KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
FARMASI RUMAH SAKIT.
Dr. Bambang Hariyana, M.Kes
ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
ADMINISTRASI PUSKESMAS
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
STANDAR 2.
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
AMAL USAHA BIDANG KESEHATAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
EVALUASI PELAKSANAAN & PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENERAPAN AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS SAMPANG
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
VISI MENJADI RUMAH SAKIT KEBANGGAAN
Sasaran Program MDG’s Djoti Atmodjo.
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN DIREKTORAT KEPERAWATAN TENTANG KOMITE KEPERAWATAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENURUNAN AKI DAN AKB DI RSUD TUGUREJO Semarang , 18 September 2015.
JAMPERSAL Kelompok 2.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UGM
Sistem Kesehatan Negara Kuba
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Kom III SUHARI MM.
Program Penyehatan Makanan
UNIVERSITAS GADJAH MADA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Kebumen, 22 Februari KINERJA PELAYANAN RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN TAHUN
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN FARID W. HUSSAIN Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik TUGAS: MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARISASI TEKNIS DI BIDANG BINA PELAYANAN MEDIK FUNGSI: PERUMUSAN SERTA PELAKSANAAN KEBIJAKAN , STANDAR, NORMA, PEDOMAN, KRITERIA, PROSEDUR DI BIDANG: BINA PELAYANAN MEDIK DASAR; BINA PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK; BINA PELAYANAN KEPERAWATAN; BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK; BINA PELAYANAN KESEHATAN JIWA; PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI; PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK SESDITJEN DIT. BINA PELAYANAN MEDIK DASAR DIT. BINA PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK DIT. BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DIT. BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DIT. BINA PELAYANAN KESEHATAN JIWA

DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK VISI DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK PELAYANAN MEDIK PRIMA TERWUJUDNYA PELAYANAN MEDIK PRIMA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN (DI RUMAH SAKIT DAN SARANA KESEHATAN LAINNYA)

DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK MISI DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK MEMFASILITASI TERLAKSANANYA PELAYANAN MEDIK YANG BERMUTU, EFISIEN, ADIL DAN MERATA; MENDORONG PENINGKATAN PERAN SERTA LINTAS SEKTOR DAN PROGRAM TERMASUK MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN; MENINGKATKAN SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM RUJUKAN DAN JEJARING PELAYANAN MEDIK; TERCIPTANYA SDM YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN KLIEN YANG BERLANDASKAN MORAL, ETIKA DAN HUKUM; MENINGKATKAN, MENDORONG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PELAYANAN MEDIK TEPAT GUNA; MEWUJUDKAN TERSEDIANYA SUMBER DAYA UNTUK PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIK.

(DI RS DAN SARKES LAINNYA) TUJUAN MENINGKATKAN AKSES, KETERJANGKAUAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN YANG AMAN MELALUI INSTITUSI SARANA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN (DI RS DAN SARKES LAINNYA)

KEBIJAKAN DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK Meningkatkan sistem rujukan UKP dan mengembangkan Rumah Sakit Kabupaten/Kota sebagai pusat rujukan dan safe community. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan medik yang memadai dan merata termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Mengembangkan pelayanan medik mobilitas berbasis Rumah Sakit. Mengembangkan dan peningkatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Kabupaten/Kota

Menerapkan akreditasi rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya. Lanjutan … Mengembangkan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Sayang Bayi di seluruh Rumah Sakit Mengembangkan dan penerapan standar pelayanan kedokteran, keperawatan dan penunjang medik lainnya di sarana kesehatan lainnya. Menerapkan akreditasi rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya. Mengembangkan pelayanan medik sub-spesialistik di Rumah Sakit Pendidikan.

Lanjutan … Mengembangkan Early Warning Outbreak Recognition System (EWORS) dan Laboratory Emerging Infectious Diseases (LEID) di rumah sakit. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mengembangkan jaminan keselamatan pasien (patient safety assurance) di rumah sakit Mengembangkan SIMRS sampai Rumah Sakit Kabupaten/Kota dengan menggunakan website Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.

PENGUTAMAAN PROGRAM Ditjen Bina Yanmedik 2005 - 2009 PEMENUHAN DANA PENDAMPING P/HLN MENINGKATKAN AKSES DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN DI KELAS III RS PEMENUHAN SARANA, PRASARANA, PERALATAN, OBAT DAN PERBEKALAN RS SESUAI DENGAN STANDAR, KHUSUSNYA DI DAERAH TERTINGGAL SECARA SELEKTIF PENINGKATAN PELAYANAN 4 (EMPAT) SPESIALIS DASAR PENINGKATAN PELAYANAN UNTUK MENURUNKAN AKI/AKB PENINGKATAN PELAYANAN UGD, ICU, ICCU, NICU PENINGKATAN PELAYANAN PENUNJANG (LAB, RAD, ANESTESI, BANK DARAH) PENINGKATAN PELAYANAN NEW EMERGING DISEASES DAN EMERGING DISEASES a.l. : SARS, AI, DBD, HIV/AIDS PENINGKATAN PELAYANAN UNGGULAN DI RUMAH SAKIT PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sampai tahun 2009 Departemen Kesehatan akan memberikan pengutamaan pada beberapa upaya kesehatan. Pengutamaan upaya kesehatan tersebut adalah : Pelayanan gakin Promosi kesehatan berskala nasional Penanggulangan penyakit menular, dan gizi buruk Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana Pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan

Lanjutan … PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN DI RS UMUM DAN KHUSUS MEMBUAT STANDAR, PEDOMAN, DAN PROSEDUR TATA LAKSANA PELAYANAN SESUAI DENGAN STRATA RS DAN SARKES LAINNYA PENINGKATAN RS DALAM KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK-BLU) PENGEMBANGAN SAFE COMMUNITY CENTER PENGEMBANGAN SISTEM PEMBIAYAAN PELAYANAN DI SARANA KESEHATAN DENGAN PENDEKATAN CASEMIX PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JEJARING PELAYANAN RUJUKAN MENGEMBANGKAN JEJARING PELAYANAN ANTAR RS DAN SARANA KESEHATAN LAINNYA MENGEMBANGKAN JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PEMENUHAN DOKTER SPESIALIS DAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS LAINNYA (a.l. TENAGA KEPERAWATAN) DI RS SERTA PENGEMBANGAN PROFESIONALISME SDM RS PENINGKATAN DAN PENGUATAN PELAYANAN RS KAB/KOTA, PROP, VERTIKAL, RS KHUSUS, DAN RS PENDIDIKAN FASILITASI, ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM UKP MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM UKP

SASARAN RKP 2007 PROGRAM UKP MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI PEMBIAYAAN OLEH PEMERINTAH DI KELAS III RS 100% MENINGKATNYA PRESENTASE RS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT MENCAKUP 90% JUMLAH RS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) MENCAKUP 80% MENINGKATNYA JUMLAH RS YANG TERAKREDITASI MENCAKUP 60% BERKEMBANGNYA RS PENDIDIKAN SEBAGAI TEMPAT PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI MENCAKUP 50%

PENYELENGGARAAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Ditjen Bina Yanmed Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, pedoman norma, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi. Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Fasilitasi / Advokasi / Sosialisasi Penerapan kebijakan, regulasi, pedoman, standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan program UKP kepada RS, Labkes dan sarkes di daerahnya. RS / UPT Vertikal serta RS & Balai Labkes daerah Pelaksanaaan / Implementasi Penyelenggaran program UKP di RS / BLK/ SARKES.

TERIMA KASIH