ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
assalamu’alaikum wr. wb
Advertisements

PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
assalamu’alaikum wr. wb
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran.
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengadaan Barang dan Jasa
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
PENGADAAN BARANG/JASA
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA
Kontrak Kontrak adalah :
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SOAL UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.
Transcript presentasi:

ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA : PENGGUNA ANGGARAN/ KUASANYA (PA/KPA) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK (PPK) UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP/PANITIA (ULP) PEJABAT PENGADAAN (PP) PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) MELALUI SWAKELOLA : PENGGUNA ANGGARAN/ KUASANYA (PA/KPA) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK (PPK) PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

P A MEMBUAT RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MENGUMUMKAN WEB KLDI DAN VIA LPSE  PORTAL PENGADAAN NASIONAL MEMBUAT PAKET PENGADAAN MENETAPKAN ORGANISASI DIBAWAHNYA YG DIPERLUKAN (PPK, ULP, PP, PPHP) MENETAPKAN PEMENANG, KHUSUS UNTUK PAKET LELANG /PL DIATAS 100M PAKET SELEKSI /PL DIATAS 10 M PENANGGUNG JAWAB UTAMA PENGADAAN+PENGGUNAAN ANGGARAN

BERTANGGUNG JAWAB SUBSTANSI PENGADAAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK PPK MEMBUAT HPS MEMBUAT SPESIFIKASI TEKNIS MEMBUAT RANCANGAN KONTRAK MENERBITKAN SPPBJ MENANDATANGANI KONTRAK MELAKSANAKAN KONTRAK MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KONTRAK MELAPORKAN KEMAJUAN DAN PELAKSANAAN KE KPA/PA MENYERAHKAN HASIL PELAKSANAAN KE KPA/PA BERTANGGUNG JAWAB SUBSTANSI PENGADAAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

BERTANGGUNG JAWAB PROSES PELELANGAN DAN PEMILIHAN PENYEDIA ULP MENYUSUN RENCANA/JADWAL LELANG MENGUMUMKAN PELAKSANAAN LELANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOK LELANG MENETAPKAN JAMINAN PENAWARAN MELAKSANAKAN LELANG MENETAPKAN PEMENANG, KHUSUS UNTUK : PAKET LELANG /PL (barang,konstruksi, jasa lain) sd 100M PAKET SELEKSI /PL jasa konsultansi sd 10 M BERTANGGUNG JAWAB PROSES PELELANGAN DAN PEMILIHAN PENYEDIA

JIKA DIPERLUKAN, PPK DAPAT : JIKA DIPERLUKAN, PA DAPAT : MENETAPKAN TIM TEKNIS MENETAPKAN TIM TENAGA AHLI/ TIM YURI MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PPK DAN ULP JIKA DIPERLUKAN, PPK DAPAT : MENGUSULKAN PERUBAHAN PAKET, PERUBAHAN JADWAL KEG. MENETAPKAN TIM PENDUKUNG (pptk, pengawas lapangan,pengawas swakelola, konsultan dll) MENETAPKAN TIM AHLI AANWIZJER MENETAPKAN BESARAN UANG MUKA UNTUK PENYEDIA JIKA DIPERLUKAN, ULP DAPAT : MENGUSULKAN PERUBAHAN HPS MENGUSULKAN PERUBAHAN SPESIFIKASI TEKNIS PAKET

PEJABAT PENGADAAN MELAKUKAN PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG <= 100 JT terhadap Usaha kecil/ Koperasi/ perorangan MENETAPKAN PENYEDIA MEMBUAT LAPORAN KE PIMPINAN INSTANSI BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAANNYA kepada PA/ KPA BERTANGGUNG JAWAB PROSES PENUNJUKKAN LANGSUNG / PENGADAAN LANGSUNG dan PELAKSANAAN

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEMERIKSAAN TERHADAP HASIL PEKERJAAN MENERIMA HASIL PEKERJAAN MENANDA TANGANI BAP SERTIM (BISA DI BANTU OLEH TIM / TNG AHLI yang ditetapkan oleh PA/KPA) BERTANGGUNG JAWAB terhadap HASIL PEMERIKSAAN/ PENERIMAAN BARANG

ALUR PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN PAKET PENGADAAN PA PPK ULP PPHP HPS SPEK RANCANGAN KONTRAK ULP PELAKSANAAN LELANG PENETAPAN PEMENANG PENERBITAN SPPBJ PELAKSANAAN KONTRAK MELAPORKAN HASIL PPHP MEMERIKSA HASIL PEKERJAAN MENERIMA HASIL PEKERJAAN MENANDATANGANI BAP SERAH TERIMA