PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENTAUSAHAAN & PENYUSUNAN
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PECEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Aplikasi Pembukuan Bendahara
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
BUKU KAS UMUM Saldo pada BKU dinamakan Saldo Buku
BOS AKUN 52 MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Peningkatan Kemampuan Bidang Perbendaharaan Kementerian Kesehatan
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Perbendaharaan Negara
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Penatausaan Pengeluaran
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
Transcript presentasi:

PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Oleh ABD. GAFUR

PENGERTIAN BENDAHARA PENGELUARAN “ ORANG YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA, MENYIMPAN, MEMBAYARKAN MENATAUSAHAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN UANG UNTK KEPERLUAN BELANJA NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN” (UU Perbendaharaan Negara Pasal 1)

PENGERTIAN PEMBUKUAN BENDAHARA Kegiatan pencatatan transaksi keuangan satuan kerja oleh bendahara pengeluaran yang dimulai dengan mengidentifikasi dokumen sumber, menganalisis transaksi dan mencatatnya secara kronologis dalam suatu buku untuk tujuan manajerial dan pertanggungjawaban

TRANSAKSI YANG HARUS DIBUKUKAN PENERBITAN SPM OLEH KPA Contoh : SP2D UP PEMBAYARAN ATAS UANG YANG BERSUMBER DARI UANG PERSEDIAAN Contoh : Pembayaran tunai kepada rekanan untuk pengadaan barang/jasa PEMBAYARAN ATAS UANG YANG BERSUMBER DARI SP2D LS KEPADA BENDAHARA Contoh : Pembayaran Uang Makan Kepada Pegawai PENYALURAN DANA DARI BENDAHARA PENGELUARAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) Contoh : Pembayaran Uang Muka Kepada BPP AKTIVITAS LAINNYA Contoh : Penerimaan Jasa Giro Bank

DITUNJUK MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA RUANG LINGKUP FUNGSIONAL BENDAHARA UMUM NEGARA (KPPN) DITUNJUK MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENDAPATAN LAINNYA YANG MENJADI HAK NEGARA WAJIB MENYELEGGARAKAN PEMBUKUAN TERHADAP SELURUH TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN HANYA BERTANGGUNGJAWAB SEBATAS UANG YANG DIKUASAINYA UP TUP LS BENDAHARA PUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN LAINNYA YANG MENJADI HAK NEGARA

PERBEDAAN PENCATATAN OLEH UAKPA DAN BENDAHARA PENGELUARAN AKUNTANSI UAKPA PEMBUKUAN BENDAHARA Bukti pembayaran/Kuitansi dengan menggunakan UP Belum dianggap sebagai realisasi belanja yang mengurangi pagu anggaran dalam DIPA Sudah Dianggap Sebagai Realisasi Belanja Yang Mengurangi Pagu Anggaran Dalam DIPA;. Mencakup seluruh saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran meliputi : Kas yang bersumber dari UP; Kas yang bersumber dari SPM LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengluaran Kas dari potongan /pungutan pajak dan bukan pajak yang dilakukan bendahara pengeluaran; Kas dari sumber lainnya yang menjadi hak negara Kas di Bendahara Pengeluaran Terbatas hanya sebesar UP/TUP yag diterima Bendahara Pengeluaran

DASAR PENCATATAN TRANSAKSI 1 SINGLE ENTRY BOOKKEEPING Transaksi hanya dicatat pada satu sisi, Debet = Penerimaan, Kredit = transaksi pengeluaran 2 BASIS KAS Pengakuan dan pencatatan atas transaksi dilakukan pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran 3 ASAS BRUTO Suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setela dikurangi pengeluaran atau tidak memperkenankan pencatatan setelah kompensasi antara penerimaan dengan pengeluaran

DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN DIPA beserta POK SPM UP dan SPM TUP yang telah diterbitkan SP2D nya SPM GUP yang telah terbit SP2D-nya SPM GUP Nihil yang telah terbit SP2D-nya SPM-LS Pihak Ketiga yang telah terbit SP2D-nya SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang telah terbit SP2D-nya Kuitansi/Bukti Pembayaran dengan menggunakan UP/TUP Faktur Pajak dan/atau bukti potongan pajak SSP/SSBP/SSPB Bukti penarikan kas dari bank

ALUR PENATAUSAHAAN DOKUMEN SPM/SP2D (Pasal 15 PMK No 73 Tahun 2008) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SPP PENANDATANGAN SPM UAKPA BENDAHARA PENGELUARAN SPM SP2D SP2D KPPN SP2D

JENIS-JENIS BUKU BUKU KAS UMUM BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA SUMBER KAS/JENIS KAS Buku Pembantu Uang Persediaan Buku Pembantu LS Bendahara Buku Pungutan/Potongan Pajak Buku Pembantu Lain-lain PENYIMPANAN/KEBERADAAN KAS Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu BPP Buku Pembantu UM Perjalanan Dinas BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA

