Pembangunan Pendidikan Tahun 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Advertisements

KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
KKN WAJAR 9 TAHUN KKN WAJAR 9 TAHUN DI KEC. ALASA.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
ANALISIS / REVIU SEKTOR PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
RINA WIDIASTUTIK, EVALUASI TERHADAP PROGRAM CSR PERTAMINA DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI SD NEGERI 1,2 DAN 3 DESA LEDOK KECAMATAN.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
Materi 9 - Sosialisasi SMA K riteria K etuntasan M inimal Penetapan.
Info PMU.
Setelah tamat SD, kegiatan apa saja yang akan KALIAN lakukan?
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Peserta FGD Peserta: 15 orang Perumus: Paramita Atmodiwirjo
CASCADING DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
Masalah-masalah dalam belajar
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
KAB DOMPU TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Peningkatan Layanan Pendidikan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Prof. Suyanto, Ph.D. (Direktur Jenderal).
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PEMETAAN MUTU SEKOLAH
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI AKREDITASI TAHUN 2017
INSTRUMEN EDS 2013.
Latihan Penyusunan RPJMD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
SKIP.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DI INDONESIA TAHUN 2010/2011
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI NTB ol o
KURANGNYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
EKSPOSE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMDA KERINCI
DAPODIK untuk KEBIJAKAN ZONASI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Unit 3. Monitoring dan Evaluasi Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1.
Transcript presentasi:

Pembangunan Pendidikan Tahun 2013 Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2013

TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak

DATA SISWA DAN GURU KAB. MUNA NO SATUAN PENDIDIKAN JUMLAH SEKOLAH GURU SISWA SERTIFIKASI BELUM SERTIFIKASI 1 TK 173 83 134 5786 2 SD/SDLB 318 985 1042 45713 3 SMP 98 632 380 15935 4 SMA/SMK 53 493 385 13306 642 2193 1941 80.740

KONDISI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN NO SATUAN PENDIDIKAN SARANA RUANG KELAS BAIK R. RINGAN R. BERAT 1 TK 93 101 135 2 SD 2366 262 91 3 SMP 455 87 33 4 SMA/SMK 216 108 126 JUMLAH 3967 558 383

DENGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2013 SEHINGGA APK SD ADALAH SEBESAR 104 % DAN APM SD 98 %. ANGKA PUTUS SEKOLAH SD SEBESAR 1,05 %. APK SMP SEBESAR 101% DAN APM SEBESAR 95%, ANGKA PUTUS SEKOLAH SEBESAR 1,19 %. APK SMA SEBESAR 71 % DAN APM SEBESAR 63 %, ANGKA PUTUS SEKOLAH SEBESAR 3,72 %. MENYEDIAKAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN ( BOSDA) UNTUK SEMUA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN MELALUI APBD. 6. MEMBERIKAN BEASISWA KEPADA GURU UNTUK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL MELALUI KUALIFIKASI PENDIDIKAN.

PADA PILAR 2 PENDIDIKAN KAB, MUNA TELAH MENGHASILKAN : SSN UNTUK SEKOLAH DASAR 5 SEKOLAH DAN RSBI 1 SEKOLAH. SSN UNTUK SMP SEJUMLAH 18 SEKOLAH SEDANGKAN RSBI SMP 1 SEKOLAH. SSN UNTUK SMA SEJUMLAH 7 SEKOLAH DAN RSBI SEJUMLAH 1 SEKOLAH.