SELAKU PIHAK PENGGUNA BARANG / JASA ATAU OWNER PROYEK STAKEHOLDER STRUKTUR PEJABAT SELAKU PIHAK PENGGUNA BARANG / JASA ATAU OWNER PROYEK PENGGUNA ANGGARAN (PA) atau KUASA PENGGUNA ANGGGARAN (KPA) PEJABAT SETINGKAT KEPALA INSTANSI (KEPALA DINAS) PEJABAT YG MENGIKAT DIRI DALAM KONTRAK KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PEJABAT / PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BERTANGGUNG JAWAB TERH SELURUH PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN BERTANGGUNG JAWAB TERH EVALUASI KUALITAS HASIL PEKERJAAN

STRUKTUR PEJABAT SELAKU PIHAK PELAKSANA KEGIATAN LELANG (ULP) KEPALA TUGAS UTAMA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA (PELELANGAN) SEKTRETARIAT STAF PENDUKUNG PENETAPAN DOKUMEN PEMILIHAN (LELANG) KELOMPOK KERJA PENYIAPAN RENCANA KEGIATAN PEMILIHAN (LELANG) PELAKSANAAN KEGIATAN LELANG PENETAPAN PEMENANG LELANG

INSPEKTORAT DAERAH, BPK, BPKP, KPK, IRJEND PA / KPA PA / KPA PA / KPA PA / KPA PPK PPK ULP PPK PPTK PPTK PPTK ULP PERENCANAAN LELANG PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT AUDITOR : INSPEKTORAT DAERAH, BPK, BPKP, KPK, IRJEND PENYEDIA BARANG/JASA Kegiatan : Jasa Konsultansi. Jasa Konstruksi. Pengadaan Barang

PERENCANAAN PENETAPAN ANGGARAN PROYEK DAN SUMBER DANA (APND, APBN, DAK, dll) PERENCANAAN KEGIATAN, OUTPUT : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ATAU TERM OF REFERENCE (TOR) BAGI KEGIATAN JASA KONSULTANSI RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEGIATAN JASA KONSTRUKSI SPESIFIKASI TEKNIS BAGI KEGIATAN PENGADAAN BARANG MODAL LELANG KONSULTANSI DESIGN LELANG JASA KONSTRUKSI KAK KONSULTANSI DESIGN KEGIATAN JASA KONSULTANSI DESIGN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI PERENCANAAN LELANG PELAKSANAAN KEGIATAN KAK JASA KONSULTANSI & PENGADAAN BARANG KEGIATAN JASA KONSULTANSI & PENGADAAN BARANG LELANGJASA KONSULTANSI & PENGADAAN BARANG

PANDUAN BAGI KONSULTAN DALAM PENGAJUAN PENAWARAN DAN MEMBUAT DOKUMEN PENAWARAN LELANG DOKUMEN PENAWARAN : PENAWARAN HARGA USULAN TEKNIS (USTEK)

PELAKSANAAN LELANG METODE PELELANGAN JASA KONSULTANSI SELEKSI UMUM DAN SEDERHANA SELEKSI UMUM : DAFTAR PENDEK 5-7 PENYEDIA JASA SELEKSI SEDERHANA DILAKUKAN BILA : SELEKSI UMUM DIANGGAP MEMBOROSKAN BIAYA BERSIFAT SEDERHANA DAN DI BAWAH 200 JUTA DAFTAR PENDEK 3-5 PENYEDIA JASA PENUNJUKAN LANGSUNG MENGUNDANG 1 ORANG PENYEDIA BARANG / JASA YG DIANGGAP MAMPU DAN MEMENUHI KUALIFIKASI. KEADAAN TERTENTU DAN BERSIFAT KHUSUS

PENGADAAN LANGSUNG BERNILAI PALING TINGGI 50 JUTA KEBUTUHAN OPERASIONAL INSTANSI TEKNOLOGI SEDERHANA DAN RESIKO KECIL KONTES / SAYEMBARA PRODUK MERUPAKAN HASIL KREATIF, INOVATIF DAN PRODUKSI DALAM NEGERI TIDAK DAPAT DITETAPKANBERDASARKAN HARGA SATUAN

