Arsip Nasional Republik Indonesia P EMBERKASAN. A KIBAT TIDAK ADA PENYUSUTAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN Oleh:
Advertisements

Oleh : Kepala Seksi Fasilitasi Sumberdaya Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur Kementerian Pendidikan Nasional Lembaga Penjaminan.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEARSIPAN SISTEM ELEKTRONIK ‘go to the campus’ Drs. FEBRIADI, M.Si.
PENYUSUTAN ARSIP.
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) A. Zaini Bisri (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
YPP Al Mitra Bulukumba (By Agus Halid)
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
OTENTIFIKASI INFORMASI DAN FISIK ARSIP
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Lembaga Pengelola Dokumen Publik dan Semi-Publik
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS
TATA dalam KEARSIPAN MODERN
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
ORDNER KP.05. MUTASI ORDNER KP.02 LAMARAN ORDNER KP KEPEG.
Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI Yogyakarta, 24 Agustus 2016
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
PENATAAN ARSIP INAKTIF UNIVERSITAS AIRLANGGA
Nyi Raden Anita Trikusumawati
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
Arsip Nasional Republik Indonesia KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
Erni Zuhriyati, SS, SIP, MA Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
Arsip Nasional Republik Indonesia
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4102 SEJARAH KEARSIPAN
PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS ARSIP
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
TUGAS KEARSIPAN “ Pengertian Kearsipan dan Ruang Lingkup Kearsipan “
Dra. ELLY SUPRIHATIN, M.Pd
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Oleh : Dra Krihanta MSi Arsiparis Madya Pusat Jasa Kearsipan ANRI
Pendahuluan Latar BelakangLatar Belakang Perlunya arsip sebagai dokumen guna perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan  utamanya.
POKOK BAHASAN MANAJEMEN KEARSIPAN Pengertian Arsip dan Kearsipan A.
TATA KELOLA KEARSIPAN dan TATA NASKAH SURAT RESMI TAHUN 2017
Aspek Hukum Media dan Komunikasi Masa
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS ARSIP
Sistem Akuntansi Instansi
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIIPAN
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
Hajar Cherry Puspalillah, S.AB.,M.AB
Audit Kearsipan Internal
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019
Transcript presentasi:

Arsip Nasional Republik Indonesia P EMBERKASAN

A KIBAT TIDAK ADA PENYUSUTAN

arsip kacau

P ENGERTIAN Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberkasan arsip (filing system) adalah suatu teknik atau cara pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Pemberkasan dapat dilakukan dengan metode pemberkasan subyek, numerik, alpha numerik, dan alphabetis. ( PERKA ANRI 18/2011).

M AKSUD DAN T UJUAN Maksud Menyatukan dan menyimpan setiap komponen arsip dalam satu kesatuan informasi secara logis dan sistematis. Tujuan Mewujudkan fungsi arsip sebagai bahan bukti - kegiatan/peristiwa - yang memenuhi syarat otentisitas dan kelengkapan. b.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal; (konsideans huruf b, UU 43/2009)

D ASAR H UKUM Pasal 3 Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk: a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; c. menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; e. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan f. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

D ASAR H UKUM.... Pasal 6 Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.

PKD:wid-anri 9 MAS - LKD Penyelamatan Pengolahan Perawatan Penyimpanan Penggunaan LembagaSdmSistemSar-pra MAD - SKPD Penciptaan Penggunaan Penyimpanan Pemberkasan Perawatan Kebijakan Daerah Peraturan Anggaran Ps.5 UU.43/’09

P RINSIP Setiap berkas harus memenuhi unsur: a. Isi (konten);  otentik  terpercaya b. Konteks;  sesuai kegiatan/fakta c.Struktur.  menggambarkan kegiatan (file)  memory unit kerja (sub fond)  memory lembaga (fond)

P RINSIP.... Setiap berkas harus memenuhi syarat sebagai bukti, meliputi: a. Autentik; b.Lengkap; dan c.Terpercaya ( reliable ).

A LUR P EREKAMAN K EGIATAN Unit es II Unit es III Unit es IV Unit es III unit es IV fungsikegiatan fungsikegiatan

S TRUKTUR A RSIP KegiatanBerkas sub berkas A.perencanaan sub berkas B. pelaksanaan sub berkas C. hasil sub berkas D. evaluasi Item DPA

S TRUKTUR A RSIP Item DPA Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Sub Berkas Berkas

B ERKAS K EGIATAN A. Perencanaan  Kode Kegiatan  Nama Kegiatan RKT, DPA TOR, KAK RAB B. Pelaksanaan C.Hasil D.Evaluasi Keuangan Kegiatan Laporan Fisik: Foto/film Keuangan dan arsip Kualitas dan kemanfaatannya 2012 KLS Disusun Secara Kronologis

NoJenis KegiatanArsip sesuai dengan Jenis Kegiatan 1Kegiatan Rutin  Rubrik, sesuai aktifitas  Berkas obyek kegiatan (dosir) 2Kegiatan Proyek (sekali selesai )  Berkas Kegiatan (dosir) 3Kegiatan di luar Tupoksi  Sesuai tema/ substansi J ENIS B ERKAS A RSIP Y ANG T ERCIPTA

D AFTAR B ERKAS NoKegiatan AksesLokasiKet. KodeNama D AFTAR I SI B ERKAS NoKegiatan AksesLokasiKet. KodeNama

CATATAN Untuk Buku Agenda:  tidak untuk menyimpan arsip  beri catatan ttg lokasi simpan  diskusikan