Pengembangan Program Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS
Advertisements

RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
Membangun Jenjang Karir Profesi Bidang Transportasi
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
Pengembangan LSP Pihak 1 pada Pendidikan Vokasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
KONSEP CBT.
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes RI Palembang 2013
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Konsep Teaching Factory
MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT
Indonesia Kompeten SKKNI SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KKNI DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI OLEH LSP DALAM RANGKA MEMASUKI PASAR KERJA GLOBAL.
LM2.Mengembangkan dokumen sistem manajemen mutu LSP PBNSP 213 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
Daftar Isi Ringkasan Ekeskutif
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017
MEMPERKECIL KESENJANGAN DALAM SKILL MISMATCH
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
PERANAN KOMPETENSI DALAM MENGHADAPI MEA 2015
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Inda Mapiliandari Ketua Komisi Pengendalian Mutu Sertifikasi dan Sistem Informasi Badan Nasional Sertifikasi.
Seminar Nasional MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER   H.M. Tauchid Noor Pascasarjana Universitas Kanjuruhan Malang.
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
REKAYASA PIRANTI LUNAK
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
Konferensi Kartografi Nasional 1 Desember 2016
Pusdiklat Industri PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEMENPERIN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH.
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN MENGAHADAPI MEA 2015
SKKNI Kehumasan.
Garis Besar tentang Standar Kompetensi
Kemasan Standar Kompetensi Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen SDM
PEMAHAMAN SKKNI- BT-SK-001
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KONVENSI RANCANGAN KKNI BIDANG Manajemen SDM
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
Selamat PAGI GOOD MORNING.
Your Partner in Standardization
Selamat Pagi.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PENYELENGGARAAN RPL REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.
GARIS BESAR TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJEMEN SDM
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
Grand Desain Pemenuhan dan Peningkatan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
A.B. Mutiara Kerangka Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mengacu KKNI Rumpun Ilmu Informatika & Komputer A.B. Mutiara.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
KURIKULUM DAN KERANGKA KOMPETENSI PENDIDIKAN MENENGAH OLEH: KELOMPOK 2 1. ASEP TUTUN USMAN 2. YUFI MOHAMMAD NASRULLAH.
AWARENESS Wawan Darmawan BNSP:02/AUDITOR SMM/V/2016.
MENGHASILKAN LULUSAN SMK YANG KOMPETEN PEMANDU WISATA DI ERA MEA LSP PRAMINDO JAKARTA.
Transcript presentasi:

Pengembangan Program Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi Indonesia Kompeten Pengembangan Program Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi Disampaikan oleh: Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP Email: surono.ckp@gmail.com 2013

PROSES HUMAS. . . SDM KOMPETEN PROSES HUMAS Hostility Prejudice Apathy Ignorance Sympaty Acceptance Interest Knowledge PROSES HUMAS SDM KOMPETEN SITUASI NEGATIF SITUASI POSITIF

KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI REGISTRASI/ LISENSI PROFESI SERTIFIKASI KOMPETENSI MENGEMBANGKAN KOMPETENSI MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI MEMASTIKAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN PENERAPAN WAJIB SKKNI Sertifikasi pendidikan & Pelatihan Sertifikasi kompetensi Registrasi/lisensi personil LEMBAGA PENDIDIKAN & LEMBAGA PELATIHAN LSP OTORITAS KOMPETEN

Implementasi ASEAN Community mulai 31 Desember 2015 TRANSFORMASI ASEAN Bali Concord II (ASC diluncurkan—3 pilar) Deklarasi bangkok 1976 2003 Bali Concord I (perlunya ASC) 2004 Program Aksi Vientienne 2007 Akselerasi ASEAN Community 2015 Penandatanganan Piagam ASEAN 2007 Implementasi ASEAN Community mulai 31 Desember 2015 2008 Pemberlakuan Piagam ASEAN 2015 2009 Roadmap ASEAN Community

12 sektor integrasi prioritas MAE 2015 Produk pertanian Jasa Transportasi udara Produk otomotif E-ASEAN Produk elektronik Produk perikanan Jasa layanan kesehatan Produk karet Produk tekstil Pariwisata Produk kayu Layana logistik Sektor barang Sektor jasa Sumber: Kementerian Koordinator Ekonomi

