MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 PARTAI POLITIK MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012

PARTAI POLITIK Political parties created democracy (Schattscheider, 1942). Parpol sebagai pelembagaan demokrasi A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to amagine (Yves Meny and Andrew Knapp, 1998) Lembaga politik dapat juga melalui saluran Pers, kelompok akademisi, NGO/LSM, Ormas, dan sebagainya. Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democarcy (Robert Michels, 1942).

DERAJAT PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI Its Age The Deporsanalization of Organization Organizational Differentiation (Yves Meny and Andrew Knapp, 1998)

FUNGSI PARTAI POLITIK (Mariam Budiardjo, 1992) Komunikasi Politik Sosialisasi Politik Rekrutmen Politik Pengatur Konflik

FUNGSI PARTAI POLITIK (Yves Meny and Andrew Knapp, 1998) Mobilisasi dan Integrasi; Sarana pembentukan pengaruh terhadap prilaku pemilih (voting patterns); Sarana rekrutmen politik; dan Sarana Elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

PARTAI POLITIK DI INDONESIA Dasar Hukum UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh

DEFINISI PARPOL Parpol terdiri dari Parpol Nasional dan Parpol Lokal di Aceh Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara”. Parpol Lokal di aceh merupakan hasil dari kesepakatan politik dalam UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan melalui PP Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dalam PP ini dikatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu.

PEMBENTUKAN PARPOL NASIONAL (UU No. 2 Th. 2011) 1. Persyaratan Pembentukan Parpol a. Didiirikan oleh minimal 30 orang berusia 21 th atau sudah nikah b. Didaftarkan oleh minimal 50 pendiri dengan Akta Notaris c. Pendiri dan pengurus dilarang merangkap pada partai lain d. Ada keterwakilan 30% perempuan saat pendiriaan dan dalam kepengurusan pusat. 2. Pendaftaran Parpol yang telah memenuhi persyaratan harus mendaftarkan ke KEMENHUMHAM untuk menjadi badan hukum dengan syarat : a. Punya Akta Notaris Pendirian Parpol b. Punya kepenguruasan 75% kab/kota di tiap provinsi dan 50% kacamatan di tiap kebupaten. c. Kantor tetap dan rekening ana nama parpol 3. Penelitian dan/atau verifikasi oleh KEMENHUMHAM selama 45 hr Pengesahan sebagai Badan Hukum melalui KEPMENHUMHAM paling lama 15 hari sejak berakhirnya verifikasi. Pengumuman pengesahan dalam Berita Negara RI.

ALUR PEMBENTUKAN PARPOL NASIONAL PENDIRIAN PENDAFTARAN Penelitian dan Verifikasi dalam 45 hari Oleh minimal 30 orang dgn akta notaris Didaftarkan oleh minimal 50 Pendiri Dalam 15 hari PENGUMUMAN PENGESAHAN Dalam Berita Negara Republik Indonesia Disahkan sebagai Badan Hukum melalui Kepmenhumham

PEMBENTUKAN PARPOL LOKAL DI ACEH (PP No. 20 Tahun 2007) 1. Persyaratan Pembentukan Parpol Partai politik lokal di Aceh harus punya kepengurusan minimal 50% dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota Memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% Punya Nama, Lambang dan tanda gambar Punya Kantor dan alamat tetap Pendaftaran dan Pengesahan Sebagai Badan Hukum Diajukan kepada Kantor Wilayah KEMENHUMHAM Verifikasi/penelitian Pendaftaran Parpol lokal dalam buku pendaftaran parpol pada Kanwil KEMENHUMHAM dalam 30 hari Pengesahan melalui Keputusan Kepala Kanwil KEMENHUMHAM dalam 30 hari. 3. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

ALUR PEMBENTUKAN PARPOL LOKAL DI ACEH Verifikasi 30 hari PENDIRIAN Verifikasi dan Penelitian dalam 30 hari PENDAFTARAN Dlm buku pendaftaran parpol Kanwil Kemenhumham Dengan akta notaris Dalam 30 hari PENGUMUMAN PENGESAHAN Dalam Berita Negara Republik Indonesia Disahkan sebagai Badan Hukum melalui Kep.Kepala Kanwil Menhumham

ELECTORAL THRESHOLD Ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional. Ketentuan ambang batas tidak berlaku bagi penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan Kab./Kota. Suara untuk perolehan kursi DPR di suatu DAPIL ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

PARPOL YANG LOLOS ELECTORAL THRESHOLD PEMILU 2009 Demokrat 21.703.137 (20,85) Golkar 15.037.757 (14,45) PDI-P 14.600.091 (14,03) PKS 8.206.955 (7,88) PAN 6.254.580 (6,01) PPP 5.533.214 (5,32) PKB 5.146.122 (4,94) Gerindra 4.646.406 (4,46) Hanura 3.922.870 (3,77) Jumlah Partai Peserta Pemilu = 44 Jumlah Suara sah Nasional = 104.099.785

KEUANGAN PARTAI POLITIK (Pasal 34 UU No. 2 Th. 2011) Keuangan Parpol berasal dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan. Bantuan keuangan dari negara diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

PEMBUBARAN PARPOL OLEH MK KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI : Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 19 AYAT (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 10 ayat (1) UU MK : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

