DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA (K3)
Advertisements

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
STATISTIK KEUANGAN DAERAH
Rapat Kerja Perencanaan Tahunan/Pusat Studi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun – 21 Oktober 2011,
Sekilas Selayar Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT Letak geografis: Sulawesi Selatan paling.
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Standard Operational Procedure (SOP) Data Siswa (NISN)
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
CATATAN UMUM Hak Akses Menu SIM PKK Admin / user SIM PKK Kabupaten :
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Statistik Distribusi dan Jasa
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Pajak Bumi & Bangunan.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
PENGELOLAAN PASAR DESA
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SURVEI CONTOH KADARMANTO.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA BERDASARKAN
ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
Mata Kuliah MANAJEMEN DATA
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
APA KABAR PLPBK ??.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Bagi Bendahara Kelurahan/Desa
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
PROFIL KPKNL JAMBI 2015.
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
CHANGE! DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP APBDES 2018
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Transcript presentasi:

DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA PEDOMAN EDITING DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA

PENJELASAN UMUM Pengumpulan data keuangan pemerintah desa/kelurahan/nagari menggunakan daftar K-3 yang berisi data mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa/kelurahan/ nagari

BLOK I Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang lokasi/alamat lengkap responden dalam hal ini desa/kelurahan/ nagari Rincian blok 1 meliputi nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, jenis wilayah administrasi, status desa serta alamat lengkap kantor desa/kelurahan, kode pos, nomor telepon dan faksimili Pengisian rincian 1-4 didasarkan pada master file desa tahun 2007

BLOK I (lanjutan) Jika kode desa dan atau kecamatan tidak ditemukan, maka kode wilayah mengacu pada nama desa/kecamatan yang ada di master program entry Jika rincian 5 kosong, maka dilakukan pengisian sbb: Untuk kabupaten : isikan kode 1 (desa) Untuk kota : isikan kode 2 (kelurahan) Untuk kab di Sumbar : isikan kode 3 (nagari) kecuali Kabupaten Mentawai Rincian 6 (status desa) tidak memiliki master pembanding, sehingga pengisian mengacu kepada isian dari daerah. Jika rincian 6 kosong, maka : Untuk kota : isikan kode 1 (Perkotaan) Untuk kabupaten : isikan kode 2 (pedesaan)

BLOK III Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang profil desa, aparatur serta keterangan lain tentang kinerja pemerintah desa/kelurahan/Nagari. Blok ini mencakup 3 rincian: R 1 : Keterangan umum kepala desa R 2 : Banyaknya aparatur desa/kota/nagari R 3 : Administrasi desa/kota/nagari

BLOK III (lanjutan) Untuk R1 : Jika rincian 1b kosong (umur) maka diisi dengan 98; Jika rincian 1d kosong (tahun menjabat) maka diisi dengan 2003 Untuk R2 : Yang dimasukkan sebagai pegawai tetap adalah pegawai yang tidak berubah-ubah dengan pergantian kepemimpinan desa; Biasanya PNS (untuk sekdes/sekel). Isian kepala desa/lurah/wali nagari diletakkan pada kolom pegawai tetap Untuk aparatur yang lain sesuaikan dengan isian dari daerah

BLOK III (lanjutan) Untuk R3 : Isian dengan option 1,2,3 dst harus dipilih salah satu Isian dengan option 1,2,4 dst bisa dipilih lebih dari 1 Semua rincian dan sub rincian diisi, kecuali sub rincian yang bersyarat, misalnya R3 a2, R3 b2, dan R3 c2. Jika laporan keuangan desa tidak dibuat, R3 a1 kode 2, maka isian R3 b3 tentang aparat yang mencatat laporan keuangan bisa kosong. Dalam editing, R3 b3 diisi kode 0.

BLOK IV PENDAPATAN Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang realisasi pendapatan/ penerimaan pemerintah desa/kelurahan/nagari baik yang diterima secara teratur setiap tahun anggaran, maupun penerimaan yang didapat/ diusahakan oleh pemerintah desa/ kelurahan/nagari sebagai dana untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan

BLOK IV (LANJUTAN) Pastikan isian blok ini dalam ribuan rupiah. Range isian total pendapatan berkisar antara puluhan juta s/d 1-2 miliar. Untuk rincian PAD, sub rincian yang perlu diperhatikan keterisiannya adalah R 1.1.2 hasil pengelolaan kekayaan desa. Sub rinciannya kemungkinan besar terisi (tanah-tanah bengkok atau kekayaan desa mestinya ada). Hal yang sama untuk R 1.1.3 swadaya dan partisipasi (pungutan pelayanan desa).

BLOK IV (LANJUTAN) Untuk rincian 1.4 dana PKPD (ADD kemungki-nan besar selalu ada) Untuk rincian 1.5 kemungkinan besar ada Jika rincian dana PKPD kosong, maka diambil-kan dari rincian 1.5 yang terisi Imputasi dana PKPD diperoleh dari rata-rata ADD kabupaten/kota setempat. Jika hanya tersedia total pendapatan, maka prioritas pengisian rincian secara berurutan adalah : rincian 1.4; rincian 1.5; rincian 1.1 (poin 1.1.2 dan 1.1.3)

BLOK IV Belanja Langsung Adalah pengeluaran yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa). Pembiayaan belanja ini berasal dari sumber keuangan desa. Misalnya honor kades dan aparatnya dari hasil tanah kas desa atau pungutan masyarakat. Belanja Tidak Langsung Adalah pengeluaran yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa/kelurahan/nagari). Misalnya gaji PNS yang diterima sekdes/sekel.