KAK / TOR DOKUMEN TEKNIS/USTEK DOKUMEN PENGADAAN PENAWARAN HARGA DISIAPKAN OLEH PESERTA LELANG DOKUMEN TEKNIS/USTEK KAK / TOR KUALIFIKASI TEKNIS BADAN, USAHA, PERSONIL, KEUANGAN, dll DOKUMEN PENGADAAN PENAWARAN HARGA KEMAMPUAN MENAWAR HARGA < HPS EVALUASI TEKNIS RANKING PESERTA LELANG EVALUASI HARGA PEMENANG LELANG DIKERJAKAN OLEH PESERTA TIM ULP

Contoh Outline USTEK

TAHAP KEGIATAN LELANG 1)pengumuman prakualifikasi; JASA KONSULTANSI, SELEKSI UMUM, EVALUASI KUALITAS METODE DUA SAMPUL 1)pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11)pemberian penjelasan;

12) pemasukan Dokumen Penawaran; 13) pembukaan dokumen sampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17) sanggahan; 18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undangan pembukaan dokumen sampul II; 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21) undangan klarifikasi dan negosiasi; 22) klarifikasi dan negosiasi; 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

PENGUMUMAN DAN INFORMASI SEKURANG – KURANGNYA (Psl 73 ayat 3 Perpres 54/2010) : WEBSITE INSTANSI PAPAN PENGUMUMAN RESMI UNTUK MASYARAKAT PORTAL PENGADAAN NASIONAL (LPSE)

NAMA DAN KLASIFIKASI PELELANGAN NAMA, IDENTITAS DAN NILAI PAKET METODE UMUM PELELANGAN JADWAL PELAKSANAAN LELANG

MEKANISME PENGADAAN : MANUAL SEMI E-PROC FULL E-PROC PENYERAHAN DOKUMEN DAN TATAP MUKA DILAKUKAN SECARA LANGSUNG (MANUAL) SEMI E-PROC PENDAFTARAN DAN TATAP MUKA DILAKSANAKAN SEC. MANUAL, PENYERAHAN DOKUMEN SEC. ELEKTRONIK FULL E-PROC SELURUH PROSES DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (BERBASIS INTERNET)

E-PROCUREMENT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DAPAT DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK (Psl 106 Perpres 54/2010) TUJUAN : a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; d. mendukung proses monitoring dan audit; dan e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

KUALIFIKASI KONSULTAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN KUALIFIKASI PERSONAL (TENAGA AHLI) USULAN TEKNIS (USTEK)

KUALIFIKASI PERUSAHAAN KEMAMPUAN KEUANGAN PENGALAMAN PERUSAHAAN STRUKTUR ORGANISASI METODE PELAKSANAAN

KUALIFIKASI PERSONAL (TENAGA AHLI) PENDIDIKAN FORMAL PENGALAMAN PROFESIONAL PENDIDIKAN MENERUS PROMOTOR (CERTIFIED PLANNERS) AHLI PERENCANA MUDA AHLI PERENCANA MADYA AHLI PERENCANA UTAMA

PERSYARATAN UTAMA Berpendidikan D3 / S1 / S2 / S3 (minimal salah satu diantaranya) di bidang Planologi / PWK. Untuk lulusan D3 berpengalaman minimal 4 tahun, dan tingkatan yang dicapai maksimal hanya sampai tingkat pertama (Ahli Pratama). Pengalaman kerja di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota minimal selama 24 bulan efektif. Dalam satu tahun hanya diperkenankan memiliki pengalaman kerja maksimal 2 (dua) pekerjaan / kegiatan.

wassalamu’alaikum wr. wb PROFESIONALISME TUMBUH DARI RASA CINTA PADA PROFESI DAN KEAHLIAN …… PROFESIONALISME TUMBUH DARI RASA CINTA PADA KEADILAN ……. PROFESIONALISME TUMBUH SEBAGAI PROSES TIADA HENTI …… wassalamu’alaikum wr. wb