NOKEGIATANWAKTUTEMPATMATERI JUMLAH PESERTA PEMBERI MATERI KET NIHIL Model RH 1.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

Advertisements

“JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

REGISTRASI/IDENTIFIKASI

Panitia AKS BEM FKIP Universitas Wiraraja

POTENSI KERAWANAN PEMILU

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOKEGIATANWAKTUTEMPATMATERI JUMLAH PESERTA PEMBERI MATERI KET NIHIL Model RH 1.

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

 Pembukaan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Babak Penyisihan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Pengumuman Hasil.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:

TANGGAL WAKTU BAGIAN BARAT (WIB) WAKTU BAGIAN TENGAH (WITA) WAKTU BAGIAN TIMUR (WIT) UJIAN DINAS TK.I UJIAN KENAIKAN PANGKAT – –

BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang

KELAS PARAREL Bimbingan Teknis Wakil Kepala Bidang Kurikulum

Winner C A B D  A : Sabtu, 7 Desember 2013, – WIB  B : Sabtu, 7 Desember 2013, – WIB  C : Minggu, 15 Desember.

SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3

MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN

Menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

NOKEGIATAN HARI JML PESERTAKET SENINSELASARABUKAMISJUM’ATSABTUJML -Catatan : Agar laporan disertai dokumentasi nya dan dibuat laporan dalam bentuk buku/

Matakuliah : S0362/Konstruksi Bangunan dan CAD II Tahun : 2006 Versi :

TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke

SANGGAHAN BANDING.

PENERANGAN KESATUAN SIKAP POLRI PADA PEMILU 2014

ANALISIS TINGKAT PELANGGARAN ARAH ARUS LALU LINTAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Komputerisasi Perpajakan

Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo.

Tanggal / Waktu Pelaksanaan

Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

PERMENDIKBUD RI NOMOR 107 TAHUN 2013

CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN BULANAN PROGRAM KERJA 100 HARI

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)

PENERANGAN KESATUAN NOMOR: 32/VI/2014/PENSAT

DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20.

Materi Ke-13: PROBLEMATIKA PERDA

BEA MATERAI Bea Materai.

HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO

13-15 Februari Tujuan Pelatihan Kurikulum Pengajar Jadwal Pelatihan.

TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.

HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

DWI NUR SETIAWAN, SIK, MH Kasi BPKB Subdit Regident

JamSenin 2 Des Selasa 3 Des Rabu 4 Des Kamis 5 Des Jumat 6 Des R R S S.

PARTOGRAPH By Vetty Priscilla.

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Copyright by 1 P3PHK (Kuliah XIII) PHK Bag. 3.

Program kreatifitas mahasiswa

CEKLIST LAPORAN QUICK PROGRAM VIII 2015

LAPORAN KEGIATAN BULANAN Program. :. Police Goes to Campus Kesatuan. :

CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN HARIAN PROGRAM KERJA 100 HARI

CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN BULANAN PROGRAM KERJA 100 HARI

CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM VI 2015

CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN MINGGUAN PROGRAM KERJA 100 HARI

PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.

WAKTU, BULAN PELAKSANAAN

LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN Program : Police Goes to Campus Kesatuan : Polres Metropolitan Jakarta Utara Tanggal : 02 s/d 08 November 2009 Model.

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK

LAPORAN KEGIATAN BULANAN Program. :. Police Goes to Campus Kesatuan. :

LAPORAN KEGIATAN HARIAN Program. :. Police Goes to Campus Kesatuan. :

Matakuliah : F Aturan Pasar Modal

TERTIB atau CELAKA.

Hari/Tanggal : Senin / 02 November 2009 Model LH 1

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

PENGADILAN NEGERI SERANG

Transcript presentasi:

NOKEGIATANWAKTUTEMPATMATERI JUMLAH PESERTA PEMBERI MATERI KET NIHIL Model RH 1

NOKESATUANKEGIATANWAKTUTEMPATMATERI JUMLAH PESERTA PEMBERI MATERI KETERANGAN 1Polres LotengSafety Reading s/d wib SMKN 1 KOPANG Etika berlalu lintas 100 orangKasat Lantas Model RH 2

NOKESATUANKEGIATANWAKTUTEMPATMATERI JUMLAH PESERTA PEMBERI MATERI KETERANGAN 1Polres LotengBinluh09.00 s/d wib Pangkalan Ojek Terminal Renteng Tertib Lalu Lintas 100 orangKasat Lantas

Model RH 3 NOKESATUANKEGIATANWAKTUTEMPATSASARAN JUMLAH PETUGAS KETERANGAN POLRES LOTENG NIHIL

NOKESATUANKEGIATANWAKTUTEMPAT JUMLAH PESERTA SASARANKETERANGAN 1Polres lotengnihil Model RH 4

NOKEGIATANWAKTUTEMPATMATERIPESERTASASARANKETERANGAN 1Nihil Penanggung jawab Dirlantas Babinkam Polri -Catatan : Agar laporan disertai dokumentasi nya dan dibuat laporan dalam bentuk buku/ laporan resmi. Model RH 5

NOKESATUANKEGIATANWAKTUMATERISASARANJUMLAHKETERANGAN 1Polres Loteng Membuat Tempat pelayanan pengaduan s/d wib Pemasangan Kotak Saran Terbangunnya tempat pelayanan pengaduan Masyarakat 2 Buah Model RH 6

NOKESATUANKEGIATANWAKTUSASARANMATERIJUMLAHKETERANGAN Polres Loteng Membangun Pelayanan kecelakaan lalu lintas, Tilang, Stnk dan BPKB Pelayanan kecelakaan lalu lintas -Sesuaikan dgn jabaran program s/d wib s/d wib -Sesuaikan dgn jabaran program. Terbangunya ruang yanduan Proses Pelayanan Penyidikan Laka Dst….. a.Menyiapkan ruang Pengaduan b.Menunjuk Personil yg mengawaki c.Meningkatkat waskat & wasdal d.Dst SDA…… Sesuaikan dengan kegiatan 4 Lokasi 1 Lokasi - -Catatan : -Agar laporan disertai dokumentasi nya dan dibuat laporan resmi dalam bentuk buku. Model RH 7

NOKESATUANKEGIATANWAKTUTEMPATMATERISASARANKETERANGAN 1.Polres Loteng -Penindakan Pelanggaran lalu lintas yang berpotensi macet & Laka lantas S/D WIB Pemepek – Mt Gamang a. Pasal 302 jo 126 UU 22/2009 b. Pasal 287 jo 106 ayat 4 hurup e UU 22/2009 c. Pasal 287 (1) jo 106 (4) huruf a & b d. Pasal 286 jo pasal 106 (3) jo 48 (3). e. dst……. 1.Angkutan umum 2.AKDP dan AKAP -Penanggung jawab Kasat PJR -Catatan : -Agar laporan disertai dokumentasi nya dan dibuat laporan resmi bentuk buku. -Lakukan giat sidang ditempat bersama CJS Penanggung jawab Kapolres Model RH 8

NOKEGIATANWAKTULOKASISASARANJUMLAHKETERANGAN 1.NIHIL Model RH 9

NOKEGIATANWAKTUTEMPATSASARANJUMLAHKETERANGAN 1. NIHIL Model RH 10