APAKAH PEMBUBARAN PARPOL LOKAL DI ACEH WEWENANG MK? Dalam UU MK tidak ada ketentuan bahwa yang dimaksud dengan Parpol termasuk juga Perpol Lokal di Aceh dan pembubarannya termasuk wewenang MK. Parpol yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Parpol adalah hanya parpol yang bersifat nasional, berarti Parpol Lokal di Aceh tidak termasuk dalam pengaturan UU Parpol. Ketentuan yang menyatakan bahwa pembubaran Parpol Lokal termasuk wewenang MK adalah Pasal 12 ayat (3) huruf c PP No. 20 Th. 2007 bahwa “Pemberitahuan pembubaran Partai Lokal di Aceh harus menyertakan Putusan MK jika pembubaran oleh MK”. Pasal 1 angka 5 PMK No. 12 Th. 2008 yang mencantumkan maksud dari Parpol Lokal

ALASAN PEMBUBARAN PARPOL Parpol dapat bubar karena (Psl 41 UU Parpol) : a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri dlm AD/ART b. Menggabungkan diri dengan Parpol lain. c. Dibubarkan oleh MK. 2. Parpol dapat dibubarkan oleh MK dengan alasan (Psl 69 (2) UU MK) jo. Psl. 2 PMK No. 12 Th. 2008: Ideologi, asas, tujuan, program bertentangan dengan UUD 1945. kegiatan parpol atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan UUD 1945.

ALASAN PEMBUBARAN PARPOL (Lanjutan) 1. Ideologi dan Asas Pancasila 2. Tujuan Negara a. Melindungi segenp bangsa Indonesia b. Memajukan kesejahteraan Umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 3. kegiatan parpol atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan UUD 1945.

PROSEDUR PEMBUBARAN PARPOL Terhadap Parpol yang melakukan kegiatan atau dampaknya bertentangan dengan UUD 1945 atau membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, dibekukan sementara oleh Pengadilan Negeri paling lama satu tahun. Jika melakukan pelanggaran kedua kalinya dapat dibubarkan melalui Putusan MK (Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol) Terhadap Parpol yang mempunyai ideologi, asas, tujuan, program bertentangan dengan UUD 1945 atau karena menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme, langsung dapt dibubarkan melalui MK (Pasal 48 ayat (7) UU Parpol).

MENGAPA PEMBUBARAN PARPOL HARUS MELALUI MK ? MK adalah sebagai penyelamat atau penjaga atau pengawal kesucian Konstitusi (the quardian of the constitution) Alasan pembubaran Parpol adalah karena adanya pelanggaran konstitusional yang menjadi ruh dari pendirian NKRI. Sebelumnya pembubarfan Parpol melalui MA dalam UU Nomor 2 Tahun 1999.

LEGAL STANDING PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pasal 68 ayat (1) UU MK, bahwa permohonan permbubaran parpol hanya oleh Pemerintah Pusat. PMK No. 12 Th. 2008, bahwa “Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden”. Artinya selain Presiden, Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi Presiden tidak dapat mengajukan pembubaran Parpol kepada MK. Bagaimana dengan Pembubaran Parpol Lokal di Aceh yang disahkan melalui Keputusan dan berada di bawah pengawasan Kepala Kanwil Kemenhumham? Seharusnya Kepala Kanwil Kemenhumham juga punya legal standing.

PUTUSAN MK DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Amar Putusan MK dalam Pembubaran Parpol : Permohonan Tidak Dapat diterima ((niet ontvankelijk verklaard), apabila syarat legal standing dan alasan pembubaran parpol tidak sesuai. Permohonan dikabulkan, apabila tidak permohonan beralasan Permohonan ditolak, apabila permohonan beralasan Jika Permohonan dikabulkan maka amar putusannya : Mengabulkan permohonan pemohon. Membubarkan & membatalkan status Badan Hkm. Putusan paling lambat 60 hari kerja sejak diregister. Putusan dibacakn dlm Sidang Pleno Terbuka utk Umum.

PELAKSANAAN PUTUSAN MK Pelaksanaan Putusan MK ini apabila permohonan pembubaran Parpol dikabulkan. Pelaksanaan Putusan MK ini dilakukan dengan membatalkan pendaftaran Parpol pada Pemerintah dalam 7 hari sejak putusan diterima. Putusan MK ini diumumkan dalam Berita Negara RI dalam 14 hari hari sejak putusan diterima.

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARPOL (Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12 Th. 2008 ???) Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia; Pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD dari Parpol yang dibubarkan (melaui Kep. Dewan); Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. BAGAIMANA KEWAJIBAN KEPERDATAAN PARPOL INI SETELAH DIBUBARKAN? HARUSNYA DIBENTUK LIKUIDATOR YANG BERTUGAS MEMBERESKAN KEWAJIBAN KEPERDATAAN, MISALNYA UTANG PAJAK DAN LAINNYA.

Terima kasih Cukup sekian CENDRAWASIH BURUNG IRIAN DI ACEH E.KALIMANTAN N.SUMATRA N.SULAWESI RIAU W.KALIMANTAN C.KALIMANTAN C.SULAWESI MALUKU JAMBI RIAU JAMBI W.SUMATRA C.KALIMANTAN S.SUMATRA S.KALIMANTAN IRIAN JAYA PAPUA LAMPUNG S.SULAWESI SE.SULAWESI BENGKULU C.JAVA E.JAVA W.JAVA W.JAVA Terima kasih Cukup sekian BALI DI YOGYAKARTA W.NUSA TENGGARA E.NUSA TENGGARA