MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI, APAKAH BIAS GENDER?
PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
VISI Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah.
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
KONSEP RANCANGAN RPJMN DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA KNPP
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ISU GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN (AIPEG Gender Adviser)
“Strategi PUG dan Manfaatnya“
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
oleh : ANDRIE AMOES., SH,MH DIREKTORAT PERANCANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER
BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Disampaikan Oleh : Dr.Ir.Harsuko Riniwati,MP
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Dra. Sri Danti Anwar, MA Sekretaris Kementerian PP dan PA 1.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN YURNI SATRIA

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010 MASYARAKAT SEBAGAI LINGKUNGAN STRATEJIK/ASET PEMBANGUNAN KUALITASNYA ? JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010 2

Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan SEKS (JENIS KELAMIN) Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi. G E N D E R Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial - Ciptaan Tuhan - Buatan manusia - Bersifat Kodrat - Tidak bersifat Kodrat - Tidak dapat berubah Mengapa Slide ini Penting? Menjelaskan pengertian dan perbedaan prinsif serta kondrat dalam seks dan gender Inti Uraian Menjelaskan pengertian seks yang merupakan perbedaan biologis, kodrati , tidak bisa dipertukarkan dan langgeng Menjelaskan dan mendiskusikan pengertian gender yang merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antar laki-laki dan perempuan sebagai hasil kontruksi budaya dalam masyarakat. - Dapat berubah - Tidak dapat ditukar - Dapat ditukar - Berlaku kapan dan di mana saja - Tergantung waktu dan budaya setempat

KONSEP GENDER Konsep Gender : mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki2 yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki2 dan bagaimana menjadi seorang perempuan (culturally learned and assigned behaviour);

3 PERAN GENDER PERAN PRODUKTIF; PERAN REPRODUKTIF; PERAN SOSIAL.

Perbandingan IPM, IPG dan IDG Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007. KNPP dan BPS

RPJM 2010-2014 3 (TIGA) AGENDA PRIORITAS MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS MENCIPTAKAN INDONESIA AMAN DAN DAMAI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3 (TIGA) STRATEGI PENGARUSUTAMAAN (MAIN STREAM/ TERINTEGRASI) KEDALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) GENDER

I. INPRES NO.9/2000 TTG PUG DALAM PEMB.NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER I. INPRES NO.9/2000 TTG PUG DALAM PEMB.NASIONAL Instruksi Presiden kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota Untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

II. PERPRES NO. 5/2010 RPJMN 2010-2014 Buku II : Memperkuat Sinergi antar Bidang Bab I : Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang Salah satunya “Pengarusutamaan Gender” Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah : Pertama Meningkatkan kualitas hidup dan peran perenpuan, a.l. : Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya; Rendahnya indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender.

Kedua Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, a.l. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Ketiga Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, a.l. Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sbg prioritas pembangunan; Belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaksanaan PUG serta koordinasi pelaksanaannya. 10

PELAKSANAAN PUG PUG TERMASUK STRATEGI MENGEMBANGKAN DAN MELAKSANAKAN : Program /kegiatan yang spesifik diperuntukkan bagi laki2 atau perempuan; Program/kegiatan yang strategik gender untuk memberdayakan laki2 dan perempuan dalam rangka menghilangkan subordinasi,diskriminasi sehingga; mereka dapat setara dalam pembangunan Program/kegiatan untuk meningkatkan kapasitas (CAPACITY BUILDING) dalam melaksanakan PUG.

Lanjutan TUJUAN AKHIR PUG ADALAH TRANSFORMASI DARI KEADAAN TIDAK SETARA ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DLM HAK DAN KONDISI SOSIAL, MENJADI SETARA BAGI KE DUANAYA SERTA TERPENUHINYA KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER. STRATEGI PUG TIDAK SAMA DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. DLM MELAKSANAKAN PUG MUNGKIN DIPERLUKAN PERUBAHAN DLM AGENDA PEMBANGUNAN, TUJUAN, DLM ALOKASI DANA, STRATEGI DAN RENCANA AKSI AGAR LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DPT BERPARTISIPASI DAN MENDAPAT MANFAAT YANG SAMA DAN ADIL DLM PROSES PEMBANGUNAN.

