PENYELARASAN PROGRAM / KEGIATAN BAPETEN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
Advertisements

PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Pengantar Sistem Manajemen Terintegrasi (GS-R-3)
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
CARA MENGETAHUI PRODUK YANG TELAH TERDAFTAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN. Sumber :
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KAJIAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM IPTEK (BEASISWA)
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
1. Ketahanan Energi: › Bermacam Sudut Pandang › Cakupan Meluas › Rangkuman 2. Indonesia Snapshot.
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
Pengantar Raker BIDANG SISTEM INOVASI
Pengembangan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Directorate For Licensing of Nuclear Installation and Materials Nuclear Energy Regulatory Agency 20 Agustus BUDAYA KESELAMATAN DALAM PEMANFAATAN.
PERAN JAKSTRANAS DALAM RENSTRA BATAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
SAP 3 EVALUASI PROYEK DESAIN STUDI KELAYAKAN DAN MEMPEROLEH GAGASAN
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Pengembangan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
URGENSI KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF di INDONESIA
Pengendalian Mutu Agroindustri
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
Keterbukaan Informasi Publik
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
KEY ISSUES.
KEBIJAKAN IMPOR PANGAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Taruniyati Handayani Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PERDAGANGAN PANGAN.
Badan Tenaga Nuklir Nasional J A K A R T A
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
PERTEMUAN KE XII PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KERANGKA ACFTA (Asean China Free Trade Area )
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
AKUNTABILITAS BIROKRASI
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
KEBIJAKAN OBAT  .
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
serikat media siber indonesia
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
The Gateway to entire Business
Dr. RM. Okie Hapsoro BP, M.Kes, MMR
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS
Transcript presentasi:

PENYELARASAN PROGRAM / KEGIATAN BAPETEN DALAM PENYUSUNAN JAKSTRANAS IPTEK 2015 - 2019 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Jakarta, 03 Juni 2013 BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

TUGAS POKOK Berbasis pada UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pengawasan Ketenaganukliran dilaksanakan melalui pilar: peraturan Perijinan, dan Inspeksi Salah satu tujuan dari pengawasan ketenaganukliran adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat, dan melindungi lingkungan hidup dari potensi bahaya nuklir. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

PREDIKSI KE DEPAN (1/3) Penuaan instalasi nuklir perlu terus diperhatikan sehingga aspek keselamatannya tetap dapat dipertahankan. Perhatian pada material ikutan, baik yang radioaktif maupun yang termasuk dalam kategori bahan nuklir, perlu mendapat perhatian lebih dalam pengawasannya. Tuntutan pelayan prima, baik ke luar maupun ke dalam, tidak bisa dinafik-kan. Secara sistemik perlu diupayakan realisasinya. Ageing SDM Pengawas perlu diperhitungkan, dan dipersiapkan transfer of knowledge yang memadai dari senior ke yunior, demikian juga dengan pengadaan SDM yang baru. Perkemnangan teknologi harus dapat dikuti oleh SDM Pengawas sehingga dapat menerapkan pengawasan ketenaganukliran dengan benar, baik, dan efektif. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

PREDIKSI KE DEPAN (2/3) Kekokohan BAPETEN menjadi lebih nyata bilamana dapat memanfaatkan koordinasi dengan berbagai K/L sehingga efektivitas pengawasan ketenaganukliran dapat diupayakan. Tantangan dunia, dan hal ini dirasakan juga oleh Indonesia, yakni keterbatasan FEW (food, energy, dan water) akan semakin dirasakan pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu pemanfaatan teknologi nuklir guna turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut diperkirakan akan semakin menguat, dan untuk itu diperlukan peran pengawasan ketenaganukliran yang memadai Perhatian dunia semakin kuat terhadap isu penyalahgunaan sumber radioaktif dan bahan nuklir terutama di luar pengawasan (out of regulatory control) sehingga diperlukan koordinasi antar pengawas untuk mencegah perdagangan gelap, penyelundupan, sabotase pada event penting, dan pengangkutan Melalui KIP, masyarakat telah dan semakin terbiasa dalam menyoroti kinerja Lembaga-lembaga Pemerintah, untuk itu BAPETEN harus semakin baik dan benar. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

PREDIKSI KE DEPAN (3/3) Pelaksanaan larangan ekspor raw material pada tahun 2014 akan berdampak pada pengembangan sistem proses sumberdaya mineral menjadi semakin meningkat Mulai tahun 2015 dimulai pasar bebas China - ASEAN, yang berarti arus barang dan jasa menjadi semakin meningkat. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

TANTANGAN 2015 - 2019 1. Introduksi PLTN 2. Keselamatan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, dan keamanan zat radio- aktif. 3. Keselamatan dan keamanan Instalasi dan Bahan Nuklir, serta safeguards 4. Pengawasan terhadap TENORM (technological enhanced naturally occuring radioactive material) dan bahan nuklir sebagai material ikutan 5. Pengembangan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional 6. Pengembangan sistem keamanan nuklir nasional, termasuk illicit trafficking, smugling, sabotage. 7. Pemberlakukan ketentuan uji kesesuaian dalam bidang medik untuk optimisasi dosis pasien 8. Optimalisasi pengawasan arus ekspor impor melalui INSW 9. Peningkatan efektivitas dan efisiesni sistem perijinan 10. Pengembangan kelembagaan dalam era reformasi birokrasi. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

EVALUASI JAKSTRANAS IPTEK 2010 - 2014 Bidang 1. Ketahanan Pangan N.A. Bidang 2. Energi BAPETEN telah menyiapkan sistem perijinan untuk Tapak PLTN Bidang 3. Teknologi dan Manajemen Transportasi Regulasi keselamatan pengangkutan Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir Bidang 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi Membangun B@LIS (BAPETEN Licensing and Inspection System) untuk Pengawasan Ketenaganukliran BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

EVALUASI JAKSTRANAS IPTEK 2010 – 2014 (lanjutan) Bidang 5. Pertahanan dan Keamanan N.A. Bidang 6. Teknologi Kesehatan dan Obat N.A Bidang 7. Material Maju Kondisi di atas kiranya dapat dimaklumi mengingat BAPETEN adalah sebagai Badan Pengawas. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

TANTANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN IPTEK 2015-2019 Sesuai dengan data pengawasan ketenaganukliran, sebagian besar teknologi yang digunakan di Indonesia adalah produksi luar negeri. Di sisi lain trend pemanfaatan ketenaganukliran terutama dalam bidang medik dan industri terus meningkat. Untuk itu pengembangan iptek tsb di atas perlu diprioritaskan, sekaligus untuk mengantisipasi era perdagangan bebas. STRATEGI PENGEMBANGAN IPTEK 2015 - 2019 N.A. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN IPTEK 2015-2019 Peningkatan infrastruktur nasional untuk pemenuhan ketentuan peraturan ketenaganukliran, baik dalam bidang energi maupun non-energi. PRIORITAS UTAMA PENGEMBANGAN IPTEK 2015 - 2019 Sesuai dengan tantangan di atas maka pengembangan iptek tsb di atas kiranya perlu diprioritaskan untuk mengimbangi produk impor dan sekaligus memenuhi kebutuhan teknologi nuklir dalam negeri. BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id

PENUTUP Penyelarasan program BAPETEN baik di dalam Jakstranas Iptek 2015 – 2019 maupun yang melibatkjan K/L lain adalah meliputi hal-hal yang terkait dengan: 1. Pengawasan Introduksi PLTN 2. Pengawasan TENORM (technological enhanced naturally occuring radioactive material) dan bahan nuklir sebagai material ikutan 3. Pengembangan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional 4. Pengembangan sistem keamanan nuklir nasional, termasuk illicit trafficking, smugling, sabotage. 5. Pemberlakukan ketentuan uji kesesuaian dalam bidang medik untuk optimisasi dosis pasien 6. Optimalisasi pengawasan arus ekspor impor melalui INSW o0o BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA Telp:+62-21-63858269/70, Fax:+62-21-638 58275, PO.Box. 4005 JKT 10040, e-mail: info@bapeten.go.id