PENATAAN RUANG TAMAN NASIONAL Taufik Tri Hermawan SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P
REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum
ISU STRATEGIS LINTAS AREA
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
Tim Pengajar Manajemen Hutan
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan Tool sebagai perangkat Ilham Sinambela TII-FGI, Mei 2010.
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
Klasifikasi tata guna lahan
DRAFT PERMENHUT Tentang PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SM, TN, TAHURA DAN TWA. Oleh: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
HASIL DISKUSI KELOMPOK C KEAMANAN DAN PENGELOLAAN TAMAN.
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
Penataan Ruang Taman Nasional
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pajak Bumi & Bangunan.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Pokok Bahasan 3 KATEGORI KAWASAN KONSERVASI
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
DODY SANTOSO, Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
Catatan Regulasi Pilihan Kebijakan Penentuan Kawasan Hutan Partisipatif Grahat Nagara, 14 Agustus 2012.
Perencanaan Pembangunan Wilayah
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KONSEP MODERN KAWASAN DILINDUNGI BAGI OBYEK EKOWISATA
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
Perencanaan Hutan Berbasis Ekosistem
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi Balai Kartini, 13 Desember 2012
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Kelompok 2 (M02) Rizka Okti Maulani Rohmatul Uma Luthfia Hikmah
RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II
Hutan Desa (HD).
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
STRATEGI PENGEMBANGAN HHBK UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
Penguatan Hak Masyarakat Dalam Kebijakan Kehutanan
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
M Bagus Farhan Teknik Industri.  Secara khusus aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya kurang mendapat perhatian dari pemrakarsa proyek maupun.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Transcript presentasi:

PENATAAN RUANG TAMAN NASIONAL Taufik Tri Hermawan SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Phase dalam pemantapan kawasan TN Penunjukan Kawasan TN Penataan Batas dan pemetaan Kawasan TN mantap Tata batas Zonasi Integrasi dengan tataruang/pembangunan regional SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Penunjukan Kawasan TN Kriteria dan mekanisme penunjukan kawasan TN –Dasar pertimbangan berfokus pada ekologi dan konservasi biodiversitas (PP 68/1998) –Usulan dari berbagai pihak tanpa proses uji publik dan mekanisme perwakilan yang jelas Apakah mekanisme yg ada sudah akomodatif? Bgmn seharusnya? Bgmn mekanisme keterwakilan masy didlm dan sekitar hutan? SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Penataan Kawasan TN Cakupan –Tata Batas –Zonasi Kebutuhan legalitas dan legitimasi para pihak Merupakan problematika lapangan yang sering muncul SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Tata Batas Mekanisme keterwakilan para pihak –Kepmenhut 635/Kpts-II/1996 pembentukan PTB, terdiri (bupati, bapeda, pertanahan, PU, Deptan, Camat, UPT Dephut terkait ). –Kepmenhut 32/Kpts-II/2001 kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan (bupati, bappeda, dinas terkait, UPT Dephut, Kepdes, tokoh masy/ ketua adat setempat Akomodasi inisiatif lokal dalam mengelola hutan/kawasan khusus Kriteria status yang ditatabatas: bebas dari hak-hak pihak ke-3 (perorangan dan Badan Hukum ) Problem teknis –Patok nafas, tdk pada tempatnya, digeser dsb SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

ZONASI FLEKSIBILITAS UNTUK MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN PARA PIHAK (jenis zona dan pengelolaan di masing- masing zona) –Dampak tdk fleksibel (penolakan terbuka dan pelanggaran) –Konsekwensi kalo fleksibel ? –Aspek legal kalo mengakomodasi kebutuhan parapihak? Kalo belum ada, bagaimana? –Bagaimana mekanisme dukungan ke arah sana? Bgmn konsekwensi tatahubungan parapihak, hak,tgjwb, kewenangan dsb SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Integrasi TN dan tata ruang regional TN dianggap cost center/aset tidak menghasilkan PAD TN berada dalam wilayah administrasi yang kompleks –TN lintas kabupaten, lintas propinsi TN/ Kawasan konservasi mencakup mayoritas suatu wilayah administrasi –TN/KK lebih dari 50% wilayah suatu kab SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Flow chart penyusunan zonasi TNGC SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN TRTN SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Kriteria yang digunakan SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎

Tabel 4 ‑ 12 Skoring Masing-masing Kriteria Penentuan Zonasi No Aspek Bobot Kriteria Bobot Sub KriteriaSkor Ek o So s EkoSos 1Fisik0.2 Kelerengan %2 8-25% %6 > 40%10 DAS0.3 Upper10 Lower6 2Ekologi Land Cover0.6 Hutan Primer10 Hutan Sekunder8 Kebun/tegalan6 Semak belukar/ awan 8 Pemukiman2 Tubuh Air2 Tipe Vegetasi 0.4 Sub Alpine8 Montana10 Sub Montana8 Dataran rendah2 3Sosek Jalan ≤ 500 m2 > 500 m10 Mata Air ≤ 50 m10 > 50 m2 Actual Land- use 0.4 NPK2 Non NPK10 Potential Land-use 0.5 ≤ 500 m dari NPK2 > 500 m dari NPK10 SUMBER: elisa1.ugm.ac.id/.../Penataan%20Ruang%20Taman%2...‎