ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010

Good Governance Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif

Laporan MDGs Pendidikan apabila diukur dari HDI, berdasarkan data posisi Indonesia tahun 2006 berada pada urutan 108, dengan nilai indeks sebesar 0,83. Pendidikan apabila diukur dari HDI, berdasarkan data posisi Indonesia tahun 2006 berada pada urutan 108, dengan nilai indeks sebesar 0,83. Ranking Indonesia jauh dibawah negara- negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura berada pada urutan 25, Malaysia 61, Thailand 74, Filiphina 84, Brunai Darussalam ururtan ke 34. Ranking Indonesia jauh dibawah negara- negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura berada pada urutan 25, Malaysia 61, Thailand 74, Filiphina 84, Brunai Darussalam ururtan ke 34.

DATA DAN FAKTA PENDIDIKAN –Mutu pendidikan yang rendah –Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia empat tahun terakhir masih di atas satu juta siswa per tahun. Dari jumlah itu, sebagian besar (80 persen) adalah mereka yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP). –Jumlah anak putus sekolah SD setiap tahun rata- rata berjumlah hingga siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya di SMP sekitar sampai orang.

DATA ANAK TIDAK SEKOLAH Statistik Depdiknas 2006 menyebutkan ada 4 juta anak usia sekolah (6-12 tahun) yang tidak sekolah, 1,021 juta anak yang putus sekolah, dan 322,2 juta anak yang tidak dapat melanjutkan ke SMP-MTs.

LANDASAN LEGAL FORMAL ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SLTP) UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SLTP)

LANDASAN LEGAL FORMAL ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN UU sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, BAB XV : Peran serta masyarakat dalam pendidikan, pasal, 54,55, 56 menegaskan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menjadi kewajiban untuk melibatkan masyarakat. UU sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, BAB XV : Peran serta masyarakat dalam pendidikan, pasal, 54,55, 56 menegaskan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menjadi kewajiban untuk melibatkan masyarakat. Kepmendiknas Nomor : 044/U/2002 yang bertujuan Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepmendiknas Nomor : 044/U/2002 yang bertujuan Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

PRAKTEK MBS TIDAK SAMA PADA SEMUA SEKOLAH KEBIJAKAN PEMDA MANAJEMEN SEKOLAH STAKEHOLDER

Strategi Pemberdayaan Sekolah Menggunakan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pendekatan partisipatif Menggunakan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pendekatan partisipatif Prinsip dasar harus berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat Prinsip dasar harus berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat

Melakukan dalam pegas Bersama masyarakat Melakukan identifikasi kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan masyarakat, Identifikasi permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat, Memanfaatkan sumber-sumber belajar potensial yang ada di masyarakat, Bersama masyarakat menyusun paket pembelajaran masyarakat Mengembangkan kemandiran pembelajaran masyarakat

KRETERIA SEKOLAH ” underserved school ”

Penyebab rendahnya pendidikan Faktor sosial budaya Faktor sosial budaya Keterbatasan layanan akses pendidikan Keterbatasan layanan akses pendidikan Manajemen Sekolah Manajemen Sekolah

Pendidikan Masyarakat versi Open Menu PNPM-MP 2010 untuk kegiatan pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah saja, melainkan memberikan ruang dan kebutuhan belajar masyarakat lebih banyak

Langkah-langkah Fasilitasi Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat Penetapan program-program belajar masyarakat Penetapan program-program belajar masyarakat Penetapan sasaran belajar masyarakat Penetapan sasaran belajar masyarakat Melakukan inventarisasi potensi sumber belajar masyarakat Melakukan inventarisasi potensi sumber belajar masyarakat Merencanakan alokasi anggaran belajar masyarakat Merencanakan alokasi anggaran belajar masyarakat Menetapkan strategi dan metoda pembelajaran masyarakat Menetapkan strategi dan metoda pembelajaran masyarakat Merencanakan media belajar yang sesuai dengan program belajar masyarakat Merencanakan media belajar yang sesuai dengan program belajar masyarakat

Penetapan strategi pembelajaran masyarakat Pelatihan dengan sistem praktek dengan menggunakan demplot Pelatihan dengan sistem praktek dengan menggunakan demplot Pelatihan dengan sistem magang Pelatihan dengan sistem magang Pelatihan dengan sistem klasikal dan praktek Pelatihan dengan sistem klasikal dan praktek Dsb. Dsb.

RAGAM PAKET PEMBELAJARAN MASYARAKAT a. Pola pembelajaran life skill- kemitraan Kegiatan belajar seperti : kursus menjahit, bengkel, otomotif, sablon, diupayakan dilakukan dengan sistem kemitraan dengan pihak ke III.

b. Kegiatan pembelajaran masyarakat yang dilakukan dengan berbasis lokal oleh masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan yang didasarkan pada penguatan hasil produksi, seperti : Pembelajaran antar petani Pembelajaran antar petani Pembelajaran pembenihan Pembelajaran pembenihan Pembelajaran pertanian dengan sistem organik Pembelajaran pertanian dengan sistem organik Pembelajaran manajemen pengembangan usaha Pembelajaran manajemen pengembangan usaha Pembelajaran pengolahan industri rumah tangga Pembelajaran pengolahan industri rumah tangga Pembelajaran pengayaman industri rakyat Pembelajaran pengayaman industri rakyat Pembelajaran literacy Pembelajaran literacy RAGAM PAKET PEMBELAJARAN MASYARAKAT

c. Kegiatan pembelajaran masyarakat yang dilakukan secara kelompok, melalui pendekatan pemberdayaan yang didasarkan pada penguatan ekonomi keluarga, seperti : Pembelajaran budaya surplus bagi keluarga miskin Pembelajaran budaya surplus bagi keluarga miskin Pembelajaran pendidikan keluarga Pembelajaran pendidikan keluarga Pembelajaran pengelolaan ekonomi rumah tangga Pembelajaran pengelolaan ekonomi rumah tangga Pembelajaran gender bagi keluarga rumah tangga miskin Pembelajaran gender bagi keluarga rumah tangga miskin Pembelajaran kesehatan keluarga rumah tangga miskin Pembelajaran kesehatan keluarga rumah tangga miskin RAGAM PAKET PEMBELAJARAN MASYARAKAT

PNPM-MP 2010 BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARKAT Program pendikan MBS dan pelatihan masyarakat diharapkan memperoleh perhatian dan menjadi prioritas untuk diputuskan dalam MAD, dan sekaligus dijadikan dasar untuk diakomodasi dalam RPJMdes dan RPJMKab.