TATA CARA PEMBUKUAN Prinsip Pembukuan BUKU KAS UMUM Buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi ayang dilakukan bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan belanja negara Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran harus dimulai dari Buku Kas Umum selanjutnya pada buku-buku pembantu Prinsip Pembukuan BUKU KAS UMUM Di DEBET jika menambah saldo BKU Di KREDIT jika mengurangi saldo BKU Di DEBET dan KREDIT jika tidak menambah maupun mengurangi saldo BKU Prinsip Pembukuan Buku-buku Pembantu Di DEBET jika menambah saldo Buku Pembantu tersebut Di KREDIT jika mengurangi saldo Buku Pembantu tersebut Tidak dibukukan jika tidak mempengaruhi saldo Buku Pembantu tersebut

TRANSAKSI DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN Menerima DIPA dan POK DIPA dan POK BKU (D/K), BP PAB (D) Menerima SP2D UP/TUP SPM dan SP2D UP/TUP BKU (D), BP Bank (D), BP UP (D), Mengambil uang dari bank Cek BKU (D/K), BP Bank (K), BP Kas Tunai (D) Membayar belanja dengan UP secara tunai Kuitansi/Bukti Pembayaran BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP UP (K), BP PAB (K) Memungut pajak secara tunai Faktur Pajak/Bukti Potong BKU (D), BP Kas Tunai (D), BP Pajak (D) Menyetor pajak secara tunai SSP (Surat Setoran Pajak) BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP Pajak (K) Membayar UP melalui bank BKU (K), BP Bank (K), BP UP (K), BP PAB (K) Menerima SP2D GUP SPM dan SP2D GUP BKU (D), BP Bank (D), BP UP (D), BP PAB (Disahkan) Menerima SP2D GUP Nihil SPM dan SP2D GUP Nihil BKU (D/K), BP PAB (Disahkan) Menyetorkan sisa UP /TUP secara tunai SSBP BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP UP (K)

TRANSAKSI DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN Menerima SP2D LS Pihak Ketiga SPM dan SP2D LS BKU (D/K), BP PAB (K) Menerima SP2D LS Kepada Bendahara SPM dan SP2D LS Bendahara BKU (D/K Potongan), BP Bank (D/K Potongan), BP LS Bendahara (D/K Potongan), BP PAB (K) Membayar Belanja dengan uang LS BP secara tunai Kuitansi/Bukti Pembayaran BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP LS BP (K) Menyetor sisa uang LS BP secara tunai SSPB Pendapatan lain-lain Rekening Koran/Bukti Penerimaan BKU (D), BP Bank/Kas Tunai (D), BP Lain-lain (D) Biaya administrasi bank Rekening koran BKU (K), BP Bank (K), BP UP (K), BP PAB (K) Koreksi Kesalahan Berita Acara Kesalahan Pembukuan (BAKP) BKU dan BP terkait di CP, kemudian bukukan yang sebenarnya Pembayaran UM Perjadin secara tunai Tanda Terima BKU (D/K), BP UM Perjadin (D ), BP Kas Tunai (K) Pertanggungjawaban UM Perjadin Kuitansi/Bukti Pembayarn BKU (K), BP UM Perjadin (K), BP UP (K), BP PAB (K)

TRANSAKSI DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN Menerima pengambalian sisa uang muka Tanda terima BKU (D), BP UM Perjadin (K), BP Kas Tunai (D) Pembayaran kekurangan Uang Muka Tanda Terima BKU (K), BP UM Perjadin (D), BP Kas Tunai (K) Uang Muka BPP BKU (D/K), BP UM BPP (D), Buku Kas Tunai (K) Realisasi Belanja BPP LPJ BPP BKU (K), BP UM BPP (K), BP UP (K), BP PAB (K) Penerimaan Pengembalian Sisa UM BPP BKU (D/K), BP Kas Tunai (D), BP UM BPP (K) Pungutan dan Setoran Pajak oleh BPP BKU (D/K), BP Pajak (D/K), BP UM BPP (D/K)

MENYUSUN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BAGIAN I : Saldo Kas Menurut Pembukuan sumber datanya diambil dari pembukuan Buku Pembantu BAGIAN II : Saldo Kas Menurut Pemeriksaan Fisik sumber datanya diambil dari hasil pemeriksaan fisik untuk saldo kas tunai dan rekening koran untuk mengisi saldo kas di bank BAGIAN III : Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA Saldo UP diambil dari saldo akhir buku pembantu UP Kuitansi yang belum dibukukan diambil dari kolom bukti pengeluaran yang belum disahka di buku pengawasan anggaran belanja Pembukuan menurut UAKPA datanya diambil dari Neraca Pos Perkiraan “Kas di Bendahara Pengeluaran”