PENGARUSUTAMAAN GENDER KKG INTEGRASI : Permasalahan Kebutuhan Pengalaman Aspirasi Perempuan dan Laki-laki Analisis gender STRATEGI PEMBANGUNAN Mengapa Slide ini Penting? Slide ini menggambarkan cequenci pemahaman atau pengertian pengarusutamaan gender. Inti Uraian Membahas dan mendiskusikan pengertian pengarusutamaan gender sebagai strategi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender ( KKG ) melalui pengintegrasian permasalahan, kebutuhan, pengalaman, aspirasi permpuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pematauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dipusat maupun didaerah. Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 13

K K G Akses Partisipsi Kontrol Manfaat INDIKATOR PUG Terhadap Sumberdaya Akses K K G Partisipsi Terhadap Pengambilan keputusan Kontrol Dari kebijakan & program dlm pembangunan Manfaat

LAKUKAN ANALISIS GENDER lanjutan Apakah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan saat ini sudah responsif GENDER? PERENCANAAN ? PENGANGGARAN PELAKSANAAN ? PEMANTAUAN ? EVALUASI ? AKSES ? PARTISIPASI ? KONTROL ? MANFAAT ? LAKUKAN ANALISIS GENDER

PRA SYARAT PELAKSANAAN PUG Komitmen politis Kebijakan Kelembagaan Sumber daya: SDM, sarana dan dana Data dan informasi terpilah Alat: metode analisis,pedoman, juklak, juknis Peran masyarakat

MENGAPA PUG DIPERLUKAN ? Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan res ponsif Gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang- undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan pengahargaan yang sama dimasyarakat PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan Gender dan karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. 16

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Apr-17 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan yang bias gender : perencanaan yang mengarah kepada kepentingan salah satu laki-laki atau perempuan Perencanaan yang netral gender: tanpa mempertimbangkan aspirasi/kebutuhan laki-laki dan perempuan Perencanaan yang responsif gender: mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi laki-laki dan perempuan

PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER Apr-17 PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER PERENCANAAN YANG PARTISIPATIF DENGAN MEMPERTIMBANGKAN EMPAT ASPEK YAITU AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT YANG SETARA BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN. MENGINTEGRASIKAN ASPIRASI, KEBUTUHAN , PERMASALAHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KEDALAM PERENCANAAN (PUG) DIDASARKAN KEPADA HASIL ANALISIS GENDER YANG MENGGUNAKAN DATA TERPILAH/STATISTIK GENDER (GAP) PROGRAM AKSI YANG DISUSUN BERTUJUAN MENGATASI ISU GENDER/ KESENJANGAN GENDER

ANGGARAN RESPONSIF GENDER PROSES PENYUSUNAN PPRG Data terpilah Isu gender (APKM) Penyebab & solusi PUG ANALISIS GENDER (GAP) PEREN CANAAN RESPONSIF GENDER ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) KONSEP GENDER SPN/D SKN/D PBK GBS (PAG) TOR (KAK)

Dasar Hukum Pelaksanaan ARG PUSAT PMK 119 tahun 2009: Penerapan anggaran responsif gender di 7 KL (2010) Permenkeu 104/2010 & 93/2011 DAERAH PP No 8 th 2008 Permendagri No 15 tahun 2008 (dalam proses revisi) Perda/Surat Edaran/SK Gube/Bup/Wali kota (Jateng, Banten,Jatim,Yogya, Kalsel)

PRINSIP ARG Bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki Apr-17 PRINSIP ARG Bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Anggaran yg menjembatani kesenjangan gender Bukan anggaran yang dialokasikan sama untuk laki- laki dan perempuan Bukan anggaran yang diusulkan untuk program perempuan atau tambahan dalam penganggaran Bukan anggaran yang disisihkan sekian % untuk kepentingan perempuan Tidak semua program /kegiatan perlu di koreksi agar responsif gender 22

KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DISUSUN ARG Apr-17 KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DISUSUN ARG Yang memiliki daya ungkit besar terhadap penurunan kesenjangan gender terutama yang menangani Bidang Perekonomian dan Polsoskum Berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional (mis: tujuan pencapaian MDGs) Berhubungan dengan pelayanan publik/service delivery Memperkuat pelembagaan PUG temasuk capacity building , advokasi, sosialisasi, kajian, dan pengumpulan data terpilah

MENGENAL ISU GENDER DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA Apakah ada kesenjangan gender (APKM) perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya pembangunan terkait transportasi dan perhubungan?. Misalnya: terhadap layanan yang diberikan seperti: Kebutuhan akan ruang perawatan bayi & balita Pojok asi Ruang merokok Kondisi bus dan alat angkutan lainnya Kamar kecil Tangga kepsawat dan alat transportasi lainnya dll

Mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan adil Apr-17 TUJUAN ARG Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai bidang pembangunan Mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan adil Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan KKG Membantu mewujudkan prinsip “good governance” (tansparan, akuntabel & partisipatif)

3 Kategori Belanja ARG Alokasi untuk mengurangi kesenjangan Alokasi Secara Umum yang dapat diarahkan utk memperkuat pelembagaan PUG Alokasi Spesifik gender (perempuan dan laki-laki)

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ARG ANALISIS GENDER GBS TOR/KAK MONEV ANALISIS GAP PMK 93 TH 2011 PMK 104 TH 2010 DOKUMEN ANGGARAN

DISKUSI DAN TANYA JAWAB