Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Tata Kelola Pembangunan Mewujudkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Semarang, 9 Februari.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
APLIKASI SIMAK BMN 2013.
DATA DIRI Nama. : AGUS D. WIJAYATMOKO, SH. , MH
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
Aplikasi PPAKP MANAJERIAL 2013 |
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TANAH PEMERINTAH.  Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sertipikasi BMN, sesuai kesepakatan antara BPN, Kementerian.
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA
PMK NOMOR 4/PMK.06/2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG.
TATA CARA PENGUSULAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER I TA 2016 Jakarta, 20 Juni 2016 Biro Umum.
AKUNTANSI ASET TETAP (Perubahan Pergub 156 tahun 2013)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
PEJABAT PENGELOLA BMN.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
PENGHAPUSAN.
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN
PELATIHAN MANAJEMEN ASET Kabupaten Majalengka:
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
Manajemen Kekayaan Negara Materi PKTBT:
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
TATA CARA REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
Simulasi Reviu atas Penilaian Kembali
REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
Doden FE Untag Banyuwangi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
Transcript presentasi:

Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga @ R. Sidang Perlengkapan Jumat, 9 Maret 2012

TUJUAN Untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga tidak hanya tertib secara fisik melainkan juga tertib secara administrasi. Mengingat pengelolaan aset negara merupakan hal yang seringkali membuat Laporan Keuangan satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga menyumbangkan hasil temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menghasilkan Opini Disclaimer. Oleh hal tersebut diatas perlu kiranya bagi satuan kerja untuk segera mengimplementasikan KMK 271/KMK.06/2011 tersebut.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN - 1 BMN yang tidak ditemukan. BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN. BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertifikat atas nama K/L. BMN yang berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN - 2 BMN dikuasai oleh pihak lain. BMN dalam sengketa. BMN dimanfaatkan pihak lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan. BMN dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kompensasi. Gedung berdiri di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis. Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

LANGKAH KERJA (BMN tidak ditemukan) : Mendata BMN di lapangan (Pisahkan antara perolehan < 2004 & > 2004 serta berikan keterangan kondisi BMN tersebut). Gabungkan data per nama barang. Cocokkan dengan data yang ada pada aplikasi SIMAK BMN. Jika BMN tidak ada -> usulkan penghapusan (sesuai format yang ada). Jika BMN ada -> penomoran ulang + update DBR. Jika ditemukan BMN -> input melalui Saldo Awal (dicari BA ST atau perkiraan nilai perolehannya).

LANGKAH KERJA (BMN Rusak Berat) : Lihat hasil dari pendataan pada point ke slide diatas. Jika kondisi baik -> OK Jika kondisi rusak berat -> ubah kondisi dan hentikan penggunaan -> usulkan penghapusan.

Batas Akhir usulan penghapusan ke Bagian Perlengkapan : 15 Mei 2012 SELAMAT BEKERJA