1. FEBRYANA PUJI RAHAYU 1513100062 2. RIZKI MONA SYAWLIA 1513100056 3. RIFQIANINGRUM AYU PRAYOGI 1513100080 4. ANNISA CHAIRA 1513100074.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kasus Video Ariel Peterpan
Advertisements

KASUS VIDEO ARIEL.
Privasi dan kebebasan informasi
AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK DAN ARSIP HASIL DIGITALISASI
Dalam UU ITE Iin Candrawati Iin Candrawati
KASUS UU ITE (NARLISWANDI PILIANG)
MARISSA HAQUE VS DEE DJOEMADI, ADDIE MS, KEVIN APRILIO BY : SYUAIBATUL ISLAMIYAH ( ) TARIQOTUN NAJAH ( ) MUHAMMAD IMAN HIDAYAT ( )
Welcome to PENGANTAR ILMU HUKUM PRESENTATION
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Undang – undang ITE Anggara Jauhari
KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
IMBALAN BUNGA XII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008
BAB VIII PERATURAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI DI INDONESIA.
Uu-ite-2008 Republic of Indonesia.
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN BADAN (PEMBUNUHAN & PENGANIAYAAN)
06 Ethical Dissent Perbedaan Pendapat menyangkut Etika Profesional
Sanksi Pidana dalam UU No
Gaya Khas Hukum Ari Wibowo, SHI., SH., MH.
UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
NOTARIS SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI
Oleh : Millisa Chusnul Eka Safitri H
Tindak Pidana di Bidang Perbankan & Money Laundering
TUGAS PTIK PELANGGARAN UU ITE
UNDANG – UNDANG ITE DI INDONESIA
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Oleh : Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
HUKUM CYBER GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
Hukum Perbankan Semester Genap 2015 (Feb-Mei 2015)
PENGHINAAN.
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
Etika Profesi – Fasilkom Udinus Defri Kurniawan, M.Kom
PENGANTAR ILMU POLITIK
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
IMBALAN BUNGA DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Undang – Undang ITE ILYAS NATA ( ).
Hukum Perdata dan Hukum Pidana
EKSAMNINASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 47/PK/PID
KUHP, UU Pers, Kode Etik Pers
HUKUM DAGANG Mochamad Dika Rinaldy Sandi Tyas Frenki Suvijana Audrey
PENGANIAYAAN.
UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi
UNDANG – UNDANG ITE Faizal Ghifari, M. Habibie, Rizki Ananda & Sherly Hapsari.
ETIKA INFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Disusun : ANDRI HARYANTO ( )
Pelanggaran UU ITE KASUS AGUS HAMONANGAN
Oleh : Leha silfiana ( ) Eva nurmalia ( )
CYBER CRIME DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO.11 TAHUN 2008
[ Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial ]
Oleh: Martya Sofia P. ( ) Auliya Triasita R. ( )
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH) M. RIZKI JANUARNA NPM FAKULTAS. HUKUM.
BEA MATERAI Nur Caesar Riani Tia Ulfa Siti Amrina Rasada Yanti
Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Media
KASUS PRITA MULYASARI.
“Undang-undang no.18 tahun 2009” “Bab XI - bab XIII”
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI PERUSAHAAN.
Kelompok 1 “PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL” NAMANIM AKMAL FARID MA’RUF NIZAMI EAA ABI SAIMIMAEAA AKBAR MUHZHAKIEAA ANGELITA PATRICIAEAA.
PENGADILAN NEGERI SERANG
Abolishment of Secrecy Obligation of Third Party
Damai Tanpa Hoaks Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Hoax adalah Sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita.
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
Transcript presentasi:

1. FEBRYANA PUJI RAHAYU RIZKI MONA SYAWLIA RIFQIANINGRUM AYU PRAYOGI ANNISA CHAIRA

MISBAKHUN

"Tetap saya mempertahankan pendapat saya dengan merampok dalam tanda kutip," ujar pemilik akun itu di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2013). Benhan juga mengaku cuitannya bukan tanpa dasar. Dirinya berkicau seperti itu dari ulasan tentang Misbakhun dari Majalah Tempo edisi 3-9 Desember "Saya kurang paham, twit itu saya baca karena ada yang mengirim twit itu ke saya lalu twit saya dikirim oleh seseorang ke Misbakhun," jelas Benhan. "Saya minta maaf soal kata merampok itu, secara harfiah itu enggak tepat juga. Saya cuma mau meralat, untuk kekurangan tanda kutipnya saya minta maaf," kata Benhan. Benhan Tak Menyesal Sebut Misbakhun 'Merampok' Bank Century

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yakni pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengenai penghinaan yang berbunyi: (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp ,-“ (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp ,-

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Dari penyidikan yang berlangsung, penyidik menjerat Benny dengan Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Benny terancam pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Setelah berkas penyidikan rampung, kejaksaan pun langsung menahan Benhan.