KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PUBLIC RELATIONS KONSEP DASAR.
Advertisements

SISTEM PEMILU.
Partisipasi Politik Amerika Serikat
PEMILIHAN UMUM. Pemilu di Dua Negara UNI SOVIET (sbl 1989) tuntutan politik 10% pemilih menjadi anggota partai Tingkat partisipasi: 99% dari total.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
PARTAI ITU BUKAN SEPERTI YANG MEREKA KIRA
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
Pentingnya Pengakuan Suatu Negara Terhadap Negara Lain
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
Pertemuan 6 PARTAI POLITIK
TIPOLOGI PARTAI POLITIK
Analisa kekuatan-kekuatan Politik ECW
Ideologi dan Prediksi Perkembangan SJSN
TANTANGAN-TANTANGAN PARTAI POLITIK MASA KINI ( Stefano Bartolini dan Peter Mair ) Parpol Berhenti/gagal menjalankan fungsi-fungsi yang merupakan kunci.
Alur Simpang dari Demokrasi Postcommunist (Herbert Kitschiest)
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
SISTEM POLITIK INDONESIA
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
Pengantar Partai Politik
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
TIPOLOGI PARTAI POLITIK. Metode Klasifikasi A. Klasifikasi Katz dan Mair membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu : 1. Partai Elit. Partai jenis.
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PEMILU.
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
POLLING DAN PENDAPAT UMUM
Pertemuan Ke – Dua Struktur Partai Politik
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
MEMBANGUN TRADISI PEMILU LUBER DAN JURDIL
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Partai Politik & Pemilu
PEMILIHAN UMUM.
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
SISTEM PEMILU.
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Pengarustamaan Pemilu
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia
SISTEM KEPARTAIAN.
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Bentuk-bentuk Komunikasi Kelompok
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
Pengertian Kebijakan Publik
PARTAI POLITIK DAN IDEOLOGI KEPARTAIAN
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Sosiologycal Approach
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
By: RANTO, S.IP., M.A Dosen Tetap Ilmu Politik FISIPOL UBB
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
NILAI-NILAI DEMOKRASI
SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
Serikat Buruh berbasis Industri
PPT PKn.
KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)
Partai Politik.
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
ELECTORAL FORMULA.
Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Indonesia
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Representatif dan Backlash LGBT Keterwakilan Legislator LGBT dan Serangan Balik dari kelompok Mayoritas.
Transcript presentasi:

KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN

Apakah Partai politik itu? Sejarah perkembangan partai politik proses demokrasi dan kepartaian tidak bisa diterapkan disemua Negara Barat karena Pengaruh partai terhadap sistem pemilihan peraturan yang mengatur efek-efek system pemilihan pada sejumlah partai END

Peran penting parpol Fungsi parpol Kami berpendapat bahwa partai-partai politik sendiri bisa digolongkan sesuai dengan paradigma, intergrasi, persaingan, dan transisi dengan indikator-indikatornya seperti yang kami sajikan dibawah ini : END

Paradigma Integrasi Persaingan Transmisi Tujuan Mempertahankan sistem, menjamin stabilitas dan fungsionalitas sistem yang ada Merebut sebanyak- banyaknya kursi di parlemen melalui Pemilu Perubahan dan pembentukan tatanan sesuai dengan kepentingan massa pemilih Metode Mencari dan merebut dukungan massa untuk pro sistem Maksimalisasi perolehan suara melalui kerja efektif para aparat partai Partisipasi politik massa dan mengikutsertakan seluruh kepentingan massa lewat pembentukan organisasi-organisasi massa terbuka Tindakan Legitimasi sistem politik yang ada dan perekrutan elite lewat Pemilu Partai sebagai bisnis kampanye dalam Pemilu dan propaganda Mengorganisir, memobilisasi dan menjabarkan kepentingan massa dalam mengarahkan tujuan politik, serta pembentukan kehendak massa

Partai Politik adalah sekumpulan orang yang terorganisir dengan paham politik tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum sebagai upaya untuk memenangkan posisinya di parlemen/pemerintahan lokal maupun nasional.

Amerika (Amerika Serikat) Partai politik berkembang sebagai organisasi secara relatif lepas. Inggris (Eropa) Partai yang dominan pada periode tersebut adalah partai elite Jerman (Eropa) Parlemen terbentuk sebagai kompromi akibat kegagalan revolusi tahun 1848/1849

Adanya negara yang tidak bisa memasukan pola industriliasasi dan monopoli karena adanya tanggung jawab pemrintah terhadap masyarakat, dan kekhawatiran timbulnya perpecahan yang disebabkan oleh konflik antar etnis.

Tidak tersedianya tempat bagi perkembangan negara-negara tersebut untuk melakukan monopoli,bahkan bisa terjadi pembalikan dari demokrasi ke rejim otokratis.

Eropa telah terjadi peningkatan jumlah kasus postauthoritarian pengembaliaan demokratis Tentu saja, skema Tabel tidak benar-benar terus dalam kasus ini. Suatu pemerintah yang bertanggung jawab diperbarui dan hak pilih umum bersenjata bersama- sama, mungkin setelah proses urbanisasi dan industrialisasi telah datang dengan kekuatan penuh.

Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu.

Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat.

Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari berbagai kalangan masyarakat.

Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilu parpol mereka. Mengatur proses pembentukan kehendak politik dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.

Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk jabatan publik dan untuk menduduki kursi di parlemen.

Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa pemilu.

Dalam bab ini di bahas sistem pemilihan dianggap memiliki pengaruh terhadap system kepartaian, juga merupakan sebuah faktor yang bersifat causal dapat digunakan sebagai sebuah variablel terikat namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa argument ini muncul dari system kepartaian, bukan sebaliknya. Berdasarkan hasil hipotesa, mata rantai causal adalah merupakan system- sistem pemilihan yang dapat mempengaruhi system kepartaian.

Aturan 1: system pluralistis tidaka dapat memprouksi dengan sendirinya format dua partai antar Negara, akan tetapi dibawah semua keadaan ini akan membantu mempertahanakan eksistensi. Oleh karena itu kapanpun format dua partai ditetapkan system pluralistis berpengaruh.

Aturan 2: system pluralistis akan menghasilkan format dua partai jangka panjang dibawah dua kondisi: pertama system partai terstruktur oleh partai antar Negara dan kedua jika pemilihan menekankan system pemilihan terjadi dibawah proporsi pluralistis hingga konstituante.

Aturan 3: Sebliknya dormat dua partai tidak mmungkinkan-dibawah system pemilihan yang bagaimanapun kondisinya—jika rasial, linguistic, ideology, isu tunggal terasingkan atau kaum minoritas yang mana tidak terwakilioleh du partai besar dikonsentrasikan diatas proporsi atau geografis. Jika demikian efek system pluralism akan hanya bersifat reduktif tidak mewakili kaum minoritas.

Aturan 4: Akhirnya system PR juga mendapatkan efek reduktif—meskipun tidak begitu luas—didalam proporsi hingga ke tidak proporsi: dan khususnya kapanpun mereka diterapkan didalam konstituante berskla kecil menetapkan ambang representasi atau murni. Dibawah kondisi-kondisi tersebut PR juga akan mengeliminir partai-partai yang lebih kecil dimana pemilihan diadakan akn tetapi juga PR tidak akan mengeliminir partai-partai kecil yang memperjuangkan kuota.