Competence: Qualified to performce a process of a job Standar Kompetensi Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Skema sertifikasi: Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

JENIS SKEMA-SKEMA/PAKET SERTIFIKASI KOMPETENSI Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indoensia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster) Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Skema Sertifikasi Profisiensi

KKNI DAN KERANGKA KESETARAANNYA JENJANG PENDIDIKAN FORMAL JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN JENJANG PENDIDIKAN FORMAL KKNI 1 2 3 4 5 7 8 9 6 AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR S2 S1 S3 Sekolah Menengah Umum Profesi Spesialis D I D IV D III D II Sekolah Menegah Kejuruan Subspesialis PROGRAM AKADEMIK KEJURUAN, VOKASI, PROFESI

Skema sertifikasi KKNI SKKNI 6 + Pre-requisites KKNI 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Sertifikat 6

Judul Unit Deskripsi unit Elemen KUK Batasan Veriabel PENERAPAN SKKNI KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DENGAN SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP INDUSTRI PENERAPAN PADA ORGANISASI/INDUSTRI Judul SOP Ruang lingkup SOP Langkah-langkah proses Instruksi kerja Spesifikasi sesuai dengan konteks QA Judul Unit Deskripsi unit Elemen KUK Batasan Veriabel Panduan Penialaian PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN KERJA Judul Learning material Ruang lingkup diklat Pencapaian hasil pembelajaran (LO) Kriteria evaluasi belajar Kontektualisasi diklat evaluasi SERTIFIKASI Skema sertifikasi unit kompetensi Ruang lingkup asesmen Elemen asesmen Kriteria pencapaian Kompetensi Kontektualisas asesmen dan spesifikasi Penduan asesmen

Skema sertifikasi OKUPASI Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional SKKNI 6 SKKNI 7 + Pre-requisites

Manafaat sertifikasi NO MANFAAT 1. Industri PEMANGKU KEPENTINGAN MANFAAT 1. Industri Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas. 2. Tenaga kerja Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja 3. Lemdiklat Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.

STANDAR KOMPETENSI Standar Internasional Standar Khusus

PEMETAAN KOMPETENSI RMCS Regional Model Competency Standards FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI FUNGSI UTAMA (major functions) TUJUAN BISNIS (Bisnisn Purpose) AREA FUNGSI KUNCI (key function area) FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI PERMENAKERTRANS 8/2012. RMCS 2006

PETA STANDARDISASI KOMPETENSI PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (FUNGSI BISNIS, FUNGSI KUNCI, DAN FUNGSI MAYOR) FK. PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI FK. KOMUNIKASI PUBLIK Informasi politik, hukum dan keamanan Tata kelola komunikasi publik Informasi ekonomi Pengelolaan opini publik Informasi kesejahteraan rakyat Layanan komunikasi publik PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Layanan informasi media asing Kemitraan pemerintah dan lembaga negara Pnegelolaan Media cetak Kemitraan media dan dunia usaha Layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional Media online Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profsi Media luar ruang dan audio visual Layanan informasi masyarakat luar negeri FK. LAYANAN INFORMASI INTERNASIONAL FK. KEMITRAAN KOMUNIKASI FK. PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK

SIKLUS MEMBANGUN SDM BERBASIS KOMPETENSI Request & offer, bursa kerja, Hasil TNA Identifikasi persyaratan okupasi dan kompetensi Fasilitasi Penempatan KELEMBAGAAN REKRUTMEN Identifikasi Standar kompetensi Pengembangan skema sertifikasi Asesmen, sertifikasi kompetensi, & pemeliharaan kompetensi KELEMBAGAAN SERTIFIKASI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pengembangan modul pelatihan berdasar skema sertifikasi Promosi & rekrutmen Pengembangan pelatihan

RTL What s next to do tomorrow??

ALTERNATIF LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SERTIFIKASI BERBASIS KOMPETENSI Pemetaan Kompetensi. Pengembangan standar kompetensi. Mengembangkan link and match pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, registrasi/lisensi. Pengembangan kurikulum dan modul berbasis kompetensi. Pengembangan pelatihan/pendidikan berbasis kompetensi. Pengembangan kelembagaan sertifikasi profesi. Pengembangan skema sertifikasi. Sertifikasi kompetensi profesi.

Terima Kasih