BENTUK FORMAL PERBUATAN HUKUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 WEWENANG HUKUM.
Advertisements

KEWARGANEGARAAN Disadur dari buku Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan oleh Asep Kurnia, 2012.
WARGA NEGARA Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk.
 Itu lah hasil foto saya. Foto – foto itu merupakan saksi bisu proses saya belajar fotografi selama ini.  Perubahan – perubahan.
PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL
W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.
VORM Art. 18 AB: LOCUS REGIT ACTUM
CATATAN SIPIL (Burgerlijke Stand)
POKOK-POKOK HUKUM PIDANA oleh : Susan Fitriasari Heryanto,M.Pd
Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku.
WARGA NEGARA.
HUKUM BENDA.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1 ADOPTION What is adoption? Is there any certain definition of adoption? Look at adoption system in: Islam Western countries Adat system in different.
Hukum Pidana.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
STATUS PERSONAL KAWIN ~ MARRIAGE  CERAI ~ DIVORCE  ADOPSI ~ ADOPTION
Level Kompetensi 1 KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Hak dan Kewajiban Warganegara
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN
ADOPSI.
Hak Dan Kewajiban.
HUKUM BENDA.
WARGA NEGARA & KEWARGANEGARAAN Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
MASALAH KEWARGANEGARAAN
Hukum keluarga.
PENYULUDUPAN HUKUM, VESTED RIGHT DAN KETERTIBAN HUKUM
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI
AUDITING DINI ONASIS, SE., MM., AK., CA. PROSES AUDIT 1.Menilai Resiko 2.Menanggapi Resiko 3.Melaporkan.
PERKAWINAN CAMPURAN Prof.Dr Zulfa Djoko Basuki,SH MH
HAK DAN KEWAJIBAN EVY SOPHIA, S.Pd.,MMSI.
Warga Negara Pewarganegaraan.
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti S U R A T Sesi V
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)
Hukum keluarga.
Matriks Invers (Kebalikan)
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU & TEMPAT
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
PROSEDUR IDENTIFIKASI NASABAH
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
TULIS POKOK BAHASAN PERTEMUAN NAMA DOSEN NAMA PRODI & FAKULTAS.
S U M B E R H U K U M.
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti P E T U N J U K Sesi VI
PROSEDUR DAN TEKNIK DALAM AUDIT Pertemuan 12
KULIAH ASAS-ASAS HUKUM BENDA DALAM HPI
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Parameter Ketika procedure atau function dipanggil, kita dapat melewatkan suatu nilai ke dalam function atau procedure tersebut. Nilai yang dilewatkan.
KEDUDUKAN ANAK Pertemuan 11.
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASARKOMPETENSIDASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN EVALUASI Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN (Pasca UTS)
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
PERKAWINAN CAMPURAN.
KEDUDUKAN ANAK Pertemuan 11.
HUKUM INTERNASIONAL.
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
HUKUM INTERNASIONAL.
KULIAH II TITIK-TITIK PERTALIAN
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN
JENIS PENGUJIAN Auditor menggunakan 5 Jenis Pengujian
Sistem Hukum Indonesisa ( bahan 12 ) Bahan 12 Sistem Hukum Indonesia
Permohonan Pendaftaran Desain Industri
HUKUM INTERNASIONAL.
Material Transfer Agreement
Transcript presentasi:

BENTUK FORMAL PERBUATAN HUKUM VORM DER RECHTSHANDELING (VORM)

LOCUS REGIT ACTUM SEMUA SYARAT FORMAL DITENTUKAN OLEH HUKUM NASIONAL DIMANA PERBUATAN HUKUM ITU DILAKUKAN

DASAR HUKUM PASAL 18 AB Prinsip Locus Regit Actum telah diterima dan berlaku di banyak negara (hal. 289 HPI Indonesia jilid III bag 1

PASAL 18 AB (HAL. 290) BERLAKU BAGI : Tiap perbuatan hukum yg dilakukan di Indonesia Tiap perbuatan hukum yg dilakukan di luar negeri Tiap perbuatan hukum yg dilakukan oleh WNI Tiap perbuatan hukum yg dilakukan oleh WNA

SEHINGGA SETIAP PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN WNI ATAU WNA, ADALAH SAH, BILA DILAKUKAN DENGAN MEMENUHI SEMUA SYARAT FORMAL DARI HUKUM NEGARA TEMPAT PERBUATAN HUKUM ITU DILAKUKAN. TETAPI INGAT : UNTUK SYARAT SUBSTANTIF/MATERIAL DARI PERBUATAN HUKUM, WNI TUNDUK PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA, DIMANAPUN PERBUATAN HUKUM ITU DILAKUKAN

APA SAJA YANG TERMASUK VORM ? HAL. 291-293 SAKSI UPACARA PROSEDUR CARA, DLL

TUJUAN VORM ? HAL. 293-294 SEGI KEUPACARAAN MELINDUNGI PARA PIHAK AGAR TIDAK TERGESA-GESA PENGUMUMAN PEMBUKTIAN