IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Menuju Broadband Lingkungan
Media Relations Sumber :
Media Relation dan Media Massa
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
PEMBEKALAN KABAHARKAM POLRI IRJEN POL. Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Oleh : H. Suardi Abbas, SH, MH Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel, 03 juni 2013.
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si
Media Relation Media Massa.
BUKIT TINGGI 11/5/ DELIBERATE, SUATU KEGIATAN YANG DISENGAJA, MEMILIKI TUJUAN TERTENTU. 2. PLANNED, SUATU KEGIATAN YANG TERENCANA BUKAN SPORADIS.
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
Comparative Study of Police System for Indonesian National Police Fukuoka, 13 Oktober- 7 November 2009.
BAHAN 2 PENGENDALIAN/ PENGAWASAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM VI 2015
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAYANAN MEDIA Naima Akase, SH,.MH.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Persyaratan Substantif, Teknis,
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
Bagian Humas by Anggita sari.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Bismillah….
Perkabaharkam Nomor : 1 Tahun 2011
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
DAMPAK TEKNOLOGI MEDIA
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KRITERIA PUBLIC RELATIONS INDONESIA Pertemuan 6
PAPARAN KABAG RBP DLM RANGKA RAKERNIS BIRORENA POLDA JATIM
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
PERAN HUMAS / PR di ERA MODERN
TIGA MISI UTAMA KAPOLRES MALANG KOTA Rencana Aksi
Citra & Opini Publik (7) Materi E- Learning.
Sari Yuniarti, SE.,MM. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA Sari Yuniarti, SE.,MM.
PERIODE REFORMASI 1998 – Sekarang (2013)
KELOMPOK 7 ISMAIL. N. PULU INTAN KUSUMA WARDHANI MAYA OCTAVIA MARYANTI
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
MODUL 8 MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
STRATEGI KAMPANYE DAN REPUTASI HUMAS
Upaya Komunikasi Polri dan Era Keterbukaan Informasi Publik
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
MEDIA RELATIONS.
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
Standard Operating Prosedur (SOP) Biro Administrasi Akademik.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Citra & Opini Publik LENIE OKVIANA, S.I.kom.,M.M.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H. PEMBEKALAN KADIVHUMAS POLRI KEPADA PESERTA RAKERNIS KORBRIMOB POLRI TAHUN 2014 Oleh : IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H. JAKARTA, Januari 2014

ARAHAN KAPOLRI MISI POLRI 12 PROGRAM PRIORITAS 8. MEMPERKUAT BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST) 12 PROGRAM PRIORITAS 11. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG DI DUKUNG PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);

PELAKSANAAN PROGRAM YG DIUTAMAKAN KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 & MENJAGA NETRALITAS POLRI PD SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014 MELALUI KESIAPAN PERSONEL PENGAMANAN, KESIAPAN GAR & SARPRAS, KESIAPAN OPERASIONAL, KESIAPAN MASY & KESIAPAN PENYELENGGARA PEMILU TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PD SAAT DIBUTUHKAN DI SETIAP KEGIATAN MASY, SEHINGGA KEBERADAANNYA BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH MASY DG KE DEPANKAN BHABINKAMTIBMAS & OPTIMALKAN TURJAWALI PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN YG MERESAHKAN MASY (PREMANISME, KEJAH JALANAN, PERJUDIAN) & KEJAHATAN TERORISME, KORUPSI, NARKOBA MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA, BAIK DGN MENINGKATKAN PENGENDALIAN DIRI SETIAP INDIVIDU MAUPUN MELALUI PENGAWASAN FUNGSI (WASKAT) & WAS INTERNAL/ EKSTERNAL

VISI HUMAS POLRI MENJADI PENJURU UTK DORONG DAN BANGUN KEPERCAYAAN MASY SERTA OPINI PUBLIK GUNA WUJUDKAN CITRA POSITIF SUAI VISI POLRI MELALUI KEMITRAAN DG MEDIA DAN SELURUH KOMPONEN MASY (POSTUR HUMAS POLRI 2010-2025) VISI HUMAS

MISI HUMAS POLRI MISI HUMAS BANGUN PUAN PR ANGG POLRI PD UMUMNYA DAN PENGEMBAN FUNGSI HUMAS PD KHUSUSNYA. BENTUK IKLIM HUMAS POLRI YG DUKUNG (KEBIJAKAN, SYSTEM, STRUKTUR, GAR DSB DAN TERAPKAN STANDARISASI SYSTEM HUMAS POLRI). BANGUN SARANA DAN PRAS HUMAS POLRI. SBG “FRONT OFFICE” POLRI PD SETIAP KESATUAN BANGUN KEMITRAAN DAN KERMA DG SEMUA MEDIA DAN KOMPONEN MASY. HIMPUN, OLAH DAN DISTRIBUSIKAN INFO SCR MERATA, MENYELURUH, CEPAT, TEPAT DAN AKURAT MELALUI JARINGAN TERBUKA BAIK BERSIFAT INTERNAL DAN EKTERNAL DAN MUDAH UNTUK DIMAMFAATKAN OLEH MASY GUNA BANGUN KOMUNIKASI DUA ARAH MISI HUMAS

HUBUNGAN POLRI MEDIA MASSA SIMBIOSIS MUTUALISME POLRI MEDIA MASSA MEMBUTUHKAN INFORMASI TTG PROSES / AKTIFITAS TUGAS KEPOLISIAN (UU NO. 40/1995 TTG PERS) MENYAMPAIKAN INFORMASI TTG TUGAS DAN KINERJA KEPOLISIAN (UU NO. 14/2008 TTG KIP 7

PELAYANAN INFO LANGSUNG PELAYANAN INFO LANGSUNG PERAN HUMAS PELAYANAN INFO LANGSUNG MEDIA CETAK MEDIATOR HUMAS POLRI BRIMOB POLRI MEDIA ELEKTRONIK KELOLA INFO MEDIA SOSIAL PELAYANAN INFO LANGSUNG

SIKAP BRIMOB TERHADAP MEDIA BERTEMAN LAYANI DENGAN INFORMASI YANG FAKTUAL TEGAS TIDAK MENGGUNAKAN KEKERASAN RAMAH MURAH SENYUM, MUDAH DIHUBUNGI PENOLONG KETIKA MEDIA BUTUH PERTOLONGAN SABAR MENGELOLA INFORMASI NEGATIF MENJADI POSITIF MELALUI HUMAS / PID

Sekian & Terima Kasih Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Hubungan Masyarakat