KONTRAK ELEKTRONIK

MASALAH HUKUM CARA PEMBENTUKAN KONTRAK/SAH NYA SUATU KONTRAK ELEKTRONIK NILAI/BOBOT DOKUMEN ELEKTRONIK VALIDITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU TANDA TANGAN DIGITAL TEMPAT DAN WAKTU TERJADINYA PENAWARAN KETENTUAN/TERMS DAN PERSYARATAN /CONDITIONS KONTRAK ELEKTRONIK

AN ELECTRONIC CONTRACT A CONTRACT FORMED BY TRANSMITTING ELECTRONIC MESSAGES BETWEEN COMPUTERS KESELURUHAN KONTRAK YANG DIBENTUK MELALUI PERTUKARAN PESAN-PESAN ELEKTRONIK ANTAR KOMPUTER

Dengan penggunaan komputer global internet EDMON Hubungan Hukum Secara elektronik Memadukan networking dari computer based information system dengan telecommunication Dengan penggunaan komputer global internet

 Signature (1)  Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if: (a) a method is used to identify that person and to indicate that person's approval of the information contained in the data message; and (b) that method is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.

e-Contract e-Contract Computerized facilitation or automation of a contract Cross-organizational business processes over the Internet e-Service system to readily create e-contracts with enforcement measures will soon become a critical success factor Particularly applicable to standard business interactions, such as the purchase and sale of goods. e-Contract templates Reduce effort in development and support of the contract’s whole lifecycle (such as negotiation, enactment and enforcement The PURCHASER shall send a Letter of Credit for the GOODS to the SUPPLIER in the currency of [ ] within [ ] days of the invoice date. The SUPPLIER shall on receipt of the Letter of Credit ships the GOODS to the PURCHASER within [ ] days and provides the PURCHASER with shipment details.

e-Contract Enforcement Recognition (monitoring) and handling of contract breaches Enforcement and enactment are handled differently (enactment deals with regular activities) Compliance of a contract has to be kept under constant surveillance Monitoring of variables – states of the business process Challenges constantly checking validity of all these variables incurs tremendous overheads extended across organizational boundaries may include confidential information, e.g., bank accounts

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KONTRAK INDONESIA 1320 KUH PERDATA/ASAS KONSUALISME SEPAKAT CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATUPERIKATAN SUATU HAL TERTENTU SUATU SEBAB YANG HALAL

SYARAT SAH KONTRAK MENURUT HUKUM ANGLO-SAXON MUTUAL ASSENT CONSIDERATION (MENGUNTUNGKAN BAGI KEDUA BELAH PIHAK) CAPACITY LEGALITY FORM ( TERTULIS DAN DI TANDATANGANI)

MINORS/ANAK DIBAWAH UMUR KECUALI MINORS/ANAK DIBAWAH UMUR INTOXICATED PERSONS MENTALLY INCOMPETENT

MENCEGAH PELANGGARAN OLEH MINOR DALAM E-CONTRACT EMPLOYMENT ADDRESS CREDIT CARD NUMBER STATEMENT BAHWA CLIENT SUDAH DEWASA

Ada 2 macam kontrak di dalam on-line contract : Shrink-wrap license Produsen menempatkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan jual-beli (termasuk ketentuan tentang lisensi ) ada di dalam kotak kemasan sehingga kontrak terjadi ketika pembeli membuka dan menginstall soft ware

Kasus ProCD v. Zeidenberg, 1996 Kesepakatan ? Kasus ProCD v. Zeidenberg, 1996 Court of Appeal Shrink and wrap contract telah melanggar syarat mengikatnya suatu kontrak

Overturned Shrink and wrap contract enforceable karena mengandung unsur consideration atau benefit bagi kedua belah pihak yaitu menurunkan cost of soft ware

CONSIDERATION Contracts result only when one promise is made in exchange for something in return

SHRINK AND WRAP CONTRACT LEGAL RULES SHRINK AND WRAP CONTRACT MASS MARKET LICENSECE KOMSUMEN HARUS DIBERI KESEMPATAN TERLEBIH DAHULU UNTUK MELIHAT SYARAT-SYARAT KONTRAK SEBELUM MEMBAYAR DAN BILA DIA TIDAK SETUJU MAKA DIA DAPAT MENGEMBALIKAN BARANG TERSEBUT

KONTRAK HARUS DALAM BENTUK TERTULIS KONTRAK JUAL BELI TANAH KONTRAK JANGKA PENDEK KREDIT (COLATERAL) PERKAWINAN

RUU ITE/INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat; b. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan; c. surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; d. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak; e. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan f. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

INDIA/INFORMATION TECHNOLOGY LAW 2000 Exceptions To E-Contracts: The Information Technology Act, 2000 excludes the transactions related to: a negotiable instrument a power-of-attorney a trust a will any contract for sale or conveyance of immovable property or any interest in such property.

KEKUATAN HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. (2) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.