Kebijakan Fiskal Untuk Air Bersih

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
Advertisements

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
CHAPTER 34 : Open-Economy Macroeconomics: The Balance of Payments and Exchange Rates © 2007 Prentice Hall Business Publishing Principles of Economics 8e.
Objek Pajak.
Pajak Pertambahan Nilai: Introduction
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PPN.
Kerangka Dasar dan Manfaat Tabel I-O, asumsi dan Keterbatasannya
PRESS CONFERENCE Januari 2013
BANTUAN LUAR NEGERI: Tantangan & Peluang Pemanfaatannya Banda Aceh, 29 November 2006.
PENDAPATAN NASIONAL Pertemuan ke
NERACA ARUS DANA.
TUGAS EKONOMI MAKRO MENGUKUR OUTPUT NASIONAL DAN PENDAPATAN NASIONAL
PENDAPATAN NASIONAL Mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun $ DR. NURITA ANDRIANI.
Erkembangan Perekonomian Indonesia : Refleksi Kondisi Perekonomian Dunia O l e h A v i l i a n i 0 2 A g u s t u s
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai September 2013
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.
SUNSET POLICY.
Tata cara Penanaman Modal
PAJAK DALAM BISNIS GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
Pajak Pertambahan Nilai SESI III
Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) M-8
KEGIATAN EKONOMI KESEHATAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL
2. Arus Dana Internasional
Pajak Pertambahan Nilai
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Ruang Lingkup Makro Ekonomi
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Penghitungan Pendapatan Nasional
Neraca Pembayaran.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
Konsep Dasar Ekonomi Makro
Penghitungan Pendapatan Nasional
Pengusaha Kena Pajak dan Objek Pajak
Penghitungan Pendapatan Nasional
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
LAPORAN ARUS KAS (CASH FLOW REPORT) 1/23/2018.
Pertemuan ke-10 PEREKONOMIAN TERBUKA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
PERTUMBUHAN INDUSTRI AGRO SAMPAI DENGAN PERIODE TW III 2016
Pajak Penambahan Nilai
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
Macam penggunaan hasil produksi (expend)
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
PELAKU KEGIATAN EKONOMI
PPN.
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
BAB 12 Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing dan Kegiatan Perekonomian Terbuka Neraca Pembayaran : suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai.
EKONOMI INTERNASIONAL
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
BAGIAN VI Perekonomian Dunia
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang-undang no.42/2009 EDWIN HADIYAN 1 1.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAHULUAN PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung.
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
Transcript presentasi:

Kebijakan Fiskal Untuk Air Bersih Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global (%) Perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian. Update Proyeksi Perekonomian Global dan Indonesia untuk tahun 2012, oleh beberapa Institusi… Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global (%) Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 adalah sebesar 5,7-6,5% dengan consensus sebesar 6,1% Deviasi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara Okt’11 dan Okt’12 relatif lebih kecil dibandingkan negara/wilayah lainnya.

Perkembangan Perekonomian Domestik Terkini Indikator Kinerja Nilai Tukar Realisasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 adalah sebesar Rp9.384/USD1 atau mengalami depresiasi sebesar 6,9% dibandingkan rata2 nilai tukar tahun sebelumnya sebesar Rp8.779/USD1 Per 28 Des 2012: Rp9.679/USD depresiasi 6,3% (ytd) Per 9 Januari 2013 : Rp9.663/USD apresiasi 0,17% (ytd) IHSG Per 28 Des 2012: 4316, 687 menguat 12,94% (ytd) Per 9 Januari 2013 : 4362, 928 menguat 1,07% (ytd) Inflasi Inflasi Desember 2012: 0,54%(mtm) – 4,30% (ytd, yoy) Inflasi sepanjang tahun 2012 sebesar 4,30% (ytd, yoy) Arus Modal Masuk Pembelian bersih asing mengalami penurunan di bulan Desember, sebesar 0,12T dana asing masuk ke Saham dan Rp0,67T masuk ke SUN, sedangkan posisi kepemilikan SBI tidak mengalami perubahan. Total net foreign buying mencatatkan sebesar Rp0,79T. Total net foreign buying sepanjang tahun 2012 di pasar Saham, SUN dan SBI sebesar Rp55,95T Pertumbuhan PDB Q3-2012 : 6,17% (yoy) atau 3,21 (qoq) atau 6,3% (ytd) Indikator Konsumsi Indeks Keyakinan Konsumen tercatat sebesar 116,4 di bulan Desember (November : 120,1) Investasi Selama kuartal III 2012 total investasi naik 25,1% (yoy) menjadi Rp81,8 triliun: PMA : Rp56,6 triliun naik 22,0% (yoy) PMDN : Rp25,2 triliun naik 32,6% (yoy) Selama kumulatif Jan-Sep 2012, total investasi naik 27,0% (yoy) menjadi Rp229,9 triliun: PMA: Rp164,2 triliun naik 27,3% (yoy) PMDN: Rp65,7 triliun naik 26,3% (yoy) Perdagangan Internasional Nov 2012: ekspor turun 6,3% (ytd) menjadi US$16,4 miliar Impor naik 9,4% menjadi US$16,9 miliar Defisit neraca perdagangan US$478,4 juta Periode Januari-November 2012 total defisit mencapai US$1,33 miliar Neraca Pembayaran Pada Q3-2012 surplus neraca pembayaran sebesar US$0,8 miliar, setelah pada Q2-2012 mengalami defisit sebesar US$ 2,8 miliar. Defisit transaksi berjalan mengalami penurunan dari US$7,7 miliar (-3,5% dari PDB) di Q2-2012 menjadi US$5,3 miliar (-2,4% dari PDB) di Q3-2012. Surplus transaksi modal dan finansial meningkat menjadi US$6,0 miliar dibandingkan Q2-2012 sebesar US$5,1 miliar. 840 juta

Prosentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Sumber: Susenas, diolah

Fasilitas Fiskal Pembebasan Bea Masuk (PMK 76/PMK.011/2012) Pembebasan PPN (PP 31 Tahun 2007) Tax Allowance (PP 52 Tahun 2011) Bidang usaha Pengadaan Air dg sub bidang usaha: penampungan, penjernihan dan penyaluran air bersih. Cakupan produk: usaha pengambilan air bersih scr langsung dari terminal air, mobil tangki utk dijual kpd konsumen/pelanggan seperti rumah tangga, instansi/lembaga/swasta Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan utk pembangunan & pengembangan industri dlm rangka penanaman modal Pembebasan PPN atas Penyerahan BKP Tertentu Yg Bersifat Strategis Persyaratan: Investasi min 50M, tenaga kerja min 300 orang dan air minum yang memenuhi persyaratan (SNI)

Definisi PPN Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Penjelasan Umum UU PPN)

Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai: Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yg diambil langsung dari sumbernya; Barang kebutuhan pokok yg sngt dibutuhkan oleh rakyat banyak; Makanan dan minuman yg disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan&minuman baik yg dikonsumsi di tempat maupun tidak, trmsk makanan dan minuman yg diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan Uang, emas batangan, dan surat berharga. Air tidak termasuk dalam kelompok barang diatas, maka air termasuk Barang Kena Pajak (BKP)

Landasan Hukum Air Bersih I. UU PPN Pasal 4A UU PPN mengelompokkan Air Bersih sbg BKP. Pasal 16B UU PPN mengakomodasi Air bersih sbg Barang Strategis yg dibebaskan dari pengenaan PPN. II. PP 31.2007 Pasal 1 ayat (1)g diatur bahwa air bersih yang dialirkan melalui pipa perusahaan air minum merupakan barang strategis. III. PMK Nomor 31/PMK.03/2008 Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yg bersifat strategis berupa air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dibebaskan dari pengenaan PPN (Ps 4 ayat (2) )

TERIMA KASIH