Oleh: Dedy Try Yuliando 0810942011 Oleh: Dedy Try Yuliando 0810942011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
TEKNIK PERSIDANGAN Oleh: Alfian Arif Bintara Dipresentasikan dalam:
Nama: A R S A M TTL: Bonto-Bonto, 24 September 1991 Alamat: BTN Wesabbe Blok A No. 28 Studi : S1 Keperawatan STIKES NHM Notel : Organisasi.
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TATA TERTIB PENELAAHAN RKA-KL
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
KD 4 “MENGENAL BENTUK-BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA”
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
BAB IV Perjanjian kerja Menurut : Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian.
SOSIALISASI PEMILIHAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
SMART MEETING : Seni Memuluskan Pencapaian Tujuan Organisasi (LK)
POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD BADAN LEGISLASI 2010.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
PENGADILAN PAJAK.
ACARA BIASA.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
TEHNIK BERSIDANG BY : Nursyamsu
Oleh : Ermawati (Pimpinan MPM REMA UPI 2013)
PERSEROAN TERBATAS (PT)
LDKS 2010 SMKN 1 PLERED PURWAKARTA
DASAR PEMIKIRAN Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Sidang Lembaga Kemahasiswaan: Perspektif Teoritik
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
Oleh : TAUFIQ ARRAHMAN, S.Pd.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
Pengisian Jabatan Presiden dengan Pemilihan
HUKUM TATA NEGARA
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tata Cara Bersidang Permusyawaratan dalam MUBES, KONGRES, RAKER membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
Acara Pembukaan Renungan Singkat Perkenalan Briefing Penutup.
Fungsi, Wewenang, dan Hak
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
SIDANG DAN TEKNIK PERSIDANGAN
PERUBAHAN TATA TERTIB Senat Akademik Fakultas FKM UI 2015
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
Pengelolaan rapat Novi Trisnawati.
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Karyawan Karyawati DINPERMADES
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
Nugroho Ibnu Purwandityo
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
Tolak ukur ketercapaian materi:
TEKNIK PERSIDANGAN Pengantar Musyawarah Anggota
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
Tentang Pembentukan PPPSRS Rumah Susun
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
Langkah Konversi Suara Menjadi Kursi Pemilu 2019 Langkah 1 Menyiapkan Data : 1.Jumlah Alokasi Kursi dalam Satu Dapil; 2.Perolehan Suara Satu Dapil Langkah.
Transcript presentasi:

Oleh: Dedy Try Yuliando Oleh: Dedy Try Yuliando

Teknik sidang adalah sistem atau cara yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan dimana keputusan itu memiliki kekuatan hukum

 Merupakan tempat pertemuan yang bersifat formal  Tempat persidangan harus: Cukup luas untuk memuat seluruh peserta sidangKenyamanan dan keamanannya terjaminDilengkapi dengan perlengkapan sidang yang cukup

Hal-hal yang perlu diperhatikan: Memperhitungkan kehadiran peserta sidang Memperhitungkan masalah dengan jadwal dan waktu persidangan Memperhitungkan waktu istirahat sidang Mengalokasikan waktu sesuai dengan masalah yang dibahas Agenda acara yang telah disusun harus diputuskan melalui persidangan

Kursi dan meja Penerang an Palu Sidang Alat TulisPodium Alat Pengeras Suara Spanduk

•Merupakan Anggota yang sah •Bicaranya terarah •Berjiwa besar •Sanggup mematuhi tata tertib sidang Peserta Sidang •Terdiri atas tiga pimpinan sidang •Memiliki tugas dan wewenang masing masing Pemimpin Sidang

 Nama, waktu dan tempat  Peserta dan jenisnya  Kuorum, jumlah peserta sidang  Keputusan dan tata cara pengambilan keputusan  Jenis- jenis sidang  Etika persidangan  Hak dan kewajiban peserta  Pemilihan pemimpin sidang  Hak dan kewajiban pemimpin sidang  Sanksi sanksi

MusyawarahLobbyingVoting

Hak suaraHak BicaraKuorumInterupsiPoint of OrderPoint of InformationPoint of clearificationPoint of Personal previlageSkorsingLobyingVootingKetukan Palu

Ketukan Palu satu kali Pemindahan pemimpin sidang Skorsing sidang kurang dari 15 menit Mengesahkan keputusan per point atau per pasal Ketukan Palu dua kali Menutup atau menunda sidang dan membuka kembali setelah diskorsing lebih dari 15 menit Ketukan Palu Tiga kali Pembukaan sidang Penutupan sidang Pengedahan keputusan umum Ketukan Palu berkali kali Untuk menenangkan peserta sidang

•Sidang Komisi •Sidang pleno Sidang Umum Sidang Istimewa Sidang